• Visi
  • DONGGALA SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN
    SEJAHTERA Dimaknai sebagai kemampuan perekonomian daerah Kabupaten Donggala dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, Maju bermakna mewujudkan Donggala sebagai daerah yang lebih baik dan meningkat dari kondisi sebelumnya, Berdaya Saing dimaknai sebagai kebijakan daerah Kabupaten Donggala dalam meningkatkan daya saing masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada tingkat kompetisi yang sehat pada level daerah dan nasional yang didukung sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan religius, yang dipersiapkan menuju Kabupaten Donggala Emas 2045, Berkelanjutan dimaknai menjadikan Kabupaten Donggala sebagai daerah yang terus berkembang dan maju yang mengutamakan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.
  • Misi
  • 1. MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN
    Misi ini merupakan fondasi strategis bagi Kabupaten Donggala dalam membangun ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global serta tantangan lingkungan. Muatan utama dari misi ini adalah mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana melalui pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau menekankan pada pemanfaatan sumber daya daratan seperti pertanian, kehutanan, dan energi terbarukan dengan prinsip efisiensi, rendah emisi karbon, dan minim limbah, sehingga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, agroforestri, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
  • 2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL
    Misi ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya lokal. Muatan utama dari misi ini adalah mendorong transformasi ekonomi kerakyatan dengan mengangkat keunggulan sektor-sektor utama Donggala seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan pariwisata agar mampu menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
  • 3. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR MAJU
    Misi tiga mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Donggala untuk membangun fondasi fisik dan digital yang kokoh sebagai prasyarat utama kemajuan daerah. Substansi utama dari misi ini adalah menghadirkan kemajuan yang merata melalui pembangunan infrastruktur strategis yang berkualitas, terhubung, dan berorientasi pada pemerataan antar wilayah, khususnya wilayah pesisir dan pegunