| 1 |
Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah |
Orang |
Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 2 |
Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
Dokumen |
Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan |
16 |
16 |
BAPPEDA |
| 3 |
Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
Berita Acara |
Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. |
3 |
3 |
BAPPEDA |
| 4 |
Berita Acara Konsultasi Publik |
Berita Acara |
Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 5 |
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota |
Berita Acara |
Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 6 |
Berita Acara Musrenbang Provinsi |
Berita Acara |
Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 7 |
Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan |
Buku |
Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 8 |
Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola |
Dokumen |
Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
3 |
3 |
BAPPEDA |
| 9 |
Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |
Dokumen |
Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah. |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 10 |
Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi |
Dokumen |
Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 11 |
Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |
Dokumen |
Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 12 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 13 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 14 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 15 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 16 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 17 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 18 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) |
Dokumen |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan |
2 |
3 |
BAPPEDA |
| 19 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) |
Dokumen |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 20 |
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 21 |
Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) |
Dokumen |
Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun |
1 |
2 |
BAPPEDA |
| 22 |
Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya |
Kerja Sama |
Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 23 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 24 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 25 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
7 |
7 |
BAPPEDA |
| 26 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 27 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 28 |
Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). |
0 |
1 |
BAPPEDA |
| 29 |
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah |
Laporan |
Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan. |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 30 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 31 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 32 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian |
12 |
12 |
BAPPEDA |
| 33 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 34 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 35 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
Laporan |
Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 36 |
Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan |
Laporan |
Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 37 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur |
7 |
7 |
BAPPEDA |
| 38 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 39 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 40 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 41 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 42 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA |
Laporan |
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA |
2 |
2 |
BAPPEDA |
| 43 |
Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi |
Orang |
Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah |
36 |
36 |
BAPPEDA |
| 44 |
Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi |
Orang |
Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 45 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik |
Kali |
Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
1 |
1 |
BAPPEDA |
| 46 |
Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
Kali |
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 47 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
7 |
7 |
BAPPEDA |
| 48 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 49 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
34 |
34 |
BAPPEDA |
| 50 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
34 |
34 |
BAPPEDA |
| 51 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
12 |
12 |
BAPPEDA |
| 52 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 53 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur |
5 |
5 |
BAPPEDA |
| 54 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 55 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia |
34 |
12 |
BAPPEDA |
| 56 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan |
34 |
34 |
BAPPEDA |
| 57 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian |
12 |
12 |
BAPPEDA |
| 58 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 59 |
Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
Perangkat Daerah |
Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. |
52 |
52 |
BAPPEDA |
| 60 |
Peserta Konsultasi Publik |
Orang |
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
150 |
150 |
BAPPEDA |
| 61 |
Peserta Musrenbang Provinsi |
Orang |
Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 62 |
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
Orang |
Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 63 |
Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |
Dokumen |
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |
0 |
0 |
BAPPEDA |
| 64 |
Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan |
Usulan |
Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan |
233 |
495 |
BAPPEDA |
| 65 |
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN |
Dokumen |
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN. |
0 |
0 |
BKPSDM |
| 66 |
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 67 |
Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN |
Laporan |
|
2 |
2 |
BKPSDM |
| 68 |
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 69 |
Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 70 |
Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 71 |
Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi |
Lembaga |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 72 |
Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 73 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |
Dokumen |
|
4 |
1 |
BKPSDM |
| 74 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian |
Dokumen |
|
4 |
1 |
BKPSDM |
| 75 |
Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian |
Laporan |
|
0 |
1 |
BKPSDM |
| 76 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |
Dokumen |
|
5 |
5 |
BKPSDM |
| 77 |
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
Laporan |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 78 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 79 |
ASN yang Meningkat Kapasitasnya |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 80 |
Dokumen Pengelolaan Assessment Center |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 81 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 82 |
Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 83 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 84 |
ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 85 |
Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 86 |
ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 87 |
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 88 |
Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 89 |
Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 90 |
Fungsional ASN yang Dibina |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 91 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 92 |
Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 93 |
Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 94 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 95 |
Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
Laporan |
|
1 |
1 |
BKPSDM |
| 96 |
ASN yang Diberikan Penghargaan |
Orang |
|
100 |
89 |
BKPSDM |
| 97 |
ASN yang Diberikan Tanda Jasa |
Orang |
|
55 |
1 |
BKPSDM |
| 98 |
Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur |
Dokumen |
|
2 |
1 |
BKPSDM |
| 99 |
ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan |
Orang |
|
34 |
35 |
BKPSDM |
| 100 |
Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
Laporan |
|
34 |
35 |
BKPSDM |
| 101 |
Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani |
Dokumen |
|
16 |
19 |
BKPSDM |
| 102 |
Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 103 |
Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN |
Dokumen |
|
0 |
4 |
BKPSDM |
| 104 |
ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan |
Orang |
|
1 |
0 |
BKPSDM |
| 105 |
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 106 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 107 |
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 108 |
Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 109 |
Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 110 |
ASN Fungsional yang Dibina |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 111 |
ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 112 |
Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |
Dokumen |
Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |
0 |
0 |
BKPSDM |
| 113 |
Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 114 |
Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 115 |
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 116 |
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 117 |
Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 118 |
Dokumen Lembaga Sertifikasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 119 |
ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 120 |
Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 121 |
Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 122 |
Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 123 |
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
Orang |
|
26 |
0 |
BKPSDM |
| 124 |
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 125 |
ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 126 |
ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 127 |
ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 128 |
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
Nilai Akreditasi |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 129 |
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 130 |
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 131 |
Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 132 |
Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik |
Lembaga |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 133 |
ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 134 |
Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 135 |
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 136 |
Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 137 |
ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
Orang |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 138 |
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BKPSDM |
| 139 |
Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun |
Dokumen |
|
2 |
2 |
BPKAD |
| 140 |
Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |
Dokumen |
|
2 |
2 |
BPKAD |
| 141 |
RKA-SKPD yang Diverifikasi |
Dokumen |
|
150 |
150 |
BPKAD |
| 142 |
Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi |
Dokumen |
|
150 |
150 |
BPKAD |
| 143 |
Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi |
Dokumen |
|
150 |
150 |
BPKAD |
| 144 |
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
Dokumen |
|
2 |
2 |
BPKAD |
| 145 |
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
Dokumen |
|
3 |
3 |
BPKAD |
| 146 |
Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
Dokumen |
|
150 |
5 |
BPKAD |
| 147 |
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 148 |
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 149 |
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 150 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi |
Orang |
|
0 |
86 |
BPKAD |
| 151 |
Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 152 |
Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 153 |
Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 154 |
Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 155 |
Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 156 |
BLUD yang Diasistensi |
Lembaga |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 157 |
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 158 |
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 159 |
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 160 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
2 |
0 |
BPKAD |
| 161 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 162 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 163 |
Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 164 |
Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 165 |
Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 166 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 167 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 168 |
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 169 |
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 170 |
Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 171 |
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 172 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
100 |
BPKAD |
| 173 |
Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 174 |
Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 175 |
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 176 |
Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 177 |
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |
Dokumen |
|
0 |
1 |
BPKAD |
| 178 |
Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 179 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 180 |
Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 181 |
Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 182 |
Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 183 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi |
Orang |
|
0 |
100 |
BPKAD |
| 184 |
BLUD Provinsi yang Dibina |
Lembaga |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 185 |
Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 186 |
Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 187 |
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 188 |
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 189 |
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 190 |
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 191 |
Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 192 |
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 193 |
Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |
Laporan |
|
0 |
3 |
BPKAD |
| 194 |
Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi |
Laporan |
|
0 |
157 |
BPKAD |
| 195 |
Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 196 |
Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 197 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi |
Orang |
|
0 |
100 |
BPKAD |
| 198 |
Standar Harga yang Disusun |
Dokumen |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 199 |
Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 200 |
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 201 |
Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 202 |
Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 203 |
Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 204 |
Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 205 |
Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
0 |
1 |
BPKAD |
| 206 |
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 207 |
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
Dokumen |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 208 |
Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 209 |
Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun |
Laporan |
|
1 |
1 |
BPKAD |
| 210 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 211 |
Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 212 |
Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 213 |
Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 214 |
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
Unit |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 215 |
Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 216 |
Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 217 |
Dokumen Ketetapan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 218 |
Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 219 |
Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 220 |
Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. |
Dokumen SSPD |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 221 |
Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti |
Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 222 |
Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 223 |
Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 224 |
Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 225 |
DPA- SKPD yang Diverifikasi |
Dokumen |
|
150 |
150 |
BPKAD |
| 226 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
86 |
BPKAD |
| 227 |
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
1 |
0 |
BPKAD |
| 228 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 229 |
BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina |
Lembaga |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 230 |
Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 231 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 232 |
Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 233 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
0 |
BPKAD |
| 234 |
Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 235 |
Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 236 |
Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya |
Obyek Pajak |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 237 |
Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
Layanan |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 238 |
Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 239 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 240 |
Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 241 |
Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Pendapatan Daerah |
| 242 |
Data Kependudukan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota adalah proses penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. |
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 243 |
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan |
Dokumen |
Pemanfaatan data kependudukan adalah kegiatan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Data kependudukan adalah hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya: Web Service, Web Portal, Card Reader. Untuk mengakses data kependudukan melalui Web Service, lembaga pengguna perlu memiliki aplikasi sendiri yang dapat diintegrasikan dengan database kependudukan. Sedangkan untuk Web Portal, lembaga pengguna tidak perlu memiliki aplikasi karena aplikasi web portal sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan sangat penting bagi pembangunan karena menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 244 |
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 245 |
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia |
Dokumen |
Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan memiliki manfaat penting bagi pembangunan, baik bagi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. Data kependudukan yang sahih dan akurat mutlak diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 246 |
Data yang telah diolah dan disajikan |
Dokumen |
Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca. |
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 247 |
Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan |
Dokumen |
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Pengadilan Agama terkait pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk adalah koordinasi untuk pembangunan basis data kependudukan. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pencatatan sipil bagi penduduk yang beragama Islam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan suatu negara. Tugas utama Disdukcapil adalah: Mengelola data kependudukan, Menyelenggarakan pencatatan sipil, Memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 248 |
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan |
Dokumen |
Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca. |
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 249 |
Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil |
Dokumen |
Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 250 |
Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk |
Dokumen |
Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam bidang administrasi kependudukan. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 251 |
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat |
Laporan |
Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Adminduk sehingga perlu adanya pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 252 |
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk |
Dokumen |
Pelayanan secara aktif dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil menganut stelsel aktif bagi penduduk. Peristiwa penting yang dimaksud adalah: Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan peristiwa penting dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 253 |
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil |
Dokumen |
Pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah pemberian hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna. Pemanfaatan data kependudukan ini dilakukan untuk: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 254 |
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting |
Dokumen |
Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 255 |
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk |
Dokumen |
Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 256 |
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |
Dokumen |
Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 257 |
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
Dokumen |
Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 258 |
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil |
Dokumen |
Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 259 |
Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil |
Dokumen |
Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil. Catatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 260 |
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia |
Paket |
Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan |
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 261 |
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 262 |
Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 263 |
Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 264 |
Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 265 |
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 266 |
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 267 |
Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 268 |
Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 269 |
Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 270 |
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 271 |
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 272 |
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 273 |
Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 274 |
Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 275 |
Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 276 |
Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 277 |
Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 278 |
Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 279 |
Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 280 |
Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 281 |
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 282 |
Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 283 |
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 284 |
Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 285 |
Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 286 |
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 287 |
Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 288 |
Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 289 |
Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 290 |
Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 291 |
Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 292 |
Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 293 |
Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 294 |
Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 295 |
Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 296 |
Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan |
Layanan |
|
0 |
1 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 297 |
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 298 |
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 299 |
penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 300 |
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan |
Laporan |
|
1 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 301 |
Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Data |
Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 302 |
Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota |
Lembaga |
Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 303 |
Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) |
Faskes |
Kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, KK, dan KIA) bagi setiap bayi yang lahir di RS/Faskes tersebut |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 304 |
Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan |
Kali |
Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan provinsi dan Sipil kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 305 |
Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan |
Kali |
Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 306 |
Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak |
|
Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram |
0 |
0 |
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 307 |
Asrama sekolah |
Unit |
jumlah asrama sekolah yang tersedia |
1 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 308 |
Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi |
Unit |
jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi |
1 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 309 |
Asrama sekolah yang layak |
Unit |
jumlah asrama sekolah yang dinilai layak |
0 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 310 |
Asrama sekolah yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat |
1 |
0 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 311 |
Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun |
Dokumen |
Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun |
7 |
0 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 312 |
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi |
Bahasa |
jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi |
7 |
0 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 313 |
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi |
Bahasa |
jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi |
7 |
0 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 314 |
Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya |
Bahasa |
jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya |
7 |
0 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 315 |
Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan |
340 |
340 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 316 |
Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
15 |
15 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 317 |
Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
772 |
2182 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 318 |
fasilitas bermain |
Unit |
Jumlah fasilitas bermain yang tersedia |
0 |
7 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 319 |
Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
103 |
15 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 320 |
gedung PAUD |
Unit |
jumlah gedung paud yang tersedia |
207 |
541 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 321 |
gedung PAUD yang layak |
Unit |
jumlah gedung paud yang layak |
207 |
207 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 322 |
Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi |
206 |
334 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 323 |
gedung PAUD yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat |
206 |
334 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 324 |
Gedung PAUD yang telah direhabilitasi |
Ruang |
jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi |
70 |
207 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 325 |
gedung PKBM |
Unit |
jumlah gedung pkbm |
33 |
33 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 326 |
gedung PKBM yang layak |
Unit |
jumlah gedung pkbm yang layak |
15 |
15 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 327 |
gedung PKBM yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat |
7 |
7 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 328 |
Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi |
772 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 329 |
Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi |
Ruang |
jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi |
172 |
172 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 330 |
Laboratorium yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi |
190 |
9 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 331 |
Media pendidikan |
Paket |
jumlah media pendidikan yang tersedia |
0 |
5 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 332 |
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
Orang |
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar |
3088 |
3119 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 333 |
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi |
649 |
1313 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 334 |
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama |
Orang |
Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama |
1336 |
1347 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 335 |
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi |
363 |
645 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 336 |
Pendidik Non ASN |
Orang |
jumlah pendidik non asn yang tersedia |
1887 |
1887 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 337 |
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan |
Orang |
jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan |
669 |
669 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 338 |
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
520 |
520 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 339 |
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi |
234 |
234 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 340 |
Pendidik pada satuan PAUD |
Orang |
jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia |
669 |
669 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 341 |
Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
520 |
520 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 342 |
Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi |
234 |
234 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 343 |
Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
2646 |
2768 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 344 |
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
1244 |
1273 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 345 |
Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi |
540 |
540 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 346 |
Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar |
Peserta Didik |
Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar |
0 |
1439 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 347 |
Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah |
Peserta Didik |
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah |
0 |
5748 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 348 |
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah |
Peserta Didik |
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah |
0 |
5748 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 349 |
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik |
Peserta Didik |
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik |
0 |
5748 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 350 |
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik |
Peserta Didik |
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik |
0 |
1439 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 351 |
Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar |
Siswa |
Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar |
0 |
10604 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 352 |
Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar |
Siswa |
Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar |
0 |
1439 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 353 |
Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
1311 |
1311 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 354 |
Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
8871 |
8871 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 355 |
Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi |
Unit |
Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi |
1311 |
1311 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 356 |
Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi |
Unit |
Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi |
200 |
250 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 357 |
Prasarana sekolah |
Unit |
Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia |
8871 |
1766 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 358 |
Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi |
Unit |
jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi |
8871 |
8871 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 359 |
Prasarana sekolah yang layak |
Unit |
jumlah prasarana sekolah yang layak |
3800 |
3800 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 360 |
Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat |
5071 |
5071 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 361 |
rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
% |
jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
1 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 362 |
rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
% |
Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
1 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 363 |
Ruang Guru |
Ruang |
Jumlah Ruang Guru yang tersedia |
711 |
120 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 364 |
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi |
Ruang |
Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi |
66 |
66 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 365 |
Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
169 |
169 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 366 |
Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
66 |
66 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 367 |
Ruang Guru yang layak |
Ruang |
Jumlah Ruang guru yang layak |
91 |
91 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 368 |
Ruang Guru yang rusak sedang/berat |
Ruang |
Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat |
620 |
3 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 369 |
Ruang guru yang telah direhabilitasi |
Ruang |
Jumlah guru yang telah direhabilitasi |
120 |
7 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 370 |
ruang kantor |
Ruang |
jumlah ruang kantor yang tersedia |
126 |
94 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 371 |
Ruang kelas |
Ruang |
jumlah ruang kelas yang tersedia |
4069 |
4069 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 372 |
Ruang kelas baru yang baru ditambahkan |
Ruang |
jumlah ruang kelas baru yang baru ditambhakan |
0 |
3 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 373 |
Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan |
541 |
541 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 374 |
Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi |
Ruang |
jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi |
241 |
241 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 375 |
Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi |
3545 |
66 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 376 |
Ruang kelas yang layak |
Ruang |
jumlah ruang kelas yang layak |
750 |
702 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 377 |
Ruang kelas yang rusak sedang/berat |
Ruang |
jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat |
3000 |
66 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 378 |
Ruang Kepala Sekolah |
Ruang |
jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia |
457 |
51 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 379 |
Ruang Kepala Sekolah yang layak |
Ruang |
jumlah ruang kepala sekolah yang layak |
57 |
48 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 380 |
Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi |
400 |
3 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 381 |
Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi |
Ruang |
jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi |
7 |
2 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 382 |
Ruang khusus praktik/bengkel kerja |
Ruang |
jumlah ruang khusus praktik/bengkel kerja |
0 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 383 |
Ruang laboratorium |
Ruang |
jumlah ruang laboratorium yang tersedia |
99 |
98 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 384 |
Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat |
Ruang |
jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat |
91 |
91 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 385 |
Ruang laboratorium IPA |
Ruang |
Jumlah ruang laboratorium IPA |
99 |
98 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 386 |
Ruang perpustakaan |
Ruang |
Jumlah perpustakaan yang tersedia |
62 |
62 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 387 |
Ruang Perpustakaan Sekolah |
Ruang |
Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia |
62 |
62 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 388 |
Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak |
Ruang |
Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak |
57 |
57 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 389 |
Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat |
Ruang |
Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat |
5 |
5 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 390 |
Ruang pimpinan |
Ruang |
Jumlah ruang pimpinan yang tersedia |
51 |
51 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 391 |
ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
3 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 392 |
ruang tenaga pendidik |
Ruang |
Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia |
711 |
711 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 393 |
Ruang TU |
Ruang |
Jumlah ruang TU yang tersedia |
126 |
126 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 394 |
Ruang TU yang rusak sedang/berat |
Ruang |
Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat |
111 |
111 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 395 |
Ruang UKS |
Ruang |
Jumlah ruang UKS yang tersedia |
0 |
285 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 396 |
Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
Ruang |
Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia |
0 |
285 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 397 |
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi |
Ruang |
Jumlah ruangunit kesehatan sekolah yang perlu direhabilitasi |
0 |
285 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 398 |
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak |
Ruang |
Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak |
0 |
77 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 399 |
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat |
Ruang |
Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang/berat |
0 |
208 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 400 |
Ruang yang memliki mebel yang harus diganti |
Ruang |
Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti |
0 |
6319 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 401 |
Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi |
Ruang |
Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitais |
0 |
6200 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 402 |
Ruang yang memliki mebel yang masih baik |
Ruang |
Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik |
0 |
119 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 403 |
Ruang/Sudut Baca |
Ruang |
Ruang/Sudut Baca merupakan ruang atau area yang dilengkapi koleksi buku dan/atau karya peserta didik yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca peserta didik |
0 |
2780 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 404 |
ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
5319 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 405 |
Rumah Dinas Guru |
Unit |
Jumlah ruang dinas guru yang tersedia |
0 |
228 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 406 |
Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi |
Unit |
Jumlah ruang dinas guru yang perlu direhabilitasi |
0 |
228 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 407 |
Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah dinas giuru sekolah yang memerlukan pemeliharan |
0 |
228 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 408 |
Rumah Dinas guru yang layak |
Unit |
Jumlah rumah dinas yang layak |
0 |
20 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 409 |
Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat |
Unit |
Jumlah rumah dinas guru yang rusak sedang/berat |
0 |
208 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 410 |
Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah sarana PAUD yang menentukan memerlukan pemeliharaan |
0 |
317 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 411 |
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemilharaan |
0 |
398 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 412 |
Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi |
Unit |
Jumlah sarana PAUD yang perlu direhabilitasi |
0 |
541 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 413 |
Sarana PAUD yang telah direhabilitasi |
Unit |
Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi |
0 |
50 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 414 |
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
Unit |
Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
0 |
398 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 415 |
Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi |
Unit |
Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi |
0 |
398 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 416 |
Sarana sekolah |
Unit |
Jumlah sarana sekolah yang tersedia |
0 |
132197 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 417 |
Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi |
Unit |
Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi |
0 |
132000 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 418 |
sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
Unit |
Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia |
0 |
4629 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 419 |
Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
Jumlah sarana sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
132197 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 420 |
Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat |
Unit |
Jumlah saranasekolah yang rusak sedang/berat |
0 |
132000 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 421 |
satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah |
satuan PAUD |
Jumlah satuan PAUD yang memburuhkan perlengkapan sekolah |
0 |
317 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 422 |
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
satuan PAUD |
jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
0 |
300 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 423 |
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik |
satuan PAUD |
jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik |
0 |
17 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 424 |
satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
satuan PAUD |
jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
0 |
300 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 425 |
satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
satuan PAUD |
jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
0 |
100 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 426 |
satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah |
satuan PAUD |
jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah |
0 |
100 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 427 |
satuan PAUD yang mengelola Dana BOP |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP |
0 |
214 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 428 |
satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar |
satuan PAUD |
jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar |
0 |
214 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 429 |
satuan PAUD yang siap dievaluasi |
satuan PAUD |
jumlah satuan paud yang siap dievaluasi |
0 |
214 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 430 |
satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
satuan PAUD |
jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
0 |
214 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 431 |
satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa |
satuan PAUD |
satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa |
0 |
95 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 432 |
satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar |
satuan PAUD |
jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar |
0 |
95 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 433 |
satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga |
satuan PAUD |
jumlah satuan paud yang tidak memiliki peralatan rumah tangga |
0 |
95 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 434 |
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
satuan PAUD |
jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 435 |
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah |
satuan PAUD |
jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 436 |
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
satuan PAUD |
jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 437 |
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
satuan PAUD |
jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 438 |
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
satuan PAUD |
jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 439 |
satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah |
satuan PAUD |
jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 440 |
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 441 |
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar |
satuan PAUD |
jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 442 |
Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS |
Ruang |
jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS |
0 |
400 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 443 |
satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 444 |
Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah |
Satuan Pendidikan |
jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 445 |
Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai |
Satuan Pendidikan |
jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai |
0 |
90 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 446 |
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti |
0 |
700 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 447 |
satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi |
0 |
700 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 448 |
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik |
Satuan Pendidikan |
jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik |
0 |
72 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 449 |
Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
Satuan Pendidikan |
Jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi |
0 |
700 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 450 |
Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah |
Satuan Pendidikan |
Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 451 |
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN |
Satuan Pendidikan |
Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN |
0 |
455 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 452 |
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar |
Satuan Pendidikan |
Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 453 |
Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN |
0 |
200 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 454 |
Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 455 |
Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa |
Satuan Pendidikan |
jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa |
0 |
72 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 456 |
Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar |
Satuan Pendidikan |
jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar |
0 |
72 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 457 |
Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi |
0 |
355 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 458 |
Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos |
0 |
355 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 459 |
Sekolah Dasar yang siap dievaluasi |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi |
0 |
355 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 460 |
Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi |
0 |
97 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 461 |
Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos |
96 |
96 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 462 |
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 463 |
Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca |
Satuan Pendidikan |
jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca |
0 |
357 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 464 |
Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik |
Siswa |
jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik |
0 |
10252 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 465 |
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik |
Peserta Didik |
jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik |
0 |
317 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 466 |
Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik |
Peserta Didik |
jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik |
0 |
317 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 467 |
Tempat beribadah |
Ruang |
jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah |
0 |
25 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 468 |
Tempat bermain/berolahraga |
Unit |
jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga |
0 |
445 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 469 |
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi |
0 |
80 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 470 |
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi |
0 |
234 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 471 |
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi |
0 |
706 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 472 |
Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi |
0 |
1588 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 473 |
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
0 |
250 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 474 |
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud |
0 |
1054 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 475 |
Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
0 |
520 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 476 |
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
Orang |
jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar |
0 |
1645 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 477 |
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
0 |
433 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 478 |
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama |
0 |
595 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 479 |
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV |
Orang |
Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama |
0 |
156 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 480 |
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |
Orang |
Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |
0 |
428 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 481 |
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan |
Orang |
Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan |
0 |
206 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 482 |
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
Orang |
Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
0 |
714 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 483 |
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
Orang |
Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
0 |
196 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 484 |
Unit sekolah |
Unit |
jumlah unit sekolah yang tersedia |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 485 |
Unit sekolah yang layak |
Unit |
jumlah unit sekolah yang layak |
0 |
772 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 486 |
Unit sekolah yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat |
0 |
455 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 487 |
Usulan pendirian sekolah baru |
Dokumen |
jumlah usulan pendirian sekolah baru |
0 |
1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 488 |
Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
200 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 489 |
Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
85 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 490 |
utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi |
Unit |
jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi |
0 |
255 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 491 |
utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
Unit |
jumlah utilitas pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi |
0 |
88 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 492 |
Utilitas sekolah |
Unit |
jumlah utilitas sekolah yang tersedia |
0 |
1780 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 493 |
Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi |
Unit |
jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi |
0 |
1700 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 494 |
Utilitas sekolah yang layak |
Unit |
jumlah utilitas sekolah yang layak |
0 |
100 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 495 |
Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Unit |
jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
0 |
1700 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 496 |
Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat |
Unit |
jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat |
0 |
1780 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 497 |
Jumlah Sekolah Dasar negeri |
Unit |
Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah |
0 |
333 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 498 |
Jumlah Sekolah Dasar swasta |
Unit |
Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta |
0 |
24 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 499 |
jumlah Sekolah Dasar |
Unit |
Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta |
0 |
357 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 500 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri |
Orang |
Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah |
0 |
32136 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 501 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta |
Orang |
Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta |
0 |
1792 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 502 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar |
Orang |
Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta |
0 |
33928 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 503 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki |
0 |
16551 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 504 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki |
0 |
987 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 505 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki |
0 |
17538 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 506 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan |
0 |
15585 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 507 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan |
0 |
805 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 508 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan |
Orang |
Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan |
0 |
16360 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 509 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5831 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 510 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
313 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 511 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
6144 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 512 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5483 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 513 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
327 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 514 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5810 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 515 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5418 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 516 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
318 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 517 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar |
0 |
5736 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 518 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5070 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 519 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta |
0 |
263 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 520 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar |
0 |
5333 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 521 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5106 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 522 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta |
0 |
266 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 523 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar |
0 |
5411 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 524 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri |
0 |
5228 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 525 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta |
0 |
226 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 526 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 |
Orang |
Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar |
0 |
5454 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 527 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri |
Orang |
Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
2263 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 528 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta |
Orang |
Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
115 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 529 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun |
Orang |
Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar |
0 |
2378 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 530 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri |
Orang |
Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
914 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 531 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta |
Orang |
Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
103 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 532 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun |
Orang |
Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar |
0 |
1017 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 533 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri |
Orang |
Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
730 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 534 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta |
Orang |
Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
14 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 535 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang |
Orang |
Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar |
0 |
744 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 536 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri |
Orang |
Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
252 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 537 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta |
Orang |
Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
75 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 538 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar putus |
Orang |
Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar |
0 |
327 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 539 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
2585 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 540 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
130 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 541 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar |
0 |
2715 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 542 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
1070 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 543 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
8 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 544 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar |
0 |
1078 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 545 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
1482 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 546 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
12 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 547 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar |
0 |
1494 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 548 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
133 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 549 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
15 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 550 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar |
0 |
148 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 551 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
3243 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 552 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
131 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 553 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas |
Orang |
Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar |
0 |
3374 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 554 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
1070 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 555 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
8 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 556 |
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar |
0 |
1078 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 557 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
1482 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 558 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
12 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 559 |
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan |
Orang |
Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar |
0 |
1494 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 560 |
Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri |
Unit |
Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri |
0 |
2636 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 561 |
Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta |
Unit |
Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta |
0 |
144 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 562 |
jumlah ruang kelas Sekolah Dasar |
Unit |
Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar |
0 |
2780 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 563 |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri |
Unit |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri |
89 |
89 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 564 |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta |
Unit |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta |
7 |
7 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 565 |
jumlah Sekolah Menengah Pertama |
Unit |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama |
97 |
97 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 566 |
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri |
Orang |
Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri |
12597 |
12597 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 567 |
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta |
Orang |
Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta |
344 |
344 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 568 |
Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria |
Orang |
Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria |
12 |
250 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 569 |
Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB |
Orang / Sertifikat |
Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB |
0 |
18 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 570 |
Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK |
Laporan |
Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah |
0 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 571 |
Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 572 |
Data dan Informasi Keluarga yang tersedia |
Laporan |
Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga |
1 |
22 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 573 |
Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi |
Laporan |
Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 574 |
Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan |
Laporan |
Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |
1 |
282 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 575 |
Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah |
Laporan |
Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah |
1 |
22 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 576 |
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan |
Laporan |
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 577 |
Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB |
Dokumen |
Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas |
21 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 578 |
Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) |
Kegiatan |
Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 579 |
Dokumen Pemetaan Kependudukan |
Dokumen |
Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 580 |
Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
Kegiatan |
Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 581 |
Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun |
Laporan |
Menyusun Profil Bangga Kencana |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 582 |
Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP |
Laporan |
Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 583 |
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |
Laporan |
Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 584 |
Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |
Kegiatan |
Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 585 |
Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Orang |
Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
0 |
1408 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 586 |
kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Orang |
Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
0 |
106 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 587 |
kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
Orang |
Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
0 |
380 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 588 |
Kajian Dampak Kependudukan |
Dokumen |
Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 589 |
Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) |
Kampung |
Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana |
31 |
31 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 590 |
Kampung KB yang telah menerima pembinaan |
Kegiatan |
Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas |
2 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 591 |
Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan |
Dokumen |
Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 592 |
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Kelompok |
Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING) |
25 |
25 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 593 |
Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk |
Kelompok |
Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). |
167 |
390 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 594 |
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal |
Laporan |
Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 595 |
Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 596 |
Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
Laporan |
Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 597 |
Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |
Laporan |
Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 598 |
Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
6 |
6 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 599 |
Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 600 |
Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
Laporan |
Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 601 |
Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan |
Laporan / Sertifikat |
Daerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 602 |
Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan |
Dokumen |
Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 603 |
Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan |
Laporan |
Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 604 |
Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan |
Laporan |
Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 605 |
Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal |
Dokumen |
Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 606 |
Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana |
Kegiatan |
Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 607 |
Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan |
Organisasi |
Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 608 |
Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan |
Laporan |
Mengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 609 |
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola |
Laporan |
Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB |
16 |
16 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 610 |
orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan |
Orang |
Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 611 |
orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
Orang / Sertifikat |
Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang |
0 |
450 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 612 |
Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
Orang |
Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, serta pendampingan Ibu Hamil/Pascasalin termasuk keluarga beresiko tinggi (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 613 |
Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) |
1 |
200 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 614 |
Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga |
1 |
10 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 615 |
orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB |
Orang / Sertifikat |
Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi |
0 |
3264 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 616 |
Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |
Laporan |
Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana |
1 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 617 |
Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |
Organisasi |
Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |
10 |
32 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 618 |
Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Organisasi |
Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 619 |
Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Organisasi |
Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
0 |
32 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 620 |
Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB |
Sertifikat / Kegiatan |
Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 621 |
Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja |
Organisasi |
Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 622 |
Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan |
Dokumen |
Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 623 |
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan |
Kegiatan |
Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 624 |
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal |
Kegiatan |
Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan. |
1 |
2 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 625 |
Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan |
Kegiatan |
Memberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan |
0 |
32 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 626 |
Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan |
Kegiatan |
Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan |
0 |
20 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 627 |
Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis |
Kegiatan |
Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 628 |
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) |
Laporan |
Daerah Melaksanakan/Melaporkan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 629 |
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal |
Kegiatan |
Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 630 |
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal |
Kegiatan |
Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 631 |
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
Laporan |
Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 632 |
PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan |
Organisasi |
Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 633 |
Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan |
Sertifikat |
Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana |
0 |
0 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 634 |
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |
Laporan |
Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 635 |
Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan |
Kegiatan |
Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 636 |
Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk |
Laporan / Dokumen |
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |
31 |
158 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 637 |
Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan |
Dokumen |
Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 638 |
Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia |
Laporan |
Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB |
0 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 639 |
Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan |
Kegiatan |
Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga |
1 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 640 |
Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |
Kegiatan |
Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |
1 |
2 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 641 |
Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan |
Kegiatan |
Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
0 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 642 |
Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi |
Orang / Sertifikat |
Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi |
3 |
631 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 643 |
Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Unit |
Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GENTING, GATI, Sidaya) |
0 |
33 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 644 |
Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia |
Unit |
Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan |
20 |
1 |
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 645 |
Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis |
Arsip |
Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 646 |
Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana |
Arsip |
Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 647 |
Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |
Arsip |
Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 648 |
Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan |
Berkas |
Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 649 |
Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |
Arsip |
Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 650 |
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |
Daftar |
Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 651 |
Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |
Arsip |
Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 652 |
Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 653 |
Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 654 |
Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 655 |
Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 656 |
Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 657 |
Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman |
Arsip |
Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 658 |
Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |
Pengguna |
Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata. |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 659 |
Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan |
Berkas |
Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis |
119 |
158 |
Dinas Kearsipan |
| 660 |
Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan |
Berkas |
Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis) |
393 |
435 |
Dinas Kearsipan |
| 661 |
Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI |
Arsip |
kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 662 |
SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan |
SOP |
Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 663 |
Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota |
Arsip |
Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip |
0 |
0 |
Dinas Kearsipan |
| 664 |
Data Base Arsiparis |
Orang |
Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti. |
4 |
4 |
Dinas Kearsipan |
| 665 |
Jenis pangan lokal |
Laporan |
Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 666 |
Konsumsi per kapita per tahun |
Laporan |
Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 667 |
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
Dokumen |
Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 668 |
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas |
Dokumen |
Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan/atau sejalan dengan kebijakan pusat) |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 669 |
Target konsumsi pangan per kapita per tahun |
Dokumen |
Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan. |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 670 |
Data daerah rentan rawan pangan |
Laporan |
data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3. |
1 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 671 |
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen |
Dokumen |
Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala |
12 |
12 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 672 |
Data Jumlah Penduduk |
Dokumen |
Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 673 |
Data Konsumsi Pangan |
Dokumen |
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 674 |
Data Perdagangan Antar Wilayah |
Dokumen |
Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 675 |
Data Produksi Pangan |
Dokumen |
Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara) |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 676 |
Data Stok Pangan |
Dokumen |
Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 |
12 |
12 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 677 |
Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala |
Laporan |
Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala |
12 |
12 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 678 |
Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala |
Laporan |
Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala |
12 |
12 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 679 |
Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |
Dokumen |
Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 680 |
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun |
Dokumen |
Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 681 |
Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun |
Dokumen |
Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 682 |
Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun |
Dokumen |
Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 683 |
Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun |
Dokumen |
SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023 |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 684 |
Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan |
Unit |
Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 685 |
Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun |
Dokumen |
Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 686 |
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting |
Unit |
Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 687 |
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
Keluarga |
Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 688 |
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala |
Laporan |
Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 689 |
Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) |
Laporan |
Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 690 |
Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar |
Laporan |
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi |
11 |
17 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 691 |
Jumlah pelaku usaha pangan lokal |
Laporan |
Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 692 |
Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |
Kegiatan |
Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal |
1 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 693 |
Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi |
Dokumen |
Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan) |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 694 |
Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |
Unit |
Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 695 |
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan |
Unit |
Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 696 |
Jumlah Usaha Pangan Lokal |
Laporan |
Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 697 |
Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi |
Laporan |
data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 698 |
Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi |
Laporan |
data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 699 |
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal |
Laporan |
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penentuan harga minimum pangan pokok lokal |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 700 |
Data harga minimum pangan pokok lokal |
Dokumen |
Informasi harga pangan pokok lokal yang diproduksi dan/atau dikonsumsi di wilayah setempat untuk dilakukan penentuan harga minimumnya |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 701 |
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
Laporan |
Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 702 |
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun |
Laporan |
Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 703 |
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa |
Dokumen |
Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa/kelurahan dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya. |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 704 |
Data Penerima Manfaat |
Dokumen |
Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 705 |
Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi |
Dokumen |
Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 706 |
Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun |
Dokumen |
Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 707 |
Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 708 |
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar |
Persentase |
Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 709 |
data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota |
Dokumen |
data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 710 |
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik |
Unit |
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 711 |
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok |
Laporan |
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah. |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 712 |
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya |
Laporan |
Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 713 |
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara |
Ton |
Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 714 |
Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah |
Ton |
Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 715 |
Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah |
Ton |
Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan |
3 |
17 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 716 |
Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah |
Ton |
Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah |
3 |
17 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 717 |
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi |
Dokumen |
Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 718 |
Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan |
Unit |
Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki |
0 |
0 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 719 |
Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) |
Dokumen |
Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM |
1 |
1 |
Dinas Ketahanan Pangan |
| 720 |
Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal WIlayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu |
9 |
9 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 721 |
Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan |
Dokumen |
Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 722 |
Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat |
Dokumen |
Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 723 |
Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan. |
9 |
9 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 724 |
Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 725 |
Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 726 |
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 727 |
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 728 |
Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan |
Unit Usaha |
Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. |
7 |
4 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 729 |
Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat |
Unit Usaha |
Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. |
6 |
8 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 730 |
Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi |
Unit Usaha |
Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi. |
45 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 731 |
Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan |
Unit Usaha |
Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 |
20 |
20 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 732 |
Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. |
4 |
4 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 733 |
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi |
Unit Usaha |
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. |
138 |
138 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 734 |
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. |
138 |
138 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 735 |
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
138 |
138 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 736 |
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
138 |
138 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 737 |
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi. |
31 |
35 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 738 |
Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. |
1 |
1 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 739 |
Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 740 |
Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 741 |
Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam |
Unit Usaha |
Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 742 |
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. |
6 |
6 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 743 |
SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |
Orang |
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. |
60 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 744 |
SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro |
Orang |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. |
5 |
5 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 745 |
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 746 |
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 747 |
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 748 |
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 749 |
Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 750 |
Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan |
Unit Usaha |
Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 751 |
Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan |
Unit Usaha |
Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. |
6133 |
6591 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 752 |
Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan |
Unit Usaha |
Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 753 |
Unit Usaha Yang memiliki akses pasar |
Unit Usaha |
Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 754 |
Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi |
Unit Usaha |
Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 755 |
Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha |
Unit Usaha |
Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. |
0 |
0 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 756 |
Unit Usaha Yang produktif |
Unit Usaha |
Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. |
31 |
31 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 757 |
Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah |
Unit Usaha |
Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. |
31 |
31 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 758 |
Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro |
Unit Usaha |
Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar. |
0 |
5 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 759 |
Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro |
Unit Usaha |
Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. |
0 |
98 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 760 |
Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan |
Unit Usaha |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. |
3882 |
3030 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 761 |
Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha |
Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. |
9 |
9 |
Dinas Koperasi dan UMKM |
| 762 |
Angkatan Kerja (AK) |
Orang |
jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran |
146955 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 763 |
Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi |
Asosiasi |
Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya. |
3 |
4 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 764 |
CPMI/PMI |
Orang |
Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia |
14 |
23 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 765 |
Instruktur pemerintah |
Orang |
Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 766 |
Instruktur swasta |
Orang |
Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 767 |
Kapasitas terpasang pemerintah |
Orang |
Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 768 |
kecelakaan kerja |
Kasus |
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 769 |
Lembaga Bipartit |
Lembaga |
LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 770 |
Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi |
Unit |
Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 771 |
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi |
Unit |
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 772 |
LKS Tripartit |
Lembaga |
LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 773 |
LPKS yang dibina |
Lembaga |
Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 774 |
Lulusan pelatihan pemerintah |
Orang |
Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah |
0 |
50 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 775 |
Lulusan pelatihan swasta |
Orang |
Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 776 |
Mediator |
Orang |
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 777 |
Nama Program Pelatihan |
Program |
Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi |
0 |
6 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 778 |
Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan |
Orang |
Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 779 |
Pencari Kerja |
Orang |
Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja |
1729 |
1081 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 780 |
Pencari kerja ditempatkan |
Orang |
Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan |
900 |
986 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 781 |
Pencari kerja terdaftar |
Orang |
Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. |
1729 |
1081 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 782 |
Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja |
Orang |
Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan |
0 |
33 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 783 |
Penduduk Usia Kerja (PUK) |
Orang |
jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 784 |
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Proviinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 785 |
Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama |
Kasus |
Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 786 |
Peraturan Perusahaan (WLKP Online) |
Dokumen |
Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan |
3 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 787 |
Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) |
Dokumen |
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 788 |
Perkara Perselisihan yang terselesaikan |
Kasus |
Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 789 |
Persediaan Tenaga Kerja |
Orang |
jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 790 |
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS |
Perusahaan |
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 791 |
Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang |
Perusahaan |
Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 792 |
Perusahaan Kecil |
Perusahaan |
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 793 |
Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar |
Perusahaan |
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 794 |
Perusahaan peserta jamsostek aktif |
Perusahaan |
Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
122 |
122 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 795 |
Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan |
Perusahaan |
Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 796 |
Petugas Antar Kerja |
Orang |
Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja |
4 |
4 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 797 |
PMI Purna |
Orang |
Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 798 |
PMI yang di tempatkan |
Orang |
Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia |
27 |
26 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 799 |
Produktivitas Tenaga Kerja |
Juta Rupiah/Tenaga Kerja |
Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional |
0 |
96 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 800 |
Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota |
Unit |
Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja |
0 |
7 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 801 |
Tenaga Kerja Disabilitas |
Orang |
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 802 |
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif |
Orang |
Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
0 |
7608 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 803 |
Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja |
Orang |
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 804 |
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 805 |
Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi |
Dokumen |
Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 806 |
Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal |
Lembaga |
Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 807 |
Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL |
Orang |
Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh?pekerjaan?sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta?pelayanan?kepada pengguna tenaga?kerja?untuk memperoleh tenaga?kerja?yang sesuai dengan kebutuhannya |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 808 |
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS |
Perusahaan |
Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 809 |
Jumlah KK transmigrasi yang dibina |
Kepala Keluarga |
Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 810 |
Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan |
Lokasi |
Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 811 |
Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi |
Kepala Keluarga |
Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 812 |
Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan |
Orang |
Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 813 |
Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 814 |
Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 815 |
Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan |
Orang |
Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga) |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 816 |
Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi |
Dokumen |
Dokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi. |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 817 |
Data KK asal dan tujuan |
Kepala Keluarga |
Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 818 |
Data bangunan yang dimiliki |
Unit |
Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 819 |
Data KK yg beradaptasi |
Kepala Keluarga |
Jumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 820 |
Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina |
Kepala Keluarga |
Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 821 |
Data KK yg ikut pelatihan |
Orang |
Jumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 822 |
Data KK yg ikut penyuluhan |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 823 |
Data SP pemantapan dan SP penguatan |
Satuan Permukiman (SP) |
Provinsi: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 824 |
Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian |
Dokumen |
Penyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang) |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 825 |
Dokumen hasil evaluasi |
Dokumen |
Penyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang) |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 826 |
Dokumen Hasil Identifikasi |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi kabupaten yang berpotensi jadi calon Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain. |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 827 |
Dokumen usulan pencadangan tanah |
Dokumen |
Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasann transigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... Dokumen usulan pencadangan tanah dan lokasi yang diusulkan oleh kabupaten yang berpotensi menjadi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi. |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 828 |
Jenis Materi pelatihan |
Materi |
Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 829 |
Jenis materi penyuluhan |
Materi |
Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 830 |
Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria |
Unit |
Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang belum dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 831 |
Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria |
Unit |
Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 832 |
Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 833 |
Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi |
Dokumen |
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 834 |
Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans |
Kasus |
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 835 |
Kasus yang tidak dapat diselesaikan |
Kasus |
Jumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 836 |
Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota |
Laporan / Dokumen |
Naskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota |
0 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 837 |
Ketersedian sarpras di lokasi penempatan |
Unit |
Ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di lokasi kawasan transmigrasi tujuan atau di lokasi penempatan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 838 |
Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina |
Kepala Keluarga |
Dalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 839 |
Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 840 |
Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan |
Orang |
Pemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 841 |
Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan |
Kepala Keluarga |
Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik) |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 842 |
Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 843 |
Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. |
Orang |
Jumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 844 |
Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri |
Kepala Keluarga |
Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 845 |
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi |
Kepala Keluarga |
Jumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataannya |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 846 |
Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM |
Kepala Keluarga |
Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 847 |
Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri |
Kepala Keluarga |
Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 848 |
Laporan hasil koordinasi kerja sama |
Laporan |
Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 849 |
Laporan hasil sinkronisasi kerja sama |
Laporan |
Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 850 |
Lokasi yang diusulkan |
Kawasan |
Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 851 |
Lokasi kawasan yang memiliki potensi |
Kawasan |
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 852 |
Lokasi penempatan |
Lokasi |
Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 853 |
lokasi yang di usulkan |
Lokasi |
Penyediaan dokumen perwujudan kawasann transmigrasi aalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian. |
2 |
2 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 854 |
Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi |
Lokasi |
Jumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi |
1 |
1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 855 |
Luas tanah |
Hektar |
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 856 |
Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi |
Hektar |
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 857 |
Luasan tanah utk pembangunan kawasan |
Hektar |
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 858 |
Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan |
Kasus |
Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan adalah terlaksananya advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi dengan alat ukur jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan dengan satuan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 859 |
Satuan Permukiman yang dikembangkan |
SP |
Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapanan, dengan satuan Satuan Permukiman (SP) |
2 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 860 |
sertifikasi tanah |
Sertifikat |
Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transigrasi denga alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 861 |
Transmigran yang diberangkatkan |
Kepala Keluarga |
Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 862 |
Transmigran yang ditampung |
Kepala Keluarga |
Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 863 |
Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan |
Kepala Keluarga |
Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 864 |
Transmigran yang mendapatkan pendampingan |
Kepala Keluarga |
Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 865 |
transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan |
Orang |
Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi. |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 866 |
Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar |
Paket |
Jumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 867 |
transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan |
Paket |
Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 868 |
Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan |
Kepala Keluarga |
Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan |
0 |
0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 869 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) |
Lokasi |
Melaksanakakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola |
7 |
8 |
Dinas Pariwisata |
| 870 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) |
Lokasi |
Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi |
8 |
13 |
Dinas Pariwisata |
| 871 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) |
Lokasi |
Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi |
10 |
10 |
Dinas Pariwisata |
| 872 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) |
Lokasi |
Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling |
22 |
27 |
Dinas Pariwisata |
| 873 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |
Lokasi |
Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) |
78 |
100 |
Dinas Pariwisata |
| 874 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 875 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 876 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 877 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 878 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 879 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan umpan balik pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 880 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 881 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata |
Dokumen |
Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 882 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri |
Dokumen |
Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 883 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri |
Dokumen |
Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 884 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri |
Dokumen |
melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri |
1 |
1 |
Dinas Pariwisata |
| 885 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri |
Dokumen |
melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 886 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri |
Dokumen |
memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 887 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri |
Dokumen |
memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 888 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri |
Dokumen |
Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 889 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri |
Dokumen |
memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 890 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri |
Dokumen |
Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 891 |
Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri |
Dokumen |
Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 892 |
Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 893 |
Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 894 |
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 895 |
Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 896 |
Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
89 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 897 |
Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA |
1 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 898 |
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 899 |
Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 900 |
Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi sesuai dengan Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 901 |
Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 902 |
Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia |
Unit |
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 903 |
Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan |
Kawasan |
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 904 |
Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha |
Laporan |
Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 905 |
Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif |
Laporan |
Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 906 |
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 907 |
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif |
Laporan |
Kegiatan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 908 |
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 909 |
Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 910 |
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
Laporan |
Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional) |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 911 |
Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 912 |
Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 913 |
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota |
Lokasi |
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 914 |
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota |
Lokasi |
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 915 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 916 |
Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif |
Unit |
&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.& |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 917 |
Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata |
Data |
Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 918 |
Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan |
Data |
Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 919 |
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata |
Dokumen |
Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 920 |
Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota |
Dokumen |
Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 921 |
Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri |
Laporan |
melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran |
1 |
1 |
Dinas Pariwisata |
| 922 |
Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf |
Dokumen |
Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf. |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 923 |
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |
Lokasi |
Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 924 |
Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan |
Dokumen |
Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 925 |
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan |
Destinasi |
&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.& |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 926 |
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan |
Kawasan |
&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.& |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 927 |
Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah |
Dokumen |
& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 928 |
Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif |
Unit |
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 929 |
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata |
Unit |
mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata |
3 |
3 |
Dinas Pariwisata |
| 930 |
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata |
Unit |
mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 931 |
Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan |
Kawasan |
Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 932 |
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu |
Dokumen |
Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 933 |
Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota |
Dokumen |
Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 934 |
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 935 |
Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota |
Dokumen |
Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 936 |
Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko |
Kegiatan Usaha |
Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan. |
20 |
20 |
Dinas Pariwisata |
| 937 |
Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor |
Laporan |
17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video |
1 |
1 |
Dinas Pariwisata |
| 938 |
Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |
Unit |
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 939 |
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara |
Unit |
Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 940 |
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota |
Unit |
Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 941 |
Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
Unit |
Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 942 |
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan |
Dokumen |
Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 943 |
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu |
Dokumen |
Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 944 |
Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) |
Dokumen |
- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 945 |
Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 946 |
Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) |
590 |
840 |
Dinas Pariwisata |
| 947 |
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 948 |
Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 949 |
Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 950 |
Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 951 |
Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 952 |
Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan |
Orang |
Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 953 |
Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
Orang |
Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
560 |
780 |
Dinas Pariwisata |
| 954 |
Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi |
Orang |
Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi |
30 |
60 |
Dinas Pariwisata |
| 955 |
Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan |
Orang |
Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 956 |
Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
Orang |
- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 957 |
Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan |
Dokumen |
Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 958 |
Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan |
Dokumen |
Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 959 |
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI |
Orang |
Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 960 |
Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan |
Orang |
Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI |
30 |
780 |
Dinas Pariwisata |
| 961 |
Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |
Orang |
Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 962 |
Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |
Orang |
Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 963 |
ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI |
Orang |
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 964 |
Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
Dokumen |
- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 965 |
Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan |
Orang |
Data Pelaku Usaha sektor parekraf yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 966 |
Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf |
Data |
Data yang berisi terkait perizinan atau legalisasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Parekraf |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 967 |
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif |
Promosi |
Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019 |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 968 |
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah |
Dokumen |
Mengacu ke Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 969 |
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual |
Dokumen |
Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019 |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 970 |
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) |
Pelaku Usaha |
Kegiatan Penyediaan bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif, bantuan mencakup bantuan infratruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 971 |
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual |
Kegiatan |
Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan dan pengakuan kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 972 |
Fasilitasi pemberian insentif |
Pelaku Usaha |
Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan pemberian insentif |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 973 |
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB/KOTA. Kab/Kota diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RTRW dan RDTR |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 974 |
Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) |
Produk |
Program pendampingan penciptaan dan pemanfaatan karya di destinasi. Tujuan utama program ini adalah untuk menyasar penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui karya komunal, dengan sinergi antara pelaku ekraf /bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, media dan Pemerintah/Pemerintah Daerah di destinasi dengan inspirasi kearifan lokal/budaya. |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 975 |
Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
Laporan |
Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 976 |
Pengembangan Pendidikan |
Dokumen |
Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 977 |
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan |
Dokumen |
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 978 |
Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah |
Lembaga |
Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 979 |
Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 980 |
Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) |
Dokumen |
Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) adalah aktivitas untuk mengidentifikasi potensi subsektor ekonomi kreatif pada kabupaten/kota melalui mekanisme pengisian borang dan uji petik. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Melakukan pemetaan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten/kota. 2. Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten/kota. 3. Menjadi dasar kegiatan fasilitasi dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif kabupaten/kota. Dalam melaksanakan uji petik PMK3I, OPD kab/kota setempat harus berkoordinasi dan melibatkan Kementerian yang menjalankan tugas fungsi di bidang ekonomi kreatif sebagai salah satu stakeholder |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 981 |
Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/kota, mengidentifikasi capaian kemajuan pelaksanaan serta tantangan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan mitigasi sedini mungkin. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Hasil Evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan tata kelola Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 982 |
Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha |
Badan Usaha |
Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi |
89 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 983 |
Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional |
Dokumen |
Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional |
1 |
1 |
Dinas Pariwisata |
| 984 |
Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko |
Pelaku Usaha |
Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha. |
0 |
0 |
Dinas Pariwisata |
| 985 |
Benih ikan |
Paket |
Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. |
5 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 986 |
dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Unit |
Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
0 |
2 |
Dinas Perikanan |
| 987 |
Data pengendalian residu |
Dokumen |
data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 988 |
Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 989 |
Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 990 |
Data pengendalian lingkungan budidaya |
Dokumen |
Data dan informasi pengendalian lingkungan budidaya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 991 |
Data pengendalian penyakit ikan |
Dokumen |
Data dan informasi pengendalian penyakit ikan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 992 |
Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 993 |
Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 994 |
Data rehabilitasi lingkungan budidaya |
Dokumen |
Data dan informasi rehabilitasi lingkungan budidaya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 995 |
Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 996 |
Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 997 |
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 998 |
Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
Dokumen |
penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 999 |
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
2 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 1000 |
Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
Dokumen |
penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 1001 |
Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1002 |
Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1003 |
Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1004 |
hasil tangkapan yang di daratkan |
Ton |
Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1005 |
hasil tangkapan yang dilelang |
Ton |
Jumlah hasil tangkapan yang dilelang |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1006 |
ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
Ton |
Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
48.9 |
48.9 |
Dinas Perikanan |
| 1007 |
ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
Ton |
Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
5.475 |
5.475 |
Dinas Perikanan |
| 1008 |
Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
4 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1009 |
Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
1 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1010 |
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
Dokumen |
Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1011 |
Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
Dokumen |
Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1012 |
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
Dokumen |
Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1013 |
Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
Dokumen |
Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1014 |
Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Dokumen |
Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
2 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1015 |
Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan |
Unit |
Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan. |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1016 |
kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota |
Unit |
&Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1017 |
kelompok nelayan kecil |
Kelompok |
Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota |
65 |
70 |
Dinas Perikanan |
| 1018 |
kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan |
Nelayan/KUB/Koperasi |
Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1019 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan |
Kelompok |
Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi |
20 |
12 |
Dinas Perikanan |
| 1020 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan |
Kelompok |
Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan |
1 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1021 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas |
Kelompok |
Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya |
12 |
8 |
Dinas Perikanan |
| 1022 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi |
Kelompok |
&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi& |
12 |
8 |
Dinas Perikanan |
| 1023 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK |
Kelompok |
Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha |
15 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1024 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan |
Kelompok |
&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan& |
15 |
6 |
Dinas Perikanan |
| 1025 |
kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya |
Kelompok |
&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha& |
30 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1026 |
Kelompok Usaha Bersama (KUB) |
KUB |
Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. |
44 |
70 |
Dinas Perikanan |
| 1027 |
Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan) |
Koperasi |
Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan |
5 |
5 |
Dinas Perikanan |
| 1028 |
Laporan hasil pengujian sampel |
Dokumen |
1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1029 |
Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi |
Ha |
Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat. |
3.153 |
3.153 |
Dinas Perikanan |
| 1030 |
nelayan kecil |
Orang |
Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. |
5.2 |
5.396 |
Dinas Perikanan |
| 1031 |
Obat Ikan |
Unit |
Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1032 |
Pakan Ikan |
Unit |
Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1033 |
Panjang saluran air |
Meter |
Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan. |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1034 |
pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan |
Pelabuhan |
Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab/Kota di perairan umum daratan |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1035 |
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil |
Kegiatan |
Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil |
8 |
8 |
Dinas Perikanan |
| 1036 |
pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1037 |
pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
Dokumen |
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 1038 |
pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi |
Pelaku Usaha |
Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi |
20 |
30 |
Dinas Perikanan |
| 1039 |
pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi |
Pelaku Usaha |
Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1040 |
pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat |
Orang |
pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen. |
9 |
30 |
Dinas Perikanan |
| 1041 |
permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk |
Dokumen |
Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1042 |
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses |
Dokumen |
Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1043 |
permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk |
Rekomendasi |
Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diusulkan oleh pelaku usaha budidaya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1044 |
permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses |
Dokumen |
Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1045 |
Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses |
Dokumen |
&Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1046 |
Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk |
Dokumen |
Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1047 |
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses |
Dokumen |
Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1048 |
permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk |
Rekomendasi |
Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1049 |
permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses |
Dokumen |
&Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1050 |
permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk |
Dokumen |
Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1051 |
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota |
Dokumen |
Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1052 |
persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota |
Dokumen |
Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1053 |
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota |
Dokumen |
Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1054 |
Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan |
Unit |
Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan. |
4 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1055 |
pupuk ikan |
Paket |
Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.: a. pupuk dan/atau b. pupuk anorganik. |
21 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1056 |
rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan |
Rekomendasi |
Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1057 |
rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan |
Rekomendasi |
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1058 |
rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan |
Rekomendasi |
&Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1059 |
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan |
Rekomendasi |
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1060 |
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Rekomendasi |
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1061 |
rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan |
Rekomendasi |
&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan& |
1 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1062 |
rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan |
Dokumen |
&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1063 |
sampel yang diuji |
Sampel |
Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan |
2 |
2 |
Dinas Perikanan |
| 1064 |
Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan |
Unit |
Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan g. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik. |
4 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1065 |
SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
Dokumen |
Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1066 |
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara |
TPI |
Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota |
8 |
8 |
Dinas Perikanan |
| 1067 |
unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan |
Unit |
Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1068 |
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko |
Unit Usaha |
Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1069 |
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha |
Unit Usaha |
Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1070 |
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko |
Unit Usaha |
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 1071 |
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha |
Unit Usaha |
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha |
3 |
3 |
Dinas Perikanan |
| 1072 |
wadah pembudidayaan ikan |
Unit |
wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1073 |
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil |
Kegiatan |
&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1074 |
Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan |
Hari Operasi |
Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang Perikanan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1075 |
Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat |
Unit |
1) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas VI (& 15 meter); 3) Perawatan kapal pengawas Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas perikanan. Perawatan kapal pengawas perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) kab/ 4) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 5) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul), perbaikan setengah bagian mesin (in frame overhaul), perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul), kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi, pergantian plat kapal (replating), dan suku 6) Perawatan darurat meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1076 |
Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani |
Perkara |
1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1077 |
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun |
Unit |
1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya 3) Bangunan Operator adalah adalah tempat tinggal untuk Pengawas 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan selain benda sitaan 6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap 7) Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya 8) Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, dan kapal ikan illegal hasil tangkapan. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1078 |
Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan |
Unit |
) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang 3) Daerah operasi kapal pengawas perikanan kabupaten/kota adalah di WPPNRI perairan darat dalam wilayah kewenangan kabupaten/ 4) Pengadaan kapal pengawas perikanan bagi Pemda kab/kota ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas V (Kurang Dari 12meter) |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1079 |
Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan |
Unit |
Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1080 |
Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. |
Perkara |
Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1081 |
Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1082 |
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk |
Orang |
1) SDM Pengawasan Sumber daya perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan dan c. sehat jasmani dan rohani 3) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1083 |
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya |
Pelaku Usaha |
1. Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya dan/atau penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam. 2. Pengawasan Umum dilaksanakan di kabupaten/kota yang terdapat aktifitas usaha produksi/ekstraksi garam skala usaha mikro dengan luas lahan di bawah 15 hektar. 3. Ruang lingkup dan tata cara pengawasan produksi/ekstraksi garam sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 4. cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam 5. Batasan pelaku/unit usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yaitu KBLI 08930 terkait Ekstraksi Garam |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1084 |
Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
Lokasi |
Data Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1085 |
pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |
Pelaku Usaha |
Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1086 |
Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
Perkara |
Jumlah kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1087 |
Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |
Perkara |
Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1088 |
Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |
Pelaku Usaha |
Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1089 |
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan |
Dokumen |
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1090 |
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan |
Dokumen |
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1091 |
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan |
Pelaku Usaha |
Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1092 |
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan |
Pelaku Usaha |
Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1093 |
Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Rekomendasi |
Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1094 |
Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Rekomendasi |
Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1095 |
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi |
Dokumen |
Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1096 |
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi |
Dokumen |
&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1097 |
SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi |
Dokumen |
&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan& |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1098 |
Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Rekomendasi |
Jumlah Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1099 |
SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Rekomendasi |
Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1100 |
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi |
Dokumen |
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1101 |
Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil |
Unit |
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil |
45 |
50 |
Dinas Perikanan |
| 1102 |
Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran |
Unit |
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1103 |
Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Unit |
Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
50 |
50 |
Dinas Perikanan |
| 1104 |
Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Unit |
Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
156 |
200 |
Dinas Perikanan |
| 1105 |
Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Unit |
Jumlah Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
420 |
500 |
Dinas Perikanan |
| 1106 |
Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Unit |
Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1107 |
Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan |
Unit |
Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1108 |
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi |
Dokumen |
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1109 |
Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |
Dokumen |
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1110 |
SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |
Dokumen |
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1111 |
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) |
Rekomendasi |
Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1112 |
Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan |
Rekomendasi |
Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1113 |
Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat lkan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare) |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1114 |
Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
Unit |
Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1115 |
Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
Unit |
Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
1 |
1 |
Dinas Perikanan |
| 1116 |
Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
Unit |
Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1117 |
pos kesehatan ikan terpadu |
Unit |
Jumlah pos kesehatan ikan terpadu |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1118 |
Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat |
Kelompok |
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat |
0 |
0 |
Dinas Perikanan |
| 1119 |
Agen dan Pasar Rakyat |
Unit |
Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar |
52 |
52 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1120 |
Angka Pengenal Importir yang telah dilaporkan untuk pembuatan Dokumen yang diterbitkan melalui OSS |
API |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1121 |
Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan |
Bahan Berbahaya |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1122 |
Barang Beredar yang diawasi |
Barang |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1123 |
Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor |
Barang |
Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. |
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1124 |
Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor |
Barang |
Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. |
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1125 |
Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor |
Barang |
Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. |
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1126 |
Barang yang telah diuji |
Barang |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1127 |
Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1128 |
Distributor B2 |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1129 |
Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Distributor |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1130 |
Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1131 |
Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi regional |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1132 |
fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1133 |
Gudang yang telah terdaftar |
Unit |
Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. |
4 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1134 |
Jasa yang diawasi |
Jasa |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1135 |
Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya |
Kalibrasi |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1136 |
Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1137 |
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1138 |
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1139 |
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1140 |
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1141 |
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1142 |
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1143 |
Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1144 |
Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1145 |
Kegiatan Perdagangan yang diawasi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1146 |
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1147 |
Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1148 |
Laporan BPSK yang aktif |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1149 |
Laporan kasus yang ditangani |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1150 |
Laporan komoditi potensial yang dipantau |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1151 |
Laporan LPKSM yang aktif |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1152 |
Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1153 |
Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1154 |
Laporan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1155 |
Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1156 |
Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1157 |
Laporan pengaduan konsumen yang ditangani |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1158 |
Laporan Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang telah berpartisipasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1159 |
Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1160 |
Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1161 |
Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1162 |
Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan |
Lokasi |
|
2 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1163 |
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1164 |
Pameran Dagang Lokal yang Diikuti |
Kegiatan |
|
2 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1165 |
Pameran Dagang Nasional yang Diikuti |
Kegiatan |
|
0 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1166 |
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1167 |
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |
Unit |
|
2 |
2 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1168 |
Pedagang besar/distributor bahan berbahaya yang telah memenuhi Pemenuhan komitmen Pemeriksaan sarana distribusi berbahaya sebagai lampiran surat rekomendasi Perdagangan besar/distributor melalui OSS |
Pedagang Besar/Distributor |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1169 |
Pedagang besar/distributor bahan berbahaya yang telah mendapatkan surat rekomendasi Perdagangan melalui OSS |
Pedagang Besar/Distributor |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1170 |
Pedagangan besar/distributor yang telah diberikan surat rekomendasi Pemenuhan komitmen Perizinan Pedagang besar/distributor terdaftar bahan berbahaya melalui OSS |
Pedagang Besar/Distributor |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1171 |
Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2 |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1172 |
Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1173 |
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1174 |
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1175 |
Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1176 |
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1177 |
Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1178 |
Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi |
Kegiatan |
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan |
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1179 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% |
Kegiatan |
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan |
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1180 |
Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1181 |
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1182 |
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1183 |
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1184 |
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1185 |
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi |
Pelaku Usaha |
|
10 |
10 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1186 |
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1187 |
Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1188 |
Pelaku Usaha Ekspor |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1189 |
Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1190 |
Pelaku usaha yang telah terfasilitasi Perizinan berusaha secara elektronik |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1191 |
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |
Kegiatan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1192 |
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
|
0 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1193 |
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1194 |
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1195 |
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1196 |
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1197 |
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1198 |
Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1199 |
Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan |
Kegiatan |
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen |
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1200 |
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1201 |
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1202 |
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1203 |
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1204 |
Pengawasan Pengadaan Pestisida di Tingkat Daerah Provinsi |
Pestisida |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1205 |
Pengawasan Pengadaan Pupuk di Tingkat Daerah Provinsi |
Pupuk |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1206 |
Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90% |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1207 |
Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90% |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1208 |
Pengecer terdaftar yang telah terfasilitasi Pemenuhan komitmen surat izin usaha Perdagangan bahan berbahaya melalui OSS |
Pengecer terdaftar |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1209 |
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1210 |
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1211 |
Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer |
Produk |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1212 |
Produk Unggulan Daerah |
Produk |
|
3 |
3 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1213 |
Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya |
Produk |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1214 |
Produsen B2 (P-B2) |
Orang |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1215 |
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1216 |
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1217 |
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% |
Unit |
|
3 |
3 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1218 |
Pusat Distribusi Provinsi yang telah terlaksana |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1219 |
Pusat Distribusi Regional yang telah terlaksana |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1220 |
Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1221 |
Sarana Distribusi Perdagangan |
Unit |
|
52 |
52 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1222 |
Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan |
Unit |
|
2 |
2 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1223 |
Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan |
SKA |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1224 |
Toko Bebas Bea yang telah mendapatkan SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Pelaku Usaha |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1225 |
Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
Unit |
|
17 |
19 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1226 |
UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota |
UMKM |
|
884 |
598 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1227 |
Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1228 |
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1229 |
BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1230 |
Evaluasi pemenuhan komitmen usaha |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1231 |
Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1232 |
Hasil pelaksanaan RPIK |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1233 |
Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1234 |
Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1235 |
Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1236 |
Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1237 |
Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1238 |
Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1239 |
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1240 |
Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1241 |
Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1242 |
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1243 |
Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1244 |
Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1245 |
Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1246 |
Pemanfaatan Sumber Daya Alam |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1247 |
Pembangunan kawasan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1248 |
Pembangunan Sumber Daya Manusia |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1249 |
Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1250 |
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1251 |
Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1252 |
Pengembangan kawasan peruntukan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1253 |
Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah |
Laporan |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1254 |
Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1255 |
Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1256 |
Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1257 |
Penyediaan Informasi dan Analisa Industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1258 |
Penyediaan sumber pembiayaan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1259 |
Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1260 |
Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1261 |
Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1262 |
Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1263 |
Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1264 |
Standardisasi industri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1265 |
Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1266 |
Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1267 |
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1268 |
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1269 |
Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1270 |
Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1271 |
Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM |
Data |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1272 |
Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM |
Data |
|
1 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1273 |
Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1274 |
Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1275 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi |
Data |
|
0 |
1782 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1276 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1277 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1278 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
1 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1279 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1280 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1281 |
Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1282 |
Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1283 |
Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1284 |
Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1285 |
Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1286 |
Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1287 |
Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1288 |
Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1289 |
Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1290 |
Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota |
Data |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1291 |
Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 1292 |
Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi |
Laporan |
Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1293 |
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian |
Dokumen |
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian oleh penyuluh pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1294 |
Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak |
Dokumen |
Hasil pengujian terhadap mutu benih dan bibit ternak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1295 |
Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain |
Ton |
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT (pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak) merupakan kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan HPT dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand yang sumbernya dari daerah provinsi lain. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1296 |
Panjang Jalan Usaha Tani eksisting |
KM |
panjang usaha tani yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
12 |
Dinas Pertanian |
| 1297 |
Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara |
KM |
Panjang Usaha tani yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1298 |
Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar |
Laporan |
Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1299 |
pengawasan peredaran hewan dan produk hewan |
Laporan |
Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1300 |
Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu |
Laporan |
Laporan pengelolaan SDG hewan yang sesuai pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik (GBP/GFP) yang memuat informasi mengenai rumpun, populasi, dan struktur populasi. Penilaian pedoman pembibitan atau budidaya ternak yang baik dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala dinas yang rekomendasi penilaiannya akan dijadikan acuan dalam penerbitan sertifikasi. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1301 |
Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan |
Sertifikat |
Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1302 |
Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan |
Sertifikat |
Jumlah keterangan benih tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh institusi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1303 |
Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan |
Sertifikat |
Banyaknya Benih perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1304 |
Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner |
Unit |
Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.? |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1305 |
Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme |
Varietas Unggul Baru (VUB) |
Jumlah varietas yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dapat digunakan sebagai bahan tanaman |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1306 |
Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya |
Laporan |
Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu?lintas hewan dan produk hewan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1307 |
Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan |
Laporan |
Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu?lintas hewan dan produk hewan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1308 |
Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis |
Laporan |
Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu?lintas hewan dan produk hewan di lapangan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1309 |
Jumlah analisis Risiko produk hewan |
Laporan |
jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas. |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1310 |
Jumlah analisis Risiko zoonosis |
Laporan |
jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1311 |
Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar |
Ton |
Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1312 |
Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil |
Ton |
Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1313 |
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun |
Unit |
Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan |
14 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1314 |
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
14 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1315 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
Batang |
Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1316 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya |
Batang |
Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1317 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia |
Batang |
Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1318 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
Ton |
Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1319 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya |
Ton |
Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1320 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia |
Ton |
Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1321 |
Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
Batang |
Banyakanya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1322 |
Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya |
Batang |
Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1323 |
Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia |
Batang |
Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1324 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia |
Ton |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1325 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
Ton |
Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1326 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya |
Ton |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1327 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan |
Setek |
Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1328 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya |
Setek |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1329 |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia |
Setek |
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1330 |
Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi |
Batang |
Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1331 |
Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi |
Ton |
Banyaknya benih umbi/ rimpang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1332 |
Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi |
Anakan |
Banyaknya benih anakan perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1333 |
Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi |
Batang |
Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1334 |
Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi |
Gram |
Banyaknya benih perkebunan berbentuk biji yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1335 |
Jumlah benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi |
Mata |
Banyaknya benih mata perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1336 |
Jumlah benih perkebunan berbentuk setek yang diperbanyak/ diproduksi |
Setek |
Banyaknya benih perkebunan berbentuk setek yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1337 |
Jumlah Benih Ternak yang beredar |
Dosis |
Jumlah Benih Ternak yang beredar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1338 |
Jumlah benih ternak yang bermutu |
Dosis |
Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1339 |
Jumlah benih ternak yang bersertifikat |
Dosis |
Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1340 |
Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan |
Dosis |
Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1341 |
Jumlah Benih Ternak yang tersedia |
Dosis |
Banyaknya benih ternak yang tersedia |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1342 |
Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar |
Ton |
Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1343 |
Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi |
Ekor |
Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1344 |
Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia |
Ekor |
Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1345 |
Jumlah Bibit Ternak yang beredar |
Ekor |
Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1346 |
Jumlah bibit ternak yang bermutu |
Ekor |
Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1347 |
Jumlah bibit ternak yang bersertifikat |
Ekor |
Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1348 |
Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan |
Ekor |
Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1349 |
Jumlah Bibit Ternak yang tersedia |
Ekor |
Banyaknya bibit ternak yang tersedia |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1350 |
Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi |
Dokumen |
Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1351 |
Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi |
Dokumen |
Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1352 |
Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi |
Dokumen |
Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1353 |
Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi |
Dokumen |
Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Tanaman Pakan Ternak yang berkualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1354 |
Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali |
Wilayah |
Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1355 |
Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi |
Unit |
Jumlah Dam parit yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1356 |
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian |
Dokumen |
pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1357 |
Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam |
Dokumen |
Dokumen perencanaan penanganan hewan ternak yang diakibatkan oleh bencana alam |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1358 |
Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi |
Laporan |
Jumlah laporan hasil penyediaan Bahan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1359 |
Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya |
Unit |
Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik |
14 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1360 |
Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi |
Laporan |
Jumlah laporan hasil penyediaan Benih/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1361 |
Jumlah eksisting DAM Parit |
Unit |
Jumlah eksisting dam parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan debit air minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1362 |
Jumlah Eksisting Embung Pertanian |
Unit |
banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1363 |
Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian |
Unit |
Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1364 |
Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani |
Unit |
Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1365 |
Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
Unit |
Jumlah Laboratoriium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1366 |
Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet |
Unit |
Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1367 |
Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Unit |
Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1368 |
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota |
Unit |
Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota (UPTD/BIDANG/SEKSI) |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1369 |
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi |
Unit |
Jumlah kelembagaan yang menyelanggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1370 |
Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar |
Dosis |
Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1371 |
Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi |
Laporan |
Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1372 |
Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan |
Kasus |
kasus pelanggaran yang terjadi dan diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1373 |
Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN |
Orang |
Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1374 |
Jumlah Eksisting Pintu Air |
Unit |
Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1375 |
Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan |
Unit |
Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1376 |
Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya |
Unit |
Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1377 |
Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya |
Unit |
Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1378 |
Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya |
Unit |
Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1379 |
Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya |
Unit |
Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1380 |
Jumlah Eksisting Puskeswan |
Unit |
Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik |
0 |
10 |
Dinas Pertanian |
| 1381 |
Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun |
Unit |
Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1382 |
Jumlah Eksisting Sarana Pendukung |
Unit |
Banyaknya sarana pendukung yang digunakan dalam kondisi baik. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1383 |
Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi |
Laporan |
Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1384 |
Jumlah Eksisting UPTD BIB |
Unit |
Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1385 |
Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak |
Unit |
Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1386 |
Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi |
Laporan |
Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1387 |
Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit |
Unit |
Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1388 |
Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara |
Unit |
banyaknya embung yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1389 |
Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi |
Unit |
banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1390 |
Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi) |
Unit |
Ketersediaan Laboratorium Benih atau Balai Benih yang melakukan peredaran Benih di Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1391 |
Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian |
Unit |
Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1392 |
Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan |
Unit |
Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1393 |
Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian |
Galur |
Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1394 |
Jumlah galur yang dimanfaatkan |
Galur |
Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1395 |
Jumlah galur yang dinilai |
Galur |
Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1396 |
Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya |
Galur |
Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1397 |
Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun |
Unit |
Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang dibangun atau dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1398 |
Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1399 |
Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan |
Laporan |
Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1400 |
Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner |
Laporan |
Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1401 |
Jumlah hewan yang berhasil ditangani |
Ekor |
Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan |
25.621 |
25.485 |
Dinas Pertanian |
| 1402 |
Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar |
Ton |
Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1403 |
Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan |
Ton |
Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1404 |
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi |
Ton |
Ketersediaan Jumlah Hijauan Pakan Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1405 |
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
Ton |
Banyaknya hijauan pakan ternak yang didatangkan dari daerah lain |
1 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1406 |
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia |
Ton |
Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1407 |
Jumlah HPT yang beredar |
Ton |
Banyaknya hijauan pakan ternak yang beredar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1408 |
Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi |
Unit |
Ketersediaan Infrastruktur Peternakan yang direhabilitasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1409 |
Jumlah izin laboratorium yang diawasi |
Laporan |
Ketersediaan Laboratorium yang memiliki perijinan dserta dalam oprasionalnya berada dalam pengawasan otoritas veteriner berwenang setempat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1410 |
Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memenuhi komitmen |
Laporan |
Ketersediaan izin yang beredar dakam rangka pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan aturan yang berwenang |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1411 |
Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi |
Laporan |
Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1412 |
Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen |
Laporan |
Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk penyediaan obat hewan yang memenuhi standar |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1413 |
Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1414 |
Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1415 |
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1416 |
Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen |
Laporan |
banyaknya izin usaha obat hewan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1417 |
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis |
Dokumen |
Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1418 |
Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1419 |
Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1420 |
Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi |
Laporan |
banyaknya izin usaha RPH yang diawasi |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1421 |
Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner |
Laporan |
banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1422 |
Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola |
Unit |
Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1423 |
Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola |
Unit |
Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1424 |
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara |
Unit |
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara |
0 |
2 |
Dinas Pertanian |
| 1425 |
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi |
Unit |
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1426 |
Jumlah kader zoonosis |
Orang |
Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1427 |
Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan |
Kasus |
Jumlah penangaan kasus Gangguan Usaha Perkebunan (misalnya:konflik usaha perkebunan, perizinan usaha) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1428 |
Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani |
Kasus |
Kasus pelanggaran yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan yang berhasil ditangani |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1429 |
Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan |
Kasus |
Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan dan diberhentikan peredarannya oleh otoritas veteriner setempat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1430 |
Jumlah kasus zoonosis pada hewan |
Kasus |
Jumlah penyakit infeksius yang bersumber pada hewan sebagai dampak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif |
17 |
51 |
Dinas Pertanian |
| 1431 |
Jumlah kasus zoonosis pada manusia |
Kasus |
Jumlah kasus penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1432 |
Jumlah Kebutuhan Benih |
Ton |
Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia |
25 |
25 |
Dinas Pertanian |
| 1433 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura |
Unit |
data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1434 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan |
Unit |
data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1435 |
Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan |
Unit |
Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1436 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura |
Unit |
data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1437 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan |
Unit |
data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1438 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan |
Unit |
Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1439 |
Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan |
Laporan |
Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1440 |
Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi |
Kasus |
Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani |
17 |
51 |
Dinas Pertanian |
| 1441 |
Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan |
Kasus |
Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan |
13 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1442 |
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk |
Unit |
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1443 |
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya |
Unit |
Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa |
167 |
167 |
Dinas Pertanian |
| 1444 |
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya |
Unit |
Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan |
15 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1445 |
Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya |
Unit |
Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai |
13 |
2 |
Dinas Pertanian |
| 1446 |
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya |
Unit |
Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai |
16 |
16 |
Dinas Pertanian |
| 1447 |
Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan |
Kelompok |
Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1448 |
Jumlah Ketersediaan Alsintan |
Unit |
Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1449 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik |
Unit |
data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1450 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak |
Unit |
data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1451 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik |
Unit |
data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1452 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak |
Unit |
data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1453 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik |
Unit |
Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1454 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak |
Unit |
Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1455 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik |
Unit |
data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1456 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak |
Unit |
data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1457 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik |
Unit |
data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1458 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak |
Unit |
data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1459 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik |
Unit |
Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1460 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak |
Unit |
Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1461 |
Jumlah Ketersediaan Pestisida |
Liter |
Jumlah pestisida yang tersedia secara keseluruhan di masyarakat, baik pengadaan pribadi maupun bantuan pemerintah. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1462 |
Jumlah ketersediaan pupuk |
Ton |
Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1463 |
Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian |
Unit |
jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia dalam kondisi baik di daerah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1464 |
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani |
Unit |
Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1465 |
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani |
Kegiatan |
Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1466 |
Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian |
Kegiatan |
adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1467 |
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya |
Laporan |
adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1468 |
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |
Laporan |
adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1469 |
Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan |
Unit |
Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1470 |
Jumlah Korporasi Petani |
Unit |
Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1471 |
Jumlah Laboratorium |
Unit |
banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1472 |
Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun |
Unit |
Laboratorium Benih atau Balai Benih yang akan dibangun di Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1473 |
Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara |
Unit |
Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1474 |
Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun |
Unit |
Banyaknya laboratorium yang dibangun/dikembangkan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1475 |
Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun |
Unit |
unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius yang akan terbangun pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1476 |
Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara |
Unit |
Ketersediaan Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1477 |
Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional |
Kasus |
Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan |
17 |
51 |
Dinas Pertanian |
| 1478 |
Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar |
Laporan |
Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih/bibit ternak bersertifikat yang beredar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1479 |
Jumlah layanan jasa medik veteriner |
Unit |
Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1480 |
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura |
Ha |
Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1481 |
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan |
Ha |
luas area perkebunan yang terdampak bencana alam |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1482 |
Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan |
Ha |
Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1483 |
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi |
Ha |
Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1484 |
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi |
Ha |
Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1485 |
Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi |
Ha |
Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1486 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura |
Ha |
luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1487 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani |
Ha |
luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1488 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan |
Ha |
Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1489 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani |
Ha |
Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1490 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan |
Ha |
Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1491 |
Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani |
Ha |
Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1492 |
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi |
Ha |
Luasan areal penggembalaan umum yang teridentifikasi dapat digunakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1493 |
Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan |
Ha |
Luasan areal penggembalaan umum yang ditetapkan dapat dimanfaatkan/digunakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1494 |
Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola |
Ha |
Luasan areal penggembalaan umum yang dikelola pemanfaatannya dengan baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1495 |
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura |
Ha |
luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1496 |
Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani |
Ha |
Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1497 |
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan |
Ha |
luas area perkebunan yang terserang OPT |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1498 |
Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani |
Ha |
luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1499 |
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan |
Ha |
Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1500 |
Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani |
Ha |
Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1501 |
Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan |
Ha |
Luasan area kebakaran hutan yang tertangani |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1502 |
Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan |
Ha |
Luasan area yang berpotensi mengalami kebakaran lahandan dilakukan upaya pencegahannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1503 |
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan |
Orang |
sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis |
360 |
720 |
Dinas Pertanian |
| 1504 |
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan |
Orang |
Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan |
360 |
720 |
Dinas Pertanian |
| 1505 |
Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas |
Orang |
Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1506 |
Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar |
Dokumen |
Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1507 |
Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas |
Orang |
Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu |
0 |
20 |
Dinas Pertanian |
| 1508 |
Jumlah pascapanen perkebunan |
Unit |
banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1509 |
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme |
Laporan |
pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tumbuhan dan organisme |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1510 |
Jumlah pelayanan jasa laboratorium |
Laporan |
banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1511 |
Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
Laporan |
Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1512 |
Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet |
Unit |
Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1513 |
Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum |
Laporan |
Banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawsan terhadpa lahan penggembalaan umum |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1514 |
Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet |
Unit |
Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1515 |
Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1516 |
Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1517 |
Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda |
Laporan |
Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1518 |
Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1519 |
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan |
Dokumen |
Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1520 |
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan |
Dokumen |
Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1521 |
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan |
Dokumen |
Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1522 |
Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan |
Dokumen |
Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1523 |
Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian |
Laporan |
Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1524 |
Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan |
Laporan |
Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1525 |
Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain |
Dosis |
Penyediaan Benih Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus benih ternak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1526 |
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain |
Ekor |
Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1527 |
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain |
Ekor |
Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1528 |
Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1529 |
Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1530 |
Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1531 |
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan |
Laporan |
Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1532 |
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya |
Laporan |
Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1533 |
Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan |
Laporan |
Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1534 |
Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM |
Laporan |
Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1535 |
Jumlah penggunaan alsintan |
Unit |
Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota |
566 |
566 |
Dinas Pertanian |
| 1536 |
Jumlah penggunaan pestisida |
Liter |
Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1537 |
Jumlah penggunaan pupuk |
Ton |
kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat. |
5384 |
5145 |
Dinas Pertanian |
| 1538 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1539 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1540 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1541 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1542 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1543 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak |
Unit |
banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1544 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan |
Unit |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1545 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik |
Unit |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1546 |
Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak |
Unit |
Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1547 |
Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya |
Unit |
Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1548 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1549 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1550 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1551 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1552 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1553 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak |
Unit |
banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1554 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan |
Unit |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1555 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik |
Unit |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1556 |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak |
Unit |
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1557 |
Jumlah pengolahan hasil perkebunan |
Unit |
banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangungan dan alat pengolahan yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1558 |
Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Kasus |
Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota |
17 |
51 |
Dinas Pertanian |
| 1559 |
Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
Kasus |
Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1560 |
Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan |
Kasus |
Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan oleh otoritas veteriner setempat |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1561 |
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan |
Orang |
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1562 |
Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi |
Orang |
Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1563 |
Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet |
Unit |
Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi |
0 |
3 |
Dinas Pertanian |
| 1564 |
Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan |
Unit |
Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1565 |
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) |
Ton |
Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1566 |
Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) |
Setek |
Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1567 |
Jumlah Petugas Medik Veteriner |
Orang |
Banyaknya petugas medik veteriner di daerah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1568 |
Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas |
Orang |
Ketersediaan Petugas Pengawas Bibit Ternak yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1569 |
Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas |
Orang |
Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1570 |
Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi |
Orang |
Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu |
2 |
20 |
Dinas Pertanian |
| 1571 |
Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi |
Orang |
Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi |
2 |
20 |
Dinas Pertanian |
| 1572 |
Jumlah Pintu Air direhabilitasi |
Unit |
Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1573 |
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian |
Ekor |
Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1574 |
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan |
Ekor |
Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1575 |
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan |
Ekor |
Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan |
495107 |
514505 |
Dinas Pertanian |
| 1576 |
Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling |
Unit |
Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1577 |
Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun |
Unit |
Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1578 |
Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi |
Unit |
Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1579 |
Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara |
Unit |
Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1580 |
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun |
Unit |
Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1581 |
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1582 |
Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara |
Unit |
|
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1583 |
Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura |
Unit |
banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1584 |
Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan |
Unit |
banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1585 |
Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan |
Unit |
Ketersediaan prasarana pascapanen hasil peternakan yang sesuai dengan prosedur penanganan pascapanen |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1586 |
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan |
Unit |
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1587 |
Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura |
Unit |
banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1588 |
Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan |
Unit |
banyaknya prasarana pendukung perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1589 |
Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan |
Unit |
Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1590 |
Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan |
Unit |
banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1591 |
Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura |
Unit |
banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengolahan hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1592 |
Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan |
Unit |
banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1593 |
Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan |
Unit |
Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1594 |
Jumlah prasarana penyuluhan pertanian |
Unit |
Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu. |
15 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1595 |
Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun |
Unit |
Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1596 |
Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1597 |
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun |
Unit |
Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1598 |
Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1599 |
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun |
Unit |
Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1600 |
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1601 |
Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara |
Unit |
Banyaknya Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1602 |
Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan |
Produk |
unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk emenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1603 |
Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan |
Ton |
Banyaknya produksi bahan pakan/pakan ternak yang dihasilkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1604 |
Jumlah Produksi Benih Ternak |
Dosis |
Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1605 |
Jumlah Produksi Bibit Ternak |
Ekor |
Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1606 |
Jumlah Produksi HPT |
Ton |
Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1607 |
Jumlah Puskeswan yang dibangun |
Unit |
Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1608 |
Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1609 |
Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet |
Unit |
Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan rehabilitasi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1610 |
Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM |
Rekomendasi |
Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1611 |
Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM |
Rekomendasi |
Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1612 |
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura |
Dokumen |
banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1613 |
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan |
Dokumen |
banyaknya rencana pengembangan kawasan perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1614 |
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan |
Dokumen |
Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1615 |
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan |
Dokumen |
Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1616 |
Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura |
Dokumen |
banyaknya rencana pengembangan prasarana hortikultura |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1617 |
Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan |
Dokumen |
banyaknya rencana pengembangan prasarana perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1618 |
Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun |
Unit |
Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1619 |
Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi |
Unit |
Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1620 |
Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun |
Unit |
Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1621 |
Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi |
Unit |
Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1622 |
Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian |
Rumpun |
Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1623 |
Jumlah rumpun yang dimanfaatkan |
Rumpun |
Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1624 |
Jumlah rumpun yang dinilai |
Rumpun |
Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1625 |
Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya |
Rumpun |
Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1626 |
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi |
Laporan |
Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1627 |
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian |
Ekor |
Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1628 |
Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan |
Ekor |
Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1629 |
Jumlah Sarana Pendukung dibangun |
Unit |
Banyaknya sarana pendukung yang dibangun atau dikembangkan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian |
0 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1630 |
Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas |
Unit |
Banyaknya sarana pendukung yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian |
0 |
3 |
Dinas Pertanian |
| 1631 |
Jumlah sarana penyuluhan pertanian |
Unit |
Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu. |
45 |
60 |
Dinas Pertanian |
| 1632 |
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian |
Varietas Unggul Baru (VUB) |
Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1633 |
Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan |
Varietas Unggul Baru (VUB) |
Jumlah jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1634 |
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya |
Varietas Unggul Baru (VUB) |
Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1635 |
Jumlah Sebaran Alsintan |
Unit |
Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1636 |
Jumlah Sebaran Pestisida |
Liter |
Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1637 |
Jumlah Sebaran pupuk |
Ton |
Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1638 |
Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian |
Unit |
jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok/ petani, dalam kondisi baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1639 |
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani |
Unit |
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu. |
27 |
32 |
Dinas Pertanian |
| 1640 |
Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) |
Sertifikat |
Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1641 |
Jumlah Sertifikat Veteriner HPM |
Sertifikat |
Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1642 |
Jumlah SKKH/SKPH HPM |
Dokumen |
Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1643 |
Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian |
Dokumen |
Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1644 |
Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis |
Wilayah |
Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan |
4 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1645 |
Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi |
Laporan |
Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1646 |
Jumlah wilayah terkendali Zoonosis |
Wilayah |
Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan |
15 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1647 |
Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan |
Wilayah |
Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti |
7 |
15 |
Dinas Pertanian |
| 1648 |
Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi |
Unit |
Wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1649 |
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota |
Ha |
Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1650 |
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi |
Ha |
Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1651 |
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota |
Ha |
Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1652 |
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi |
Ha |
Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1653 |
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota |
Ha |
LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1654 |
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi |
Ha |
LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1655 |
Luas kawasan hortikultura |
Ha |
Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1656 |
Luas kawasan perkebunan |
Ha |
luas area kawasan perkebunan eksisting |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1657 |
Luas kawasan peternakan |
Ha |
Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1658 |
Luas kawasan tanaman pangan |
Ha |
Luas area kawasan tanaman pangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1659 |
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota |
Ha |
Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1660 |
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi |
Ha |
Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1661 |
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota |
Ha |
Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1662 |
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi |
Ha |
Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1663 |
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota |
Ha |
- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.& |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1664 |
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi |
Ha |
- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1665 |
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1666 |
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi |
Dokumen |
-Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kp2B provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1667 |
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian |
Dokumen |
Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1668 |
Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan |
Unit Usaha |
unit usaha produk hewan yang telah didampingi untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1669 |
Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik |
Unit Usaha |
Ketersediaan unit usaha produk hewan yang telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan usaha produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersayaratkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1670 |
Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain |
Dosis |
Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1671 |
Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik |
Unit Usaha |
Ketersediaan unit usaha produk hewan yang telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan usaha produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersayaratkan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1672 |
Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan |
Laporan |
Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1673 |
Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik |
Unit Usaha |
Unit Usaha Pembibitan Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1674 |
Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik |
Unit Usaha |
Unit Usaha Budidaya Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1675 |
Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi |
Unit Usaha |
unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat. |
1 |
1 |
Dinas Pertanian |
| 1676 |
Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian |
Laporan |
Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan/pengembangan dna pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1677 |
Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya. |
Ton |
Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya. |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1678 |
Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak) |
Unit |
Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1679 |
Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi) |
Ton |
Jumlah benih hortikultura yang tersedia di tingkat provinsi baik berupa benih dasar, pokok, dan benih sebar |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1680 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan |
Unit |
data banyaknya unit sarana pascapanen hasil peternakan yang dibutuhkan pokyan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pencuci, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dehidrator dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1681 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi baik |
Unit |
data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik Sarana hasil pascapanen peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1682 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi rusak |
Unit |
data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat dan mesin pascapanen hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak. Sarana pascapanen hasil peternakan berupa mesin perah, cooling unit, freezer, mesin pengemas produk segar, evaporator, humidifier, dan sarana mendukung pascapanen hasil peternakan lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1683 |
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan |
Unit |
data banyaknya unit sarana pengolahan hasil peternakan yang dibutuhkan poktan/gapoktan maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hasil peternakan sesuai komoditas seperti mesin pasteurisasi, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin spinner, mesin continous sealer, freezer, cultivator, mesin jahit karung dan sarana pendukung pengolahan hasil peternakan lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1684 |
Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan dalam kondisi baik |
Unit |
data banyaknya unit sarana pengolahan hasil peternakan yang dimiliki poktan/gapoktan atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hasil peternakan sesuai komoditas seperti mesin pasteurisasi, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin spinner, mesin continous sealer, freezer, cultivator, mesin jahit karung dan sarana pendukung pengolahan hasil peternakan lain |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1685 |
Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya |
Ton |
Banyaknya Benih hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1686 |
Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan |
Unit |
Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil peternakan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1687 |
Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi |
Unit Usaha |
Pengawasan dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1688 |
Data Pekebun |
Pekebun |
Jumlah pekebun yang berusaha pada budidaya tanaman perkebunan dan memiliki STDB |
0 |
0 |
Dinas Pertanian |
| 1689 |
Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
Orang |
Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi |
70 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1690 |
Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang |
Orang |
Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1691 |
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
Orang |
Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1692 |
Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
Orang |
Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
0 |
3 |
Dinas Sosial |
| 1693 |
Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan |
Orang |
Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
3 |
Dinas Sosial |
| 1694 |
Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran |
Orang |
Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1695 |
Fakir Miskin |
Orang |
&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya |
172619 |
165007 |
Dinas Sosial |
| 1696 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
Orang |
Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1697 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
Orang |
Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1698 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan |
Orang |
Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1699 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan |
Orang |
Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1700 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan |
Orang |
Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1701 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran |
Orang |
Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1702 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga |
Orang |
Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1703 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
Orang |
Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1704 |
Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang |
Orang |
Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1705 |
Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana |
Kampung |
Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana |
0 |
2 |
Dinas Sosial |
| 1706 |
keluarga pada KAT |
Keluarga |
Jumlah keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi |
822 |
822 |
Dinas Sosial |
| 1707 |
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) |
Keluarga |
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan |
13359 |
12599 |
Dinas Sosial |
| 1708 |
kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial |
Dokumen |
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial |
2 |
2 |
Dinas Sosial |
| 1709 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah |
Dokumen |
Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |
1 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1710 |
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
Laporan |
Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial |
15 |
26 |
Dinas Sosial |
| 1711 |
Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi |
Orang |
Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya |
0 |
15 |
Dinas Sosial |
| 1712 |
Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana |
Orang |
&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana |
327 |
1644 |
Dinas Sosial |
| 1713 |
Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial |
Orang |
Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan |
0 |
75 |
Dinas Sosial |
| 1714 |
Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat |
Orang |
Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat |
1297 |
6128 |
Dinas Sosial |
| 1715 |
Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga |
Orang |
Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1716 |
Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
Orang |
Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi |
152 |
500 |
Dinas Sosial |
| 1717 |
Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang |
Orang |
Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah |
2 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1718 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan |
Orang |
Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
4 |
9 |
Dinas Sosial |
| 1719 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan |
Orang |
Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1720 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan |
Orang |
Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1721 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran |
Orang |
Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi |
4 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1722 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga |
Orang |
Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya |
0 |
2 |
Dinas Sosial |
| 1723 |
Lembaga Kesejahteraan Sosial |
Lembaga |
Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1724 |
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |
Lembaga |
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga |
1 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1725 |
orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi |
Orang |
Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial |
6453 |
24837 |
Dinas Sosial |
| 1726 |
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi |
4 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1727 |
Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi |
1284 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1728 |
Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1729 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
Orang |
Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1730 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
Orang |
Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
0 |
2 |
Dinas Sosial |
| 1731 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan |
Orang |
Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1732 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan |
Orang |
Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1733 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1734 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1735 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga |
Orang |
Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya |
98 |
27 |
Dinas Sosial |
| 1736 |
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan |
Orang |
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
3 |
4 |
Dinas Sosial |
| 1737 |
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan |
Orang |
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan |
3 |
4 |
Dinas Sosial |
| 1738 |
Tempat penampungan pengungsi yang tersedia |
Unit |
Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia |
6 |
9 |
Dinas Sosial |
| 1739 |
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan |
Orang |
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan |
16 |
16 |
Dinas Sosial |
| 1740 |
Taruna Siaga Bencana |
Orang |
Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana |
20 |
20 |
Dinas Sosial |
| 1741 |
Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial |
Dokumen |
Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1742 |
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga |
Keluarga |
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1743 |
Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan |
Orang |
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan |
16 |
16 |
Dinas Sosial |
| 1744 |
Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial |
Orang |
Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1745 |
Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT |
Lokasi |
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan |
12 |
12 |
Dinas Sosial |
| 1746 |
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi |
Orang |
PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1747 |
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti |
Laporan |
Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi. |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1748 |
Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis |
Orang |
Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1749 |
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti |
Orang |
Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1750 |
Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti |
Orang |
Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1751 |
Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti |
Orang |
Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1752 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti |
Orang |
Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1753 |
Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi |
Orang |
Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1754 |
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi |
Orang |
Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1755 |
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial |
Orang |
Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan). |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1756 |
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial |
Orang |
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1757 |
Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial |
Orang |
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1758 |
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial |
Orang |
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1759 |
Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial |
Orang |
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1760 |
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi |
Orang |
Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1761 |
Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial |
Orang |
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1762 |
Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya |
Orang |
Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan Disabilitas |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1763 |
Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi |
Orang |
Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1764 |
Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah |
Orang |
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat |
0 |
13 |
Dinas Sosial |
| 1765 |
Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
Orang |
Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1766 |
Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) |
Dokumen |
Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL) |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1767 |
Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial |
Daerah |
Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial. |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1768 |
Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan |
Orang |
Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD Urusan |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1769 |
Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana |
Orang |
Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1770 |
Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas |
Orang |
Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1771 |
Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya |
Orang |
Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1772 |
Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi |
Orang |
TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1773 |
Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi |
Desa/Kelurahan |
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik kebencanaan untuk lumbung sosial |
0 |
2 |
Dinas Sosial |
| 1774 |
Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai |
Orang |
Bantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan/atau penguatan ekonomi bagi korban bencana. Penguatan ekonomi yang dimaksud agar korban bencana mampu bertahan hidup hingga pulih kembali secara sosial. |
1 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1775 |
Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional |
Orang |
Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1776 |
orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional |
Orang |
OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan. |
0 |
0 |
Dinas Sosial |
| 1777 |
Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial |
Orang |
1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. |
970 |
750 |
Dinas Sosial |
| 1778 |
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) |
Orang |
Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL) |
0 |
1 |
Dinas Sosial |
| 1779 |
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting |
Unit |
Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting |
20 |
23 |
Dinas Kesehatan |
| 1780 |
Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya |
Paket |
Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan |
43 |
50 |
Dinas Kesehatan |
| 1781 |
Alkes/alat penunjang medik Fasyankes |
Unit |
Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting. |
684 |
1555 |
Dinas Kesehatan |
| 1782 |
Anak Usia Pendidikan Dasar |
Orang |
Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar |
59691 |
57503 |
Dinas Kesehatan |
| 1783 |
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
Sarana |
Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
26 |
26 |
Dinas Kesehatan |
| 1784 |
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin |
Sarana |
Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin |
26 |
26 |
Dinas Kesehatan |
| 1785 |
Balita |
Orang |
Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. |
23869 |
26098 |
Dinas Kesehatan |
| 1786 |
Barang penunjang operasional RS |
Unit |
Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS |
91 |
100 |
Dinas Kesehatan |
| 1787 |
Bayi baru lahir |
Orang |
Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir |
5213 |
4492 |
Dinas Kesehatan |
| 1788 |
BMHP yang disediakan |
Paket |
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah) |
19 |
19 |
Dinas Kesehatan |
| 1789 |
Data Perizinan Industri Rumah Tangga |
Dokumen |
Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1790 |
Dokter Gigi |
Orang |
Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi |
19 |
9 |
Dinas Kesehatan |
| 1791 |
Dokter Spesialis Anak |
Orang |
Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak |
3 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1792 |
Dokter Spesialis Anestesi |
Orang |
Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi |
3 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1793 |
Dokter Spesialis Bedah |
Orang |
Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah |
3 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1794 |
Dokter Spesialis kebidanan |
Orang |
Jumlah Dokter Spesialis kebidanan |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1795 |
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin |
Orang |
Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1796 |
Dokter Spesialis Mata |
Orang |
Jumlah Dokter Spesialis Mata |
0 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1797 |
Dokter Spesialis Penyakit Dalam |
Orang |
Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam |
3 |
4 |
Dinas Kesehatan |
| 1798 |
Dokter Spesialis Radiologi |
Orang |
Jumlah Dokter Spesialis Radiologi |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1799 |
Dokter Umum |
Orang |
Jumlah Dokter Umum |
67 |
64 |
Dinas Kesehatan |
| 1800 |
Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1801 |
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus |
Dokumen |
&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus& |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1802 |
Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1803 |
Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1804 |
Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1805 |
Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1806 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1807 |
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1808 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
Dokumen |
&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak& |
2 |
3 |
Dinas Kesehatan |
| 1809 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1810 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1811 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1812 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1813 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1814 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1815 |
Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1816 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan |
Dokumen |
& Penelitian Kesehatan adalah proses sistematik untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang berbagai aspek kesehatan manusia, penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta intervensi dan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan& |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1817 |
Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
22 |
22 |
Dinas Kesehatan |
| 1818 |
Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
3 |
3 |
Dinas Kesehatan |
| 1819 |
Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
26 |
26 |
Dinas Kesehatan |
| 1820 |
Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
0 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1821 |
Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1822 |
Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan |
0 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1823 |
Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1824 |
Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
4 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1825 |
Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1826 |
Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit |
Dokumen |
&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit& |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1827 |
Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1828 |
Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota |
Unit |
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1829 |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Unit |
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
33 |
35 |
Dinas Kesehatan |
| 1830 |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional |
Unit |
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional |
27 |
27 |
Dinas Kesehatan |
| 1831 |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) |
Unit |
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1832 |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya |
Unit |
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1833 |
Faskes lainnya |
Unit |
Jumlah Faskes lainnya |
15 |
4 |
Dinas Kesehatan |
| 1834 |
Fasyankes yang melayani melalui telemedicine |
Unit |
Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1835 |
Gudang umum |
Unit |
Jumlah Gudang umum |
22 |
22 |
Dinas Kesehatan |
| 1836 |
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1837 |
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan |
Dokumen |
Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1838 |
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1839 |
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi |
Dokumen |
Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1840 |
Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |
Dokumen |
Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1841 |
HCU |
Unit |
Jumlah HCU |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1842 |
Ibu bersalin |
Orang |
Jumlah Ibu Bersalin |
5153 |
4442 |
Dinas Kesehatan |
| 1843 |
Ibu Hamil |
Orang |
Jumlah ibu hamil |
5241 |
3830 |
Dinas Kesehatan |
| 1844 |
ICU |
Unit |
Jumlah ICU |
1 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1845 |
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
Unit |
Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
372 |
370 |
Dinas Kesehatan |
| 1846 |
Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) |
Unit |
Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) |
129 |
95 |
Dinas Kesehatan |
| 1847 |
kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat |
Dokumen |
Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat |
1 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1848 |
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
Keluarga |
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
64574 |
63193 |
Dinas Kesehatan |
| 1849 |
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga |
Keluarga |
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga |
64574 |
63193 |
Dinas Kesehatan |
| 1850 |
Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |
Laporan |
Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |
16 |
43 |
Dinas Kesehatan |
| 1851 |
layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK): |
Layanan |
Jumlah layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) |
6 |
6 |
Dinas Kesehatan |
| 1852 |
NICU |
Unit |
Jumlah NICU |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1853 |
obat dan vaksin yang disediakan |
Paket |
Jumlah obat dan vaksin yang disediakan |
970 |
972 |
Dinas Kesehatan |
| 1854 |
obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan |
Paket |
Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan |
934 |
968 |
Dinas Kesehatan |
| 1855 |
Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) |
Orang |
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) |
675 |
795 |
Dinas Kesehatan |
| 1856 |
Orang kecanduan NAPZA |
Orang |
Jumlah Orang kecanduan NAPZA |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1857 |
orang terduga menderita HIV |
Orang |
Jumlah orang terduga menderita HIV |
5739 |
4890 |
Dinas Kesehatan |
| 1858 |
orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan |
Orang |
Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan |
4641 |
3294 |
Dinas Kesehatan |
| 1859 |
orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
Orang |
Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
476 |
472 |
Dinas Kesehatan |
| 1860 |
Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB |
Paket |
Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB |
37 |
7 |
Dinas Kesehatan |
| 1861 |
Pengolahan Limbah |
Unit |
Jumlah Pengolahan Limbah |
15 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1862 |
penyalahguna NAPZA |
Orang |
Jumlah penyalahguna NAPZA |
94 |
9 |
Dinas Kesehatan |
| 1863 |
Peralatan di laundry |
Unit |
Jumlah alat di laundry |
7 |
7 |
Dinas Kesehatan |
| 1864 |
Peralatan di ruang CSSD |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang CSSD |
5 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1865 |
Peralatan di ruang dapur/gizi |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi |
30 |
32 |
Dinas Kesehatan |
| 1866 |
Peralatan di ruang farmasi |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang farmasi |
79 |
144 |
Dinas Kesehatan |
| 1867 |
Peralatan di ruang gawat darurat |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat |
159 |
251 |
Dinas Kesehatan |
| 1868 |
Peralatan di ruang intensif |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang intensif |
2 |
4 |
Dinas Kesehatan |
| 1869 |
Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi |
104 |
120 |
Dinas Kesehatan |
| 1870 |
Peralatan di ruang Laboratorium |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium |
47 |
69 |
Dinas Kesehatan |
| 1871 |
Peralatan di ruang operasi |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang operasi |
18 |
75 |
Dinas Kesehatan |
| 1872 |
Peralatan di ruang radiologi |
Unit |
&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi& |
5 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1873 |
Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) |
185 |
444 |
Dinas Kesehatan |
| 1874 |
Peralatan di ruang rekam medik |
Unit |
Jumlah Peralatan di ruang rekam medik |
14 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1875 |
Peralatan penanggulangan kebakaran |
Unit |
Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran |
40 |
43 |
Dinas Kesehatan |
| 1876 |
Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi |
Unit |
Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi |
110 |
110 |
Dinas Kesehatan |
| 1877 |
Perizinan Industri Rumah Tangga |
Unit |
Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga |
4 |
38 |
Dinas Kesehatan |
| 1878 |
PICU |
Unit |
Jumlah PICU |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1879 |
Prasarana di Fasyankes |
Unit |
jumlah Prasarana di Fasyankes |
42 |
79 |
Dinas Kesehatan |
| 1880 |
Prasarana Fasyankes |
Unit |
Jumlah Prasarana Fasyankes |
42 |
79 |
Dinas Kesehatan |
| 1881 |
Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
Unit |
Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
6 |
55 |
Dinas Kesehatan |
| 1882 |
Public Safety Center (PSC 119) |
Unit |
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1883 |
Puskesmas |
Unit |
Jumlah Puskesmas |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1884 |
RICU |
Unit |
Jumlah RICU |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1885 |
Ruang administrasi |
Unit |
Jumlah Ruang administrasi |
24 |
24 |
Dinas Kesehatan |
| 1886 |
Ruang Administrasi dan Manajemen |
Unit |
Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen |
24 |
24 |
Dinas Kesehatan |
| 1887 |
Ruang ASI |
Unit |
Jumlah Ruang ASI |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1888 |
Ruang Bank Darah Rumah Sakit |
Unit |
Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1889 |
Ruang cuci linen |
Unit |
Jumlah Ruang cuci linen |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1890 |
Ruang dinas Nakes |
Unit |
Jumlah Ruang dinas Nakes |
14 |
15 |
Dinas Kesehatan |
| 1891 |
Ruang Farmasi |
Unit |
Jumlah Ruang Farmasi |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1892 |
Ruang Gawat Darurat |
Unit |
Jumlah Ruang Gawat Darurat |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1893 |
Ruang Gizi |
Unit |
Jumlah Ruang Gizi |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1894 |
Ruang jaga petugas |
Unit |
Jumlah Ruang jaga petugas |
32 |
33 |
Dinas Kesehatan |
| 1895 |
Ruang Jenazah |
Unit |
Jumlah Ruang Jenazah |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1896 |
Ruang kantor untuk karyawan |
Unit |
Jumlah Ruang kantor untuk karyawan |
24 |
24 |
Dinas Kesehatan |
| 1897 |
Ruang Kepala Puskersmas |
Unit |
Jumlah Ruang Kepala Puskersmas |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1898 |
Ruang kesehatan anak dan iminisasi |
Unit |
Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1899 |
Ruang kesehatan gigi dan mulut |
Unit |
Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1900 |
Ruang kesesuhatan ibu dan KB |
Unit |
Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1901 |
Ruang KIE |
Unit |
Jumlah Ruang KIE |
19 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1902 |
Ruang Laboraturium |
Unit |
Jumlah Ruang Laboraturium |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1903 |
Ruang Loundry |
Unit |
Jumlah Ruang Loundry |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1904 |
Ruang Operasi |
Unit |
Jumlah Ruang Operasi |
3 |
3 |
Dinas Kesehatan |
| 1905 |
Ruang Parkir |
Unit |
Jumlah Ruang Parkir |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1906 |
Ruang Pemeliharaan Sarpras |
Unit |
Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras |
3 |
3 |
Dinas Kesehatan |
| 1907 |
Ruang pemeriksanaan khusus |
Unit |
Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus |
7 |
8 |
Dinas Kesehatan |
| 1908 |
Ruang pemeriksanaan umum |
Unit |
Jumlah Ruang pemeriksanaan umum |
8 |
10 |
Dinas Kesehatan |
| 1909 |
Ruang Penaggulangan Kebakaran |
Unit |
Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran |
5 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1910 |
Ruang pendaftaran dan rekam medik |
Unit |
Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1911 |
Ruang Pengelolaan Gas Medik |
Unit |
Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1912 |
Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas |
Unit |
Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1913 |
Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) |
Unit |
Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1914 |
Ruang persalinan |
Unit |
Jumlah Ruang persalinan |
10 |
12 |
Dinas Kesehatan |
| 1915 |
Ruang Radiologi |
Unit |
Jumlah Ruang Radiologi |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1916 |
Ruang rapat/diskusi |
Unit |
Jumlah Ruang rapat/diskusi |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1917 |
Ruang Rawat Inap |
Unit |
Jumlah Ruang Rawat Inap |
25 |
25 |
Dinas Kesehatan |
| 1918 |
Ruang Rawat Intentif: |
Unit |
Jumlah Ruang Rawat Intentif |
4 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1919 |
Ruang Rawat Jalan |
Unit |
Jumlah Ruang Rawat Jalan |
37 |
37 |
Dinas Kesehatan |
| 1920 |
Ruang rawat pascaa persalinan |
Unit |
Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan |
11 |
13 |
Dinas Kesehatan |
| 1921 |
Ruang Rehabilitasi Medik |
Unit |
Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1922 |
Ruang Rekam Medis |
Unit |
Jumlah Ruang Rekam Medis |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1923 |
Ruang Sterilisasi |
Unit |
Jumlah Ruang Sterilisasi |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1924 |
Ruang tindakan dan gawat daerurat |
Unit |
Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1925 |
Ruang tunggu |
Unit |
Jumlah Ruang tunggu |
45 |
45 |
Dinas Kesehatan |
| 1926 |
Rumah dinas Nakes |
Unit |
Jumlah Rumah dinas Nakes |
37 |
43 |
Dinas Kesehatan |
| 1927 |
Rumah Sakit |
Unit |
Jumlah Rumah sakit kelas A |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1928 |
Rumah Sakit kelas B |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit kelas B |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1929 |
Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1930 |
Rumah Sakit kelas C |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit kelas C |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1931 |
Rumah Sakit Kelas C dan D |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1932 |
Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1933 |
Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya |
0 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1934 |
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya |
2 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1935 |
Rumah Sakit kelas D |
Unit |
Jumlah Rumah Sakit kelas D |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1936 |
Sarana di Fasyankes |
Unit |
Jumlah Sarana di Fasyankes |
103 |
142 |
Dinas Kesehatan |
| 1937 |
sarana Fasyankes |
Unit |
Jumlah sarana Fasyankes |
103 |
142 |
Dinas Kesehatan |
| 1938 |
Sarana Fasyankes eksisting |
Unit |
Jumlah Sarana Fasyankes eksisting |
103 |
142 |
Dinas Kesehatan |
| 1939 |
sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
Unit |
Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
49 |
318 |
Dinas Kesehatan |
| 1940 |
Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan |
Paket |
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan |
62 |
37 |
Dinas Kesehatan |
| 1941 |
Sprei |
Paket |
Jumlah Sprei |
84 |
236 |
Dinas Kesehatan |
| 1942 |
Telemedicine |
Unit |
Jumlah Telemedicine |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1943 |
Tempat tidur rumah sakit |
Unit |
Jumlah Tempat tidur rumah sakit |
166 |
189 |
Dinas Kesehatan |
| 1944 |
Tenaga Apotek |
Orang |
Jumlah Tenaga Apotek |
19 |
16 |
Dinas Kesehatan |
| 1945 |
Tenaga gizi |
Orang |
Jumlah Tenaga gizi |
44 |
47 |
Dinas Kesehatan |
| 1946 |
Tenaga Kebidanan |
Orang |
Jumlah Tenaga Kebidanan |
490 |
494 |
Dinas Kesehatan |
| 1947 |
Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya |
Orang |
Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya |
0 |
15 |
Dinas Kesehatan |
| 1948 |
Tenaga Keperawatan |
Orang |
&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan& |
428 |
469 |
Dinas Kesehatan |
| 1949 |
Tenaga Kesehatan Lainnya |
Orang |
&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya& |
110 |
116 |
Dinas Kesehatan |
| 1950 |
Tenaga Kesehatan Lingkungan |
Orang |
&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan& |
81 |
63 |
Dinas Kesehatan |
| 1951 |
Tenaga Kesehatan Masyarakat |
Orang |
&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat& |
163 |
204 |
Dinas Kesehatan |
| 1952 |
Tenaga Keteknisan Medis |
Orang |
&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis& |
3 |
7 |
Dinas Kesehatan |
| 1953 |
Tenaga keterapian fisik |
Orang |
&Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik& |
3 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1954 |
Tenaga Teknik Biomedika |
Orang |
&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika& |
25 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1955 |
Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling |
Unit |
Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1956 |
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang |
Sarana |
Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang |
17 |
14 |
Dinas Kesehatan |
| 1957 |
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin |
Sarana |
Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin |
17 |
14 |
Dinas Kesehatan |
| 1958 |
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine |
Layanan |
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine |
2 |
2 |
Dinas Kesehatan |
| 1959 |
Penderita Diabetes Melitus |
Orang |
Jumlah Penderita Diabetes Melitus |
8540 |
12511 |
Dinas Kesehatan |
| 1960 |
Penderita Hipertensi |
Orang |
Jumlah Penderita Hipertensi |
30781 |
31964 |
Dinas Kesehatan |
| 1961 |
penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
Dokumen |
Dokumen laporan penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
237560 |
243142 |
Dinas Kesehatan |
| 1962 |
Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB |
Orang |
Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB |
5342 |
3604 |
Dinas Kesehatan |
| 1963 |
Penduduk Usia Lanjut |
Orang |
Jumlah Penduduk Usia Lanjut |
25907 |
38470 |
Dinas Kesehatan |
| 1964 |
Penduduk Usia Produktif |
Orang |
Jumlah Penduduk Usia Produktif |
54811 |
74483 |
Dinas Kesehatan |
| 1965 |
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |
Orang |
Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik |
1128 |
1239 |
Dinas Kesehatan |
| 1966 |
Pengolahan Limbah |
Unit |
Jumlah Pengolahan Limbah |
21 |
21 |
Dinas Kesehatan |
| 1967 |
Alat Kesehatan |
Unit |
Alat kesehatan |
1239 |
2855 |
Dinas Kesehatan |
| 1968 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
Dokumen |
Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1969 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
Dokumen |
Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1970 |
Kasus penyakit menular dan tidak menular |
Kasus |
Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular |
32806 |
38491 |
Dinas Kesehatan |
| 1971 |
Kasus Penyakit IMS |
Kasus |
Jumlah Kasus Penyakit IMS |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1972 |
Kasus Penyakit Campak |
Kasus |
Jumlah Kasus Penyakit Campak |
63 |
69 |
Dinas Kesehatan |
| 1973 |
Kasus Penyakit Kusta |
Kasus |
Kasus Penyakit Kusta |
102 |
136 |
Dinas Kesehatan |
| 1974 |
Kasus Penyakit Filariasis |
Kasus |
Jumlah Kasus Penyakit Filariasis |
6 |
6 |
Dinas Kesehatan |
| 1975 |
Kasus Penyakit Kecacingan |
Kasus |
Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1976 |
Kasus Penyakit Frambusia |
Kasus |
Jumlah Kasus Penyakit Frambusia |
0 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1977 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
Dokumen |
Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1978 |
Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun |
Dokumen |
Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun |
7 |
11 |
Dinas Kesehatan |
| 1979 |
Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar |
Dokumen |
Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar |
18 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1980 |
Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan |
Laporan |
Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1981 |
Perizinan yang diterbitkan |
Dokumen |
Jumlah Perizinan yang diterbitkan |
26 |
26 |
Dinas Kesehatan |
| 1982 |
Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan |
Unit |
Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1983 |
Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
3 |
3 |
Dinas Kesehatan |
| 1984 |
Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya |
Orang |
Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya |
587 |
551 |
Dinas Kesehatan |
| 1985 |
Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien |
Unit |
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1986 |
Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit |
20 |
20 |
Dinas Kesehatan |
| 1987 |
Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi |
Unit |
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi |
2 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1988 |
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
Keluarga |
Jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
64574 |
63193 |
Dinas Kesehatan |
| 1989 |
penderita Tuberkulosis |
Orang |
Jumlah orang dengan Tuberkulosis |
533 |
637 |
Dinas Kesehatan |
| 1990 |
penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
Orang |
Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
499 |
578 |
Dinas Kesehatan |
| 1991 |
Penderita HIV (ODHIV) |
Orang |
Jumlah Penderita HIV (ODHIV) |
6 |
18 |
Dinas Kesehatan |
| 1992 |
Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
Orang |
Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
3 |
11 |
Dinas Kesehatan |
| 1993 |
Orang berisiko terjangkit Malaria |
Orang |
Jumlah Orang berisiko terjangkit Malaria |
1626 |
1173 |
Dinas Kesehatan |
| 1994 |
Orang terjangkit (penderita) Malaria |
Orang |
Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria |
1 |
5 |
Dinas Kesehatan |
| 1995 |
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi |
1 |
1 |
Dinas Kesehatan |
| 1996 |
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak |
Dokumen |
Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak |
2 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1997 |
Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan |
Dokumen |
Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan |
1 |
0 |
Dinas Kesehatan |
| 1998 |
Sarana Air Minum Komunal |
Sarana |
Jumlah Sarana Air Minum Komunal |
346 |
143 |
Dinas Kesehatan |
| 1999 |
Sarana Sanitasi |
Sarana |
Jumlah Sarana Sanitasi |
57730 |
58708 |
Dinas Kesehatan |
| 2000 |
Tatanan kawasan tanpa rokok |
Kawasan |
Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok |
10 |
10 |
Dinas Kesehatan |
| 2001 |
Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok |
Kawasan |
Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok |
9 |
10 |
Dinas Kesehatan |
| 2002 |
Nama Domain Pemerintah Daerah |
Domain |
-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id |
1 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2003 |
Nama Sub Domain Pemerintah Daerah |
|
-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah |
0 |
63 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2004 |
Nama Domain Pemerintah Desa |
Domain |
- Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .desa.id (contoh: mekarsari.desa.id) |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2005 |
Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah |
|
- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2006 |
Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah |
|
- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2007 |
Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah |
|
-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2008 |
Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah |
|
- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2009 |
Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo |
|
-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2010 |
Data dan informasi dibagipakaikan |
Data |
- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2011 |
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional |
Aplikasi |
-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. |
0 |
26 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2012 |
Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional |
Unit |
-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. |
0 |
26 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2013 |
Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional |
Unit |
-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2014 |
Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional |
Unit |
-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2015 |
Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah |
Unit |
-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2016 |
Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah |
Unit |
-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2017 |
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |
Perangkat Daerah |
-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. |
3 |
3 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2018 |
Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah |
Perangkat Daerah |
-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2019 |
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah |
Aplikasi |
-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah |
26 |
26 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2020 |
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |
Aplikasi |
- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo |
1 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2021 |
Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda |
|
- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik |
150 |
150 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2022 |
Perangkat Daerah yang memiliki akses internet |
Perangkat Daerah |
- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
34 |
34 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2023 |
Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas |
Perangkat Daerah |
-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok. |
34 |
34 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2024 |
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
Titik |
- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021 |
0 |
48 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2025 |
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah |
Aplikasi |
-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain |
0 |
26 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2026 |
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo |
Aplikasi |
Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2027 |
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan |
Aplikasi |
-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB |
40 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2028 |
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional |
Layanan |
-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2029 |
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda |
Layanan |
-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. |
0 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2030 |
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda |
Layanan |
-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2031 |
SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda |
Surat Keputusan |
-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2032 |
Server yang dikelola pemerintah daerah |
Unit |
Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah |
1 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2033 |
Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah |
Persentase |
persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah |
80 |
80 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2034 |
Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah |
Unit |
- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS. |
2 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2035 |
Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah |
Unit |
- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment) |
20 |
20 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2036 |
Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah |
Unit |
- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control) |
3 |
3 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2037 |
Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah |
Unit |
- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2038 |
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE |
Dokumen |
-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2039 |
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE |
Dokumen |
- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2040 |
SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK |
Orang |
Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2041 |
Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas |
|
- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2042 |
Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas |
Inovasi |
- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2043 |
Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE |
Orang |
-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. |
0 |
75 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2044 |
Audit TIK internal |
Dokumen |
-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2045 |
Audit TIK eksternal |
Dokumen |
-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2046 |
Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik |
Orang |
-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2047 |
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor |
Aduan |
- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2048 |
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR |
Aduan |
- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) |
30 |
5 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2049 |
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah |
Kanal |
- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2050 |
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau |
Laporan |
1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7] |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2051 |
Strategi Komunikasi Publik yang disusun |
Dokumen |
-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2052 |
Komunikasi krisis yang telah dikelola |
Laporan |
-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2053 |
Prosedur penanganan komunikasi krisis |
SOP |
Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2054 |
Konten Foto |
Konten Digital |
- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2055 |
Konten Teks |
Konten |
- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya |
17 |
86 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2056 |
Konten Grafis |
Konten |
- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2057 |
Konten Audio Video |
Konten |
- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2058 |
Konten Audio |
Konten |
- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2059 |
Konten digital yang menggunakan bahasa setempat |
Konten |
-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2060 |
Pertemuan tatap muka |
Kegiatan |
- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum) |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2061 |
Diseminasi melalui Media Berbayar |
Kegiatan |
- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2062 |
Diseminasi melalui Earned Media |
Kegiatan |
&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain -Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2063 |
Diseminasi melalui shared media |
Kegiatan |
- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2064 |
Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah |
Kegiatan |
- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2065 |
Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal |
Orang |
& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2066 |
Media cetak yang dikelola Pemda |
Media |
-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2067 |
Saluran TV yang dikelola pemda |
Saluran |
-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2068 |
Radio milik Pemerintah Daerah |
Radio |
Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2069 |
Media Online yang dikelola oleh Pemda |
Media |
Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2070 |
Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda |
|
Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda |
0 |
5 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2071 |
Siaran pers yang dibuat |
Siaran Pers |
-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2072 |
Siaran pers yang dimuat di media |
Siaran Pers |
Jumlah Siaran pers yang dimuat di media |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2073 |
Komunitas Informasi Masyarakat |
Komunitas |
-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM ) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2074 |
Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan |
Permohonan |
-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2075 |
Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah |
Informasi |
- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2076 |
Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah |
Informasi |
- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2077 |
Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah |
Informasi |
Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2078 |
SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik |
Orang |
Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2079 |
SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik |
Orang |
Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2080 |
Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah |
Laporan |
-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika -Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2081 |
Pengaturan relasi media |
Perda/Perkada |
- Perhitungan Pengaturan relasi media -Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers, |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2082 |
Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas |
Perangkat Daerah |
-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2083 |
Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah |
Media |
Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen |
19 |
24 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2084 |
Jumlah Menara Telekomunikasi |
Unit |
Bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi |
107 |
115 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2085 |
Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot |
Titik |
- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat. - pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T |
33 |
17 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2086 |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata |
Dokumen |
Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. |
15 |
19 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2087 |
Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data |
|
Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data |
15 |
19 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2088 |
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi |
|
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat. |
15 |
19 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2089 |
Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil |
Dokumen |
Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data. |
15 |
19 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2090 |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu |
Persentase |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data. |
0 |
10 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2091 |
Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik |
Dokumen |
Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik. |
55 |
55 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2092 |
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik |
Orang |
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2093 |
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data |
Orang |
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. |
20 |
20 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2094 |
Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan |
Persentase |
Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD. |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2095 |
Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data |
Laporan |
Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data. |
1 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2096 |
Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data |
Laporan |
Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data. |
1 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2097 |
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah |
Kegiatan |
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD |
2 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2098 |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk |
Kegiatan |
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi |
2 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2099 |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk |
Persentase |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen. |
13 |
10 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2100 |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda |
Kegiatan |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2101 |
Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda |
Persentase |
Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2102 |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. |
Persentase |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2103 |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan |
Kegiatan |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. |
2 |
2 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2104 |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral |
Persentase |
Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen. |
13 |
10 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2105 |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik |
Persentase |
Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen |
13 |
10 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2106 |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik |
Kegiatan |
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS |
13 |
10 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2107 |
Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah |
Kegiatan |
Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun |
35 |
35 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2108 |
Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan |
Dokumen |
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2109 |
Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan |
Dokumen |
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2110 |
Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi |
3 |
5 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2111 |
Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi |
Perangkat Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi |
1 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2112 |
Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota |
Laporan |
Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2113 |
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik |
Laporan |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan. |
0 |
1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2114 |
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik |
Laporan |
Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2115 |
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota |
Laporan |
Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2116 |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2117 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2118 |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2119 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |
Laporan |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2120 |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |
Laporan |
|
2 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2121 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Laporan |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2122 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa |
Laporan |
|
1 |
8 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2123 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa |
Laporan |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2124 |
laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2125 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2126 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2127 |
Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2128 |
Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan |
Rekomendasi |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2129 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2130 |
Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan |
Rekomendasi |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2131 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |
Dokumen |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2132 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Dokumen |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2133 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan |
Dokumen |
|
2 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2134 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2135 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2136 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |
Dokumen |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2137 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Dokumen |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2138 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2139 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2140 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat |
Dokumen |
|
0 |
1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2141 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2142 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2143 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2144 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2145 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2146 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2147 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2148 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2149 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2150 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2151 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2152 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2153 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2154 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2155 |
Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
Dokumen |
|
3 |
1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2156 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |
Laporan |
|
1 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2157 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2158 |
Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2159 |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2160 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2161 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2162 |
Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2163 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2164 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2165 |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2166 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2167 |
Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2168 |
Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2169 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang |
Laporan |
|
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2170 |
Riset Kebijakan |
naskah |
Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2171 |
Publikasi Ilmiah |
naskah |
Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2172 |
Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi |
Lembaga |
Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2173 |
Peserta Didik |
Orang |
Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2174 |
Repositori Ilmiah |
Dokumen |
Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2175 |
Rencana Induk dan Peta Jalan |
Dokumen |
Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2176 |
Naskah Kebijakan |
Dokumen |
Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2177 |
Infrastruktur Riset dan Inovasi |
Unit |
Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2178 |
Kebun Raya Daerah |
Unit |
Kebun Raya Daerah adalah kebun raya botani yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka pertunjukan atau sarana rekreasi bagi masyarakat umum. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2179 |
Anggaran Riset |
TOE/Milyar Rupiah |
Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2180 |
Hak Kekayaan Intelektual |
Unit |
Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2181 |
Perjanjian Kerja Sama |
Dokumen |
Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2182 |
Sosialisasi dan Diseminasi |
Dokumen |
Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2183 |
Lokakarya, Pameran, dan Promosi |
Berita Acara |
Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2184 |
Apresiasi Riset dan Inovasi |
Berita Acara |
Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2185 |
Perusahaan Rintisan |
Unit |
Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2186 |
Kodefikasi Teknologi Masyarakat |
Unit |
Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2187 |
Produk Unggulan Daerah |
Unit |
Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2188 |
Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah |
Unit |
Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2189 |
Lokakarya |
Dokumen |
Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2190 |
Riset dan Seminar Internasional |
Berita Acara |
Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup mancanegara. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2191 |
Pakta Kerja Sama Internasional |
naskah |
Pakta Kerja Sama Internasional adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam lingkup mancanegara yang mana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2192 |
Rapat Koordinasi Teknis |
Berita Acara |
Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2193 |
Laporan Monitoring dan Evaluasi |
Dokumen |
Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2194 |
Perangkat Lunak |
Aplikasi |
Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2195 |
Pendampingan Masyarakat |
Berita Acara |
Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2196 |
Daftar Kerja Sama |
Dokumen |
Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya. |
0 |
0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2197 |
Laporan Kinerja |
naskah |
Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi. |
1 |
1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2198 |
Dokumentasi DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2199 |
Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2200 |
Publikasi DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2201 |
Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2202 |
Situs resmi dan saluran publikasi DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2203 |
Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
Dokumen |
|
6 |
5 |
Sekretariat DPRD |
| 2204 |
Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda |
Dokumen |
|
6 |
5 |
Sekretariat DPRD |
| 2205 |
Dokumen Kajian Perundang-Undangan |
Dokumen |
|
3 |
3 |
Sekretariat DPRD |
| 2206 |
Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2207 |
Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2208 |
Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2209 |
Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2210 |
Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2211 |
Dokumen Hasil Pembahasan APBD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2212 |
Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2213 |
Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2214 |
Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2215 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2216 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2217 |
Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2218 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2219 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2220 |
Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2221 |
Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2222 |
Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2223 |
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD |
Dokumen |
|
0 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2224 |
Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2225 |
Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2226 |
Tenaga Ahli Fraksi |
Orang |
|
7 |
9 |
Sekretariat DPRD |
| 2227 |
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2228 |
Dokumen Rencana Kerja DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2229 |
Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2230 |
Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2231 |
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2232 |
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses |
Dokumen |
|
3 |
2 |
Sekretariat DPRD |
| 2233 |
Kode Etik dan Tata Beracara DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2234 |
Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2235 |
Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2236 |
Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2237 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2238 |
Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2239 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2240 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2241 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2242 |
Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2243 |
Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2244 |
Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2245 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2246 |
Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
Dokumen |
|
6 |
0 |
Sekretariat DPRD |
| 2247 |
Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat DPRD |
| 2248 |
Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
35 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2249 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2250 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan |
Dokumen |
|
35 |
2 |
Sekretariat Daerah |
| 2251 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2252 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja |
Dokumen |
|
1 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2253 |
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2254 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan |
Dokumen |
|
2 |
2 |
Sekretariat Daerah |
| 2255 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik |
Dokumen |
|
3 |
3 |
Sekretariat Daerah |
| 2256 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2257 |
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2258 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2259 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2260 |
Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2261 |
Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2262 |
Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2263 |
Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2264 |
Kerja Sama yang Dievaluasi |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2265 |
Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2266 |
Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi |
Lembaga |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2267 |
Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2268 |
Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2269 |
Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2270 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2271 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2272 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2273 |
Produk Hukum Pengaturan yang Disusun |
Dokumen |
|
62 |
49 |
Sekretariat Daerah |
| 2274 |
Produk Hukum Penetapan yang Disusun |
Dokumen |
|
699 |
957 |
Sekretariat Daerah |
| 2275 |
Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2276 |
Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2277 |
Masalah Hukum yang Diselesaikan |
Kasus |
|
4 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2278 |
Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan |
Kasus |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2279 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2280 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2281 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2282 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2283 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2284 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2285 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2286 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2287 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2288 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD |
Dokumen |
|
0 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2289 |
Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2290 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2291 |
Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2292 |
Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2293 |
Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2294 |
Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |
Laporan |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2295 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa |
Orang |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa |
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2296 |
Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2297 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2298 |
Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2299 |
Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2300 |
Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2301 |
Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2302 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2303 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2304 |
Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2305 |
Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2306 |
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2307 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2308 |
Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2309 |
Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2310 |
Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun |
Ruang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2311 |
Gedung Serba Guna yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2312 |
Perpustakaan yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2313 |
Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2314 |
Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2315 |
Ruang Belajar Pendidikan Tinggi |
Ruang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2316 |
Gedung Serba Guna |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2317 |
Perpustakaan |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2318 |
Sarana dan Prasarana Olahraga |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2319 |
Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2320 |
Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2321 |
Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2322 |
Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2323 |
Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2324 |
Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2325 |
Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) |
Biaya |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2326 |
Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya |
Biaya |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2327 |
Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2328 |
Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2329 |
Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2330 |
Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2331 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2332 |
Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2333 |
Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2334 |
Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2335 |
Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2336 |
Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2337 |
Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2338 |
PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2339 |
PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2340 |
Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2341 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2342 |
Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2343 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2344 |
Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2345 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2346 |
Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2347 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2348 |
Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2349 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2350 |
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2351 |
Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan |
Rekomendasi |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2352 |
Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2353 |
Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2354 |
Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2355 |
Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2356 |
Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2357 |
Laboratorium Pendidikan Tinggi |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2358 |
Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2359 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2360 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2361 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
Dokumen |
|
11 |
3 |
Sekretariat Daerah |
| 2362 |
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |
Dokumen |
|
2 |
6 |
Sekretariat Daerah |
| 2363 |
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas |
Dokumen |
|
2 |
2 |
Sekretariat Daerah |
| 2364 |
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2365 |
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2366 |
Produk Hukum Daerah yang Disusun |
Dokumen |
|
300 |
280 |
Sekretariat Daerah |
| 2367 |
Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum |
Kasus |
|
4 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2368 |
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |
Dokumen |
|
25 |
25 |
Sekretariat Daerah |
| 2369 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2370 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2371 |
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2372 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2373 |
Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
Laporan |
|
2 |
2 |
Sekretariat Daerah |
| 2374 |
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
Dokumen |
|
2 |
1 |
Sekretariat Daerah |
| 2375 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2376 |
Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah |
Dokumen |
|
89 |
89 |
Sekretariat Daerah |
| 2377 |
Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2378 |
Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
Laporan |
|
4 |
4 |
Sekretariat Daerah |
| 2379 |
Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
Dokumen |
|
637 |
72 |
Sekretariat Daerah |
| 2380 |
Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
Dokumen |
|
637 |
72 |
Sekretariat Daerah |
| 2381 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2382 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2383 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2384 |
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2385 |
Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2386 |
Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota |
Lembaga |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2387 |
Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2388 |
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2389 |
Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2390 |
Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2391 |
Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2392 |
Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah |
Orang |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2393 |
Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2394 |
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2395 |
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2396 |
Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2397 |
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2398 |
Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2399 |
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan |
Unit |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2400 |
Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun |
Rekomendasi |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2401 |
Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan |
Lembaga |
|
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2402 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
Perangkat Daerah |
&Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 UU 23/2014sebagai berikut: a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok & organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2403 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
Perangkat Daerah |
1. Evaluasi dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya terhadap pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah |
0 |
0 |
Sekretariat Daerah |
| 2404 |
Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. |
1 |
1 |
Dinas Perpustakaan |
| 2405 |
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi |
Perpustakaan |
Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya) |
1 |
1 |
Dinas Perpustakaan |
| 2406 |
Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota |
Perpustakaan |
Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya) |
1 |
1 |
Dinas Perpustakaan |
| 2407 |
Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain |
2 |
2 |
Dinas Perpustakaan |
| 2408 |
Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. |
220 |
220 |
Dinas Perpustakaan |
| 2409 |
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. |
28 |
28 |
Dinas Perpustakaan |
| 2410 |
Perpustakaan Kecamatan |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2411 |
Perpustakaan Kelurahan/Desa |
Perpustakaan |
Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. |
13 |
16 |
Dinas Perpustakaan |
| 2412 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota |
Orang |
Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
2300 |
4488 |
Dinas Perpustakaan |
| 2413 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota |
Orang |
Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
398 |
432 |
Dinas Perpustakaan |
| 2414 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota |
Orang |
Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
115268 |
115536 |
Dinas Perpustakaan |
| 2415 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota |
Orang |
Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
42154 |
42240 |
Dinas Perpustakaan |
| 2416 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan |
Orang |
Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
1728 |
864 |
Dinas Perpustakaan |
| 2417 |
Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan |
Orang |
Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota |
10340 |
11280 |
Dinas Perpustakaan |
| 2418 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota |
Judul |
Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota |
7711 |
7993 |
Dinas Perpustakaan |
| 2419 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota |
Judul |
Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota |
2850 |
2860 |
Dinas Perpustakaan |
| 2420 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota |
Judul |
Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota |
59156 |
59240 |
Dinas Perpustakaan |
| 2421 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota |
Judul |
Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota |
25483 |
25600 |
Dinas Perpustakaan |
| 2422 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan |
Judul |
Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota |
1362 |
1380 |
Dinas Perpustakaan |
| 2423 |
Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan |
Judul |
Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota |
42339 |
42500 |
Dinas Perpustakaan |
| 2424 |
Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota |
naskah |
Masyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2425 |
Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota |
Eksemplar |
Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab/kota |
1500 |
1700 |
Dinas Perpustakaan |
| 2426 |
koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota |
|
koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2427 |
koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki |
Eksemplar |
koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2428 |
Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota |
Kegiatan |
Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota |
3 |
4 |
Dinas Perpustakaan |
| 2429 |
Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
39 |
44 |
Dinas Perpustakaan |
| 2430 |
Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
3 |
4 |
Dinas Perpustakaan |
| 2431 |
Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
300 |
320 |
Dinas Perpustakaan |
| 2432 |
Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
66 |
95 |
Dinas Perpustakaan |
| 2433 |
Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
2 |
4 |
Dinas Perpustakaan |
| 2434 |
Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) |
215 |
240 |
Dinas Perpustakaan |
| 2435 |
Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota |
2 |
4 |
Dinas Perpustakaan |
| 2436 |
Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2437 |
Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Perpustakaan |
| 2438 |
Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2439 |
Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2440 |
Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Perpustakaan |
| 2441 |
Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
392 |
425 |
Dinas Perpustakaan |
| 2442 |
Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
140 |
168 |
Dinas Perpustakaan |
| 2443 |
Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
31867 |
32025 |
Dinas Perpustakaan |
| 2444 |
Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
10455 |
14038 |
Dinas Perpustakaan |
| 2445 |
Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
89 |
124 |
Dinas Perpustakaan |
| 2446 |
Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota |
Orang |
jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota |
7763 |
7857 |
Dinas Perpustakaan |
| 2447 |
Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota |
Orang |
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota |
288 |
320 |
Dinas Perpustakaan |
| 2448 |
Penggiat literasi binaan kabupaten/kota |
Orang |
Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota |
8 |
10 |
Dinas Perpustakaan |
| 2449 |
Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial |
Orang |
Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial |
20 |
30 |
Dinas Perpustakaan |
| 2450 |
Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial |
Orang |
Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas |
2 |
6 |
Dinas Perpustakaan |
| 2451 |
Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. |
Orang |
Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. |
0 |
4 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2452 |
Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. |
Orang |
Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2453 |
Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; |
Dokumen |
& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.& |
4983 |
3990 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2454 |
Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. |
Dokumen |
Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2455 |
Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; |
Dokumen |
& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.& |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2456 |
Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. |
Orang |
Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan |
0 |
1 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2457 |
Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; |
Orang |
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat. |
0 |
1 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2458 |
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; |
Orang |
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. |
4983 |
3990 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2459 |
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. |
Orang |
Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2460 |
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; |
Orang |
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. |
4983 |
3990 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2461 |
Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; |
Orang |
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. |
4983 |
3990 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2462 |
Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. |
Dokumen |
Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.& |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2463 |
Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. |
Dokumen |
Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2464 |
peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; |
Dokumen |
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2465 |
Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. |
Dokumen |
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2466 |
Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. |
Dokumen |
Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2467 |
Rencana Minat Investasi di dalam negeri; |
Dokumen |
Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2468 |
Rencana Minat Investasi di luar negeri. |
Dokumen |
Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2469 |
Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. |
Unit Usaha |
Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. |
20 |
28 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2470 |
Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. |
Unit Usaha |
Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. |
68 |
11 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2471 |
Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah; |
Unit Usaha |
Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2472 |
Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. |
Unit Usaha |
Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2473 |
Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. |
Unit Usaha |
Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan |
68 |
3 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2474 |
Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; |
Unit Usaha |
Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. |
68 |
3 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2475 |
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah |
Dokumen |
Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar |
0 |
5 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2476 |
Dokumen promosi penanaman modal |
Dokumen |
Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri |
0 |
0 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2477 |
Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas |
Orang |
|
316 |
316 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2478 |
Buku Register Desa |
Dokumen |
(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota )Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2479 |
BUM Desa di Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. |
157 |
157 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2480 |
Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan |
Dokumen |
Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data |
158 |
158 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2481 |
Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa |
Desa |
Fasilitasi penamaan dan kode desa merupakan fasilitasi terkait validasi usulan perubahan nama atau perbaikan redaksional nama desa serta usulan pemutakhrian kode desa akibat ketidaksesuaian kondisi faktual maupun akibat penataan desa. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2482 |
Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya |
Desa |
Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2483 |
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2484 |
Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2485 |
Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
Dokumen |
|
10 |
5 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2486 |
Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2487 |
Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa |
Dokumen |
Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel |
158 |
158 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2488 |
Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa |
Dokumen |
Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa |
158 |
158 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2489 |
Dokumen pengelolaan keuangan desa |
Dokumen |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. khusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumen-dokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya |
5 |
6 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2490 |
Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2491 |
Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak |
Dokumen |
Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa |
158 |
158 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2492 |
Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2493 |
Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
Laporan |
Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2494 |
Laporan penyelenggaraan musyawarah desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2495 |
lembaga adat di Kabupaten/Kota |
Lembaga Adat |
Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2496 |
Lembaga adat di Provinsi |
Lembaga Adat |
Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2497 |
Musyawarah Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2498 |
Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa, |
Peraturan Desa |
1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2499 |
Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2500 |
Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat |
Desa |
(Provinsi)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupaka proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2501 |
Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa |
Peraturan Kepala Desa |
(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2502 |
Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2503 |
Peta desa |
Dokumen |
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Pusat terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa oleh Tim PPBDes Tingkat Kabupaten/Kota dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Tim PPBDes Tingkat Provinsi untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi. Adapun Batas Desa adalah pembatas administrasi wilayah pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda berupa alam seperti igir/punggung (watershed), gunung/pegunungan sungai median dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2504 |
Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain |
Lembaga Desa dan Desa Adat |
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat |
1 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2505 |
SDM anggota BPD |
Orang |
(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah |
316 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2506 |
Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa |
Dokumen |
(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2507 |
Tingkat perkembangan desa |
Desa |
Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. |
158 |
158 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2508 |
Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan |
Orang |
Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya |
150 |
300 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2509 |
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran |
Orang |
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2510 |
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran |
Orang |
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2511 |
Data Kebencanaan yang tersedia |
Dokumen |
Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota |
1 |
4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2512 |
Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana |
Dokumen |
Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2513 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran |
Dokumen |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
2 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2514 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran |
Dokumen |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2515 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota |
4 |
1 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2516 |
Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2517 |
Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi |
Dokumen |
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2518 |
Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) |
Dokumen |
Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2519 |
Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) |
Dokumen |
Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2520 |
Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi |
Dokumen |
Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2521 |
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat |
Dokumen |
SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2522 |
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat |
Dokumen |
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota |
4 |
4 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2523 |
Informasi Kebencanaan yang tersedia |
Dokumen |
Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2524 |
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |
Kasus |
Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |
0 |
5 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2525 |
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana |
Kawasan |
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota |
5 |
12 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2526 |
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana |
Orang |
Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota |
100 |
160 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2527 |
Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana |
Orang |
Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota |
100 |
160 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2528 |
Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana |
Orang |
Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman |
0 |
4 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2529 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Laporan |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2530 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Laporan |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2531 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat |
Laporan |
1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda |
0 |
3 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2532 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada |
Laporan |
1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda |
0 |
3 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2533 |
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal |
Laporan |
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2534 |
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu |
Dokumen |
Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2535 |
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya |
Orang |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat |
0 |
200 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2536 |
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya |
Orang |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat |
0 |
200 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2537 |
Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana |
Orang |
Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota |
500 |
306 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2538 |
Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana |
Orang |
Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
0 |
306 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2539 |
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota |
Orang |
Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun |
0 |
225 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2540 |
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2541 |
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
Laporan |
Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah |
1 |
0 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2542 |
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah |
Laporan |
Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung |
0 |
3 |
Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2543 |
Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran |
Dokumen |
Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2544 |
Penyusunan Peta Rawan Kebakaran |
Dokumen |
Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2545 |
Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan |
Dokumen |
Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat |
1 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2546 |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Laporan |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran |
1 |
0 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2547 |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
Laporan |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
0 |
1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2548 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar |
Unit |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana |
0 |
7 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2549 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar |
Unit |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana |
0 |
7 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2550 |
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana |
Kawasan |
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. |
5 |
12 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2551 |
Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran |
Orang |
Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat |
0 |
200 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2552 |
Anggota Fasilitator |
Orang |
Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait |
2 |
0 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2553 |
Anggota Tim Pendamping |
Orang |
Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait |
0 |
2 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2554 |
Backlog Kepemilikan Rumah |
Unit Rumah |
Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. |
23269 |
25312 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2555 |
Backlog Kepenghunian Rumah |
Unit Rumah |
Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. |
20166 |
19795 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2556 |
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan |
Orang |
Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan |
30 |
35 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2557 |
Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik |
Orang |
Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik |
30 |
35 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2558 |
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
Orang |
Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana kabupaten/kota |
0 |
35 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2559 |
Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
Orang |
Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota |
0 |
50 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2560 |
Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan |
Dokumen |
Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan |
0 |
916 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2561 |
Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) |
Dokumen |
Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit |
7 |
2 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2562 |
Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan |
Dokumen |
Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit |
3 |
0 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2563 |
Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian |
Lokasi |
Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut. |
3 |
0 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2564 |
Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun |
Unit Rumah |
Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni |
30 |
0 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2565 |
Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum |
Unit |
Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Prasarana antara lain: a. jaringan jalan b. sistem penyediaan air minum c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. saluran pembuangan air limbah e. sistem pengelolaan persampahan f. sistem proteksi kebakaran. |
10 |
2 |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2566 |
Bangunan dan Lingkungan |
Bangunan dan Lingkungan |
Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2567 |
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata |
Bangunan dan Lingkungan |
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2568 |
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional |
Bangunan dan Lingkungan |
Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2569 |
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) |
Dokumen |
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2570 |
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan |
Dokumen |
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2571 |
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota |
Dokumen |
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2572 |
Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2573 |
Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2574 |
Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
Dokumen |
Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2575 |
Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. |
1 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2576 |
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan |
Dokumen |
Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan |
1 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2577 |
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan |
Dokumen |
Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan |
1 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2578 |
Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota. |
1 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2579 |
Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan |
Dokumen |
Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2580 |
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah |
1 |
0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2581 |
Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2582 |
Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum |
Dokumen |
Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi |
1 |
0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2583 |
Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang |
Dokumen |
Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat. |
1 |
0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2584 |
Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) |
Dokumen |
Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama). |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2585 |
Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
Dokumen |
Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2586 |
Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
Dokumen |
Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2587 |
Jembatan |
Jembatan |
bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2588 |
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
Liter/Detik |
Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2589 |
koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2590 |
koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2591 |
Panjang Jalan |
KM |
Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2592 |
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan |
KM |
Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2593 |
Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Laporan Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2594 |
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
Dokumen |
Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2595 |
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur |
Dokumen |
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2596 |
Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN |
Dokumen |
Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2597 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata |
Kawasan |
1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud)) 2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2598 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2599 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata |
Kawasan |
Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011 |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2600 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2601 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata |
Kawasan |
Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2602 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2603 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata |
Kawasan |
Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2604 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2605 |
Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi |
Lembaga |
Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2606 |
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat |
Paket |
Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2607 |
Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum |
Dokumen |
Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2608 |
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
Unit |
Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2609 |
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat |
M?/Hari |
Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3 |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2610 |
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
Liter/Detik |
Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2611 |
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |
Liter/Detik |
Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2612 |
Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan |
Km |
Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2613 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
Km |
Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2614 |
Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya |
Dokumen |
&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.& |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2615 |
Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata |
Dokumen |
Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2616 |
Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional |
Dokumen |
&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi : a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.& |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2617 |
Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya |
Dokumen |
&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.& |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2618 |
Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2619 |
Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Unit |
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2620 |
Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2621 |
Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2622 |
Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan |
Kawasan |
Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2623 |
Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum |
Sambungan Rumah (SR) |
Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2624 |
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat |
Paket |
Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2625 |
Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD |
Jiwa |
Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2626 |
Panjang Saluran Drainase Lingkungan |
Meter |
Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2627 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya |
Bangunan dan Lingkungan |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2628 |
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya |
Kawasan |
Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2629 |
Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya |
Kawasan |
Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2630 |
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat |
Dokumen |
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2631 |
Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins |
Dokumen |
Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.? |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2632 |
dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL) |
Dokumen |
Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2633 |
Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah |
Dokumen |
SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur. |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2634 |
Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah |
M2 |
Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2635 |
Tim Ahli Cagar Budaya |
Orang |
Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2636 |
Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik |
Sambungan Rumah (SR) |
sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi |
0 |
1 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2637 |
Anggota Paskibraka |
Orang |
Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2638 |
Calon Paskibraka |
Orang |
Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2639 |
Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Kegiatan |
Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2640 |
Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka |
Kegiatan |
Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2641 |
Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Unit |
Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2642 |
Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka |
Orang |
Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2643 |
Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila |
Unit |
Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2644 |
Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka |
Unit |
Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2645 |
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
Unit |
Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2646 |
Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Unit |
Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2647 |
Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka |
Unit |
Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2648 |
Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Unit |
Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2649 |
Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Unit |
Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2650 |
Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Orang |
para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2651 |
Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka |
Orang |
para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2652 |
Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka |
Orang |
para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2653 |
Pamong/Pengasuh |
Orang |
Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2654 |
Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka |
Orang |
Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2655 |
Pelatih Paskibraka |
Orang |
para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2656 |
Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Kegiatan |
Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2657 |
Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Kegiatan |
Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2658 |
Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Kegiatan |
Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2659 |
Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Kegiatan |
Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2660 |
Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Kegiatan |
Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2661 |
Peserta Calon Paskibraka |
Orang |
penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka |
0 |
10 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2662 |
Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Orang |
Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2663 |
Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka |
Orang |
Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2664 |
Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Orang |
Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2665 |
Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Orang |
Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2666 |
Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Orang |
Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2667 |
Purnapaskibraka |
Orang |
pembentukan purnapaskibraka |
0 |
44 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2668 |
Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Orang |
Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila |
0 |
44 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2669 |
Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Kegiatan |
Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2670 |
Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi |
Orang |
Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka |
0 |
17 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2671 |
Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
Orang |
Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
0 |
30 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2672 |
Training of Trainer Kepamongan |
Kegiatan |
Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2673 |
Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka |
Unit |
kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka |
0 |
3 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2674 |
Transportasi pada pembentukan paskibraka |
Unit |
kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka |
0 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2675 |
Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
Unit |
kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka |
0 |
6 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2676 |
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun |
Dokumen |
Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun |
0 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2677 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
Orang |
Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
0 |
244 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2678 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
Orang |
Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
0 |
25 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2679 |
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
Laporan |
Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
0 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2680 |
Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
Dokumen |
Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2681 |
Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Orang |
Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila |
0 |
44 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2682 |
Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka |
Dokumen |
Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2683 |
Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
Dokumen |
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2684 |
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Dokumen |
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2685 |
Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Dokumen |
Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2686 |
Paskibraka |
Orang |
Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila |
0 |
44 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2687 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2688 |
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2689 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
Orang |
Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
0 |
55 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2690 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
Orang |
Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2691 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
Laporan |
Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya |
0 |
13 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2692 |
Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun |
0 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2693 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
Orang |
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2694 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun |
1 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2695 |
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun |
2 |
2 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2696 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
Orang |
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir) |
100 |
200 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2697 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
Orang |
Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) |
8 |
10 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2698 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
Laporan |
Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) |
2 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2699 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya) |
5 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2700 |
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir) |
4 |
4 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2701 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
Orang |
Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
13 |
13 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2702 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
Orang |
Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
13 |
13 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2703 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
Laporan |
Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2704 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi |
Dokumen |
Dokumen Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (SK Keanggotaan, laporan Kegiatan tahun sebelumnya) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2705 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya) |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2706 |
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun |
Dokumen |
Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya) |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2707 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
Orang |
daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2708 |
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka |
Kegiatan |
Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2709 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2710 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
Orang |
Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2711 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
Laporan |
Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya) |
0 |
0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2712 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun |
Dokumen |
Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya) |
0 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2713 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda) |
1 |
1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2714 |
Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2715 |
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2716 |
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2717 |
Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2718 |
Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2719 |
Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2720 |
Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan |
Kelompok Masyarakat |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan meliputi kegiatan kerja bakti bersama masyarakat dalam penanganan kebersihan lingkungan |
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2721 |
Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2722 |
Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2723 |
Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan |
Lembaga |
|
0 |
3 |
Kecamatan |
| 2724 |
Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2725 |
Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan |
Laporan |
|
9 |
9 |
Kecamatan |
| 2726 |
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2727 |
Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2728 |
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2729 |
Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus |
Layanan |
|
1 |
1 |
Kecamatan |
| 2730 |
BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus |
Liter |
|
1766 |
2455 |
Kecamatan |
| 2731 |
KDO Kecamatan yang Dipelihara |
Unit |
|
12 |
12 |
Kecamatan |
| 2732 |
Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas |
Dokumen |
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas meliputi pembayaran Gaji dan BPJS Penyedia Jasa Layanan Kapal Dinas (Juru Mudi dan Anak Buah Kapal) serta pengadaan peralatan dan perlengkapan Penyedia Jasa Layanan Kapal Dinas |
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2733 |
Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2734 |
Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2735 |
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2736 |
Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2737 |
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2738 |
Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman |
Dokumen |
|
0 |
2 |
Kecamatan |
| 2739 |
Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2740 |
Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2741 |
Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
Laporan |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait meliputi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi Kegiatan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan |
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2742 |
Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2743 |
Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2744 |
Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2745 |
Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2746 |
Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2747 |
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2748 |
Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2749 |
Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2750 |
Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2751 |
Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
Lembaga Kemasyarakatan |
|
3 |
3 |
Kecamatan |
| 2752 |
Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2753 |
Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2754 |
Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
Lembaga Kemasyarakatan |
|
3 |
3 |
Kecamatan |
| 2755 |
Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |
Unit |
|
1 |
0 |
Kecamatan |
| 2756 |
Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Pokmas / Ormas |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2757 |
Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2758 |
Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan |
Lembaga Kemasyarakatan |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya |
1 |
1 |
Kecamatan |
| 2759 |
Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2760 |
Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2761 |
Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2762 |
Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2763 |
Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2764 |
Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2765 |
Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2766 |
Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2767 |
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2768 |
Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2769 |
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2770 |
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
Keluarga |
|
360 |
360 |
Kecamatan |
| 2771 |
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2772 |
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2773 |
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2774 |
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2775 |
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |
Keluarga |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2776 |
Dokumen Penyelenggaraan Mukim |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2777 |
Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
Orang |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2778 |
Dokumen Hasil Peresmian Mukim |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2779 |
Laporan Pelantikan Imeum Mukim |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2780 |
Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan |
Unit |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2781 |
Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
Laporan |
Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2782 |
Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2783 |
Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2784 |
Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2785 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Orang |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2786 |
Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
Orang |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2787 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
Orang |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2788 |
Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
Orang |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2789 |
Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2790 |
Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila |
Lembaga Masyarakat |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2791 |
Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2792 |
Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
Dokumen |
|
1 |
1 |
Kecamatan |
| 2793 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2794 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2795 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2796 |
Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2797 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2798 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2799 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2800 |
Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2801 |
Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2802 |
Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2803 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2804 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2805 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2806 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2807 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2808 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Dokumen |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2809 |
Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2810 |
Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Kecamatan |
| 2811 |
Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
0 |
1 |
Inspektorat |
| 2812 |
Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
Laporan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2813 |
Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja |
Laporan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2814 |
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan |
Laporan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2815 |
Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota |
Laporan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2816 |
Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk |
Kesepakatan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2817 |
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
Dokumen |
|
0 |
765 |
Inspektorat |
| 2818 |
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani |
Laporan |
|
0 |
4 |
Inspektorat |
| 2819 |
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
Laporan |
|
0 |
3 |
Inspektorat |
| 2820 |
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun |
Rekomendasi |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2821 |
Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun |
Rekomendasi |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2822 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
Perangkat Daerah |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2823 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
perangkat daerah |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2824 |
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
Kegiatan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2825 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |
perangkat daerah |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2826 |
Laporan Hasil Pengawasan Desa |
Laporan |
|
0 |
0 |
Inspektorat |
| 2827 |
Pemuda Kader |
Orang |
Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan |
0 |
2 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2828 |
Pemuda Pelopor |
Orang |
Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan |
1 |
1 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2829 |
Pemuda wirausaha muda pemula |
Orang |
wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya |
89 |
107 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2830 |
Pemuda Berprestasi |
Orang |
Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan |
0 |
9 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2831 |
Organisasi Kepemudaan |
Organisasi |
Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan |
50 |
50 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2832 |
sarana dan prasarana kepemudaan |
Unit |
Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2833 |
organisasi kepemudaan berprestasi |
Organisasi |
Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan |
2 |
2 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2834 |
sentra kewirausahaan pemuda |
Sentra |
Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian |
1 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2835 |
atlet/olahragawan talenta muda |
Orang |
Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga |
1 |
2 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2836 |
atlet/olahragawan disabilitas |
Orang |
Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2837 |
kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah |
Kegiatan |
Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) |
1 |
1 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2838 |
kompetisi/kejuaraan single event |
|
Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah |
5 |
8 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2839 |
pelatih olahraga yang bersertifikat |
Orang |
Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota |
48 |
76 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2840 |
Organisasi Olahraga |
Lembaga |
Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota |
21 |
35 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2841 |
wasit |
Orang |
Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota |
26 |
28 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2842 |
Sentra pembinaan Olahraga |
Lembaga |
Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2843 |
Sarana Olahraga |
Unit |
Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota |
2 |
2 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2844 |
Prasarana Olahraga |
Unit |
Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2845 |
Sarana Olahraga Disabilitas |
Unit |
Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2846 |
prasarana olahraga disabilitas |
Unit |
Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2847 |
organisasi kepramukaan |
Organisasi |
Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah |
50 |
50 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2848 |
tenaga pendidik pramuka |
Orang |
Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan |
10 |
13 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2849 |
kegiatan pramuka |
Orang |
Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan |
6 |
6 |
Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2850 |
Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 |
Laporan |
Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2851 |
Data Capaian IKLH Per tahun |
Poin |
Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota |
78.76 |
77 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2852 |
Data contoh uji |
Data |
Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu |
290 |
237 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2853 |
Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD |
Laporan |
Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi. |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2854 |
Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS |
Laporan |
Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2855 |
Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD |
Laporan |
Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2856 |
Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP |
Laporan |
Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2857 |
Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP |
Laporan |
Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2858 |
Data hasil Validasi KLHS |
Laporan |
a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2859 |
Data hasil Validasi KLHS RPJMD |
Laporan |
Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK |
3 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2860 |
Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota |
Dokumen |
Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2861 |
Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada |
Data |
Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2862 |
data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota |
Dokumen |
Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2863 |
Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan |
Laporan |
Tersedianya identifikasi TPB |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2864 |
Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH |
Laporan |
a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2865 |
Data pengujian parameter kualitas lingkungan |
Data |
Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu |
92 |
129 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2866 |
Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan |
Laporan |
Tersedianya rumusan skenario TPB |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2867 |
Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi |
Dokumen |
1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll) |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2868 |
Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup |
Dokumen |
Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2869 |
Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 |
Dokumen |
Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2870 |
Dokumen DIKPLHD |
Dokumen |
Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2871 |
Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup |
Dokumen |
Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah |
290 |
237 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2872 |
Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) |
Dokumen |
Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2873 |
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting |
Dokumen |
1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2874 |
Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview |
Dokumen |
1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2875 |
Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan |
Dokumen |
Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2876 |
Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun |
Dokumen |
1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2877 |
Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2878 |
Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun |
Dokumen |
Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2879 |
Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun |
Dokumen |
Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2880 |
Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun |
Dokumen |
Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2881 |
Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 |
Dokumen |
Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2882 |
Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah |
Kelompok |
tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan |
2 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2883 |
Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
Aduan |
Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2884 |
ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 |
Izin |
Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2885 |
Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat |
Publikasi |
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup |
30 |
16 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2886 |
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan |
Izin |
Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan. |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2887 |
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Izin |
Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2888 |
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Izin |
Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2889 |
Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan |
Izin |
Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2890 |
Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses |
Izin/persetujuan |
Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2891 |
Kebijakan/data informasi terkait RPPLH |
Dokumen |
Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2892 |
Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Unit |
Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2893 |
Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah |
Kegiatan |
1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2894 |
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah |
Laporan |
Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2895 |
Kegiatan pengurangan sampah |
Kegiatan |
1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali |
2 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2896 |
Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir |
Kelompok |
Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas |
2 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2897 |
Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan |
Kelompok |
1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya |
23 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2898 |
Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan |
Kelompok |
Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan |
20 |
20 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2899 |
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH |
Kelompok |
Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
0 |
23 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2900 |
Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH |
Kelompok |
Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2901 |
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
Keluarga |
Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2902 |
Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan |
Dokumen |
Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2903 |
Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota |
Dokumen |
Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2904 |
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2905 |
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2906 |
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan |
Dokumen |
dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2907 |
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Dokumen |
Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2908 |
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan |
Dokumen |
Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2909 |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi |
Dokumen |
1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll) |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2910 |
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
Laporan |
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2911 |
Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2912 |
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan |
Dokumen |
1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2913 |
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan |
Dokumen |
a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2914 |
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan |
Dokumen |
1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2915 |
Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
Dokumen |
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2916 |
Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan |
Dokumen |
Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup |
4 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2917 |
Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota |
Dokumen |
Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota |
18 |
19 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2918 |
Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor |
Dokumen |
Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2919 |
Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 |
Laporan |
Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2920 |
Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat |
Dokumen |
Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat |
3 |
8 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2921 |
Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
Dokumen |
Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2922 |
Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup |
Lembaga |
Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2923 |
Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting |
Lembaga |
Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2924 |
Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi |
Lokasi |
Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2925 |
Lokasi pelaksanaan remediasi |
Lokasi |
Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2926 |
Lokasi pelaksanaan Restorasi |
Lokasi |
Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2927 |
Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
Lokasi |
Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2928 |
Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota |
Lokasi |
Data lokasi proklim di kabupaten/kota |
0 |
20 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2929 |
Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Ha |
Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2930 |
Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Ha |
Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
374 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2931 |
Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Ha |
1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2932 |
Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Ha |
Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2933 |
Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup |
Orang |
Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup |
1566 |
1330 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2934 |
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH |
Entitas |
Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH |
172 |
126 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2935 |
Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
Entitas |
Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
172 |
126 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2936 |
Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
Materi |
Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat |
0 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2937 |
Nilai IKA n-1 |
Poin |
Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku |
60 |
60 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2938 |
Nilai IKAL n-1 |
Poin |
Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2939 |
Nilai IKLH n-1 |
Poin |
Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL. |
76 |
78 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2940 |
Nilai IKTL n-1 |
Poin |
Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku |
83 |
80 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2941 |
Nilai IKU n-1 |
Poin |
Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku |
94 |
94 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2942 |
Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup |
Orang |
Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup |
1566 |
1330 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2943 |
Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
Aduan |
Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2944 |
Permohonan kelayakan lingkungan hidup |
Dokumen |
Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2945 |
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak |
Dokumen |
Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2946 |
Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses |
Dokumen |
Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2947 |
Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses |
Dokumen |
Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2948 |
Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak |
Dokumen |
Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2949 |
Persetujuan lingkungan hidup |
Dokumen |
data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2950 |
Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 |
persetujuan |
persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2951 |
PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD |
Orang |
Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2952 |
PPLHD Eksisting |
Orang |
Data PPLHD yang aktif |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2953 |
PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas |
Orang |
Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2954 |
PPLHD yang dibutuhkan |
Orang |
Data kebutuhan PPLHD |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2955 |
Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
Rekomendasi |
Data rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2956 |
Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
Dokumen |
Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2957 |
Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
Dokumen |
Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2958 |
RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Unit |
Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
6 |
6 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2959 |
Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola |
Unit |
Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2960 |
Sarana dan prasarana pemilahan sampah |
Unit |
1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2961 |
Sarana dan prasarana pengangkutan sampah |
Unit |
1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah |
8 |
11 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2962 |
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting |
Unit |
1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2963 |
Sarana dan prasarana pengumpulan sampah |
Unit |
1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah |
8 |
11 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2964 |
Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Unit |
data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2965 |
Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
Unit |
Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2966 |
Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) |
Titik |
Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut |
15 |
36 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2967 |
Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah |
Unit |
Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah |
3 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2968 |
Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH |
Usaha/Kegiatan |
Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2969 |
Volume timbulan sampah yang diangkut |
Ton |
1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA |
21 |
21 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2970 |
Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali |
Ton |
1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali |
0 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2971 |
Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan |
Ton |
1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton |
0 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2972 |
Volume timbulan sampah yang diolah |
Ton |
1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton |
7373 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2973 |
Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA |
Ton |
1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) |
7373 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2974 |
Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst |
Dokumen |
Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2975 |
Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara |
Unit |
Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara |
13 |
15 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2976 |
Jumlah data contoh uji |
Data |
Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu |
290 |
237 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2977 |
Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup |
Dokumen |
Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2978 |
Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) |
Dokumen |
Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2979 |
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun |
Dokumen |
1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2980 |
Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun |
Dokumen |
Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2981 |
Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi |
Unit |
1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala) |
7 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2982 |
Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan |
Usaha |
Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
3 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2983 |
Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
Aduan |
data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2984 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Izin |
data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2985 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Izin |
data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2986 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan |
Izin |
data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2987 |
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota |
Perkara |
Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2988 |
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota |
Unit |
Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2989 |
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota |
Unit |
Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2990 |
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota |
Kegiatan |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2991 |
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan |
Kegiatan |
Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2992 |
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan |
Kegiatan |
Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2993 |
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan |
Kegiatan |
Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2994 |
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi |
Dokumen |
Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS |
0 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2995 |
Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota |
Dokumen |
Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2996 |
Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah |
Laporan |
1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2997 |
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Dokumen |
Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock). |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2998 |
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 2999 |
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi |
Dokumen |
Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3000 |
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi |
Dokumen |
Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3001 |
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3002 |
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
Dokumen |
Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku |
1 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3003 |
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
Dokumen |
Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota |
1 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3004 |
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota |
Dokumen |
Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3005 |
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. |
Dokumen |
Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi |
3 |
8 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3006 |
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota |
Dokumen |
Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait |
3 |
24 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3007 |
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting |
Lembaga |
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan |
3 |
24 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3008 |
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Lokasi |
Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3009 |
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi |
Lokasi |
Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3010 |
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi |
Lokasi |
Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3011 |
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi |
Lokasi |
Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3012 |
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup |
Orang |
Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
1566 |
1330 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3013 |
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Perkara |
Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3014 |
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
Aduan |
Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3015 |
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD |
Orang |
Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3016 |
Jumlah PPLHD Eksisting |
Orang |
Tersedianya data PPLHD yang aktif |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3017 |
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas |
Orang |
Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3018 |
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan |
Orang |
Tersedianya data kebutuhan PPLHD |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3019 |
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya |
Orang |
Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3020 |
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani |
Ton |
|
0 |
50 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3021 |
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota |
Unit |
Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara |
49 |
53 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3022 |
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi |
Unit |
1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun) |
17 |
18 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3023 |
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia |
Unit |
tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3024 |
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan |
Unit |
Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3025 |
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting |
Unit |
Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3026 |
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan |
Unit |
Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3027 |
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting |
Unit |
Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3028 |
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya |
Unit |
1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah |
2 |
4 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3029 |
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Perkara |
Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3030 |
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) |
Titik |
Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut |
15 |
36 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3031 |
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota |
Dokumen |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3032 |
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
M? |
Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota |
0 |
5240000 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3033 |
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Ha |
Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3034 |
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Ha |
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3035 |
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota |
Ha |
Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. |
0 |
524 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3036 |
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) |
Poin |
Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya |
78 |
77 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3037 |
Persentase luas layanan pengumpulan sampah |
% |
1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU) |
2 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3038 |
Tersusunnya dokumen IKLH |
Dokumen |
Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3039 |
Tersusunnya dokumen IKPLHD |
Dokumen |
Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3040 |
Tersusunnya dokumen SLHD |
Dokumen |
Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3041 |
Volume sampah yang didaur ulang |
Ton |
1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan |
926 |
950 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3042 |
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali |
Ton |
tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali |
555 |
525 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3043 |
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |
Ton |
1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3044 |
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya |
Ton |
1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton |
7373 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3045 |
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan |
Ton |
1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA |
7373 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3046 |
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3047 |
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Laporan |
Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya |
7 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3048 |
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan |
Laporan |
Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3049 |
&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan |
Laporan |
Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3050 |
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
9 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3051 |
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan |
Usaha |
Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3052 |
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Laporan |
laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya |
7 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3053 |
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
9 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3054 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Usaha/Kegiatan |
Data dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3055 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota |
Usaha/Kegiatan |
Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3056 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan |
Usaha/Kegiatan |
Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan. |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3057 |
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan |
Usaha/Kegiatan |
Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif. |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3058 |
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota |
Dokumen |
Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
14 |
10 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3059 |
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
9 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3060 |
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup |
Dokumen |
Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3061 |
Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan |
Dokumen |
Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3062 |
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan |
Usaha |
Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3063 |
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting |
Unit |
Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting |
14 |
18 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3064 |
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah |
Unit |
Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan |
13 |
18 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3065 |
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada |
Unit |
Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya |
13 |
18 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3066 |
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup |
Unit |
a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3067 |
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia |
Unit |
Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3068 |
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi |
Unit |
data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3069 |
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup |
Orang |
Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3070 |
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola |
Ton |
data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3071 |
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah |
Badan Usaha |
tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3072 |
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus |
Dokumen |
Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3073 |
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah |
Ton |
tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3074 |
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3075 |
sesuai dengan kewenangannya |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3076 |
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH |
Laporan / Dokumen |
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3077 |
1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) |
Laporan |
Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3078 |
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) |
Laporan |
Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi. |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3079 |
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
9 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3080 |
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
9 |
9 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3081 |
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
Dokumen |
Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya |
0 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3082 |
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan |
Laporan |
Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3083 |
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan |
Laporan |
Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3084 |
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya |
Usaha |
Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya |
3 |
3 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3085 |
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |
Laporan / Dokumen |
Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3086 |
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan?yang?diusulkan |
Orang |
Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3087 |
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan |
Orang |
Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3088 |
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS |
Sekolah |
Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS |
70 |
50 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3089 |
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya |
Sanksi |
Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3090 |
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup |
|
Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa. |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3091 |
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis |
Laporan / Dokumen |
Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis |
0 |
0 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3092 |
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali |
525 |
525 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3093 |
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah |
7373 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3094 |
jumlah tonase sampah yang didaur ulang |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang |
950 |
950 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3095 |
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah |
Dokumen |
Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah |
0 |
2 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3096 |
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah |
Ton |
Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah |
6834 |
7373 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3097 |
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah |
|
Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah |
1 |
1 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3098 |
Timbulan Sampah Harian |
Ton |
Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari. |
121.64 |
3750 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3099 |
Timbulan Sampah Tahunan |
Ton |
Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan |
44232.9 |
45011 |
Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 3100 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan |
Kegiatan |
Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman |
1 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3101 |
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan |
Orang |
Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi |
39 |
31 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3102 |
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota |
Orang |
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA |
320 |
520 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3103 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak |
Kegiatan |
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA |
1 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3104 |
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia |
Dokumen |
Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3105 |
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan |
Dokumen |
Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3106 |
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3107 |
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak |
Dokumen |
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3108 |
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3109 |
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota |
Dokumen |
Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3110 |
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen |
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3111 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan |
Kegiatan |
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3112 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak |
Kegiatan |
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3113 |
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) |
Kegiatan |
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG |
1 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3114 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Kegiatan |
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota |
1 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3115 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
Kegiatan |
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu |
1 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3116 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
Kegiatan |
Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi |
1 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3117 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
Kegiatan |
Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA |
0 |
1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3118 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) |
Kegiatan |
Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota |
1 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3119 |
Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota |
Layanan |
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota |
6 |
6 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3120 |
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota |
Layanan |
Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota |
7 |
7 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3121 |
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan |
Layanan |
Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota |
7 |
7 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3122 |
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan |
Lembaga |
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3123 |
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan |
Lembaga |
Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3124 |
organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota |
Organisasi |
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3125 |
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha |
Organisasi |
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3126 |
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Organisasi |
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3127 |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga |
Kegiatan |
Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota |
7 |
5 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3128 |
Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
Kegiatan |
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3129 |
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga |
Kegiatan |
Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa saran/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3130 |
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan |
Kegiatan |
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3131 |
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Perangkat Daerah |
Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3132 |
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan |
Perangkat Daerah |
Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3133 |
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) |
Perangkat Daerah |
Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3134 |
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |
Perangkat Daerah |
Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah |
1 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3135 |
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik |
Orang |
Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3136 |
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat |
Orang |
Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota |
9 |
8 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3137 |
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas |
Orang |
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3138 |
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas |
Orang |
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota |
110 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3139 |
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas |
Orang |
Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota. |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3140 |
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
Kegiatan |
Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG |
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3141 |
Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan |
Lembaga |
|
0 |
0 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
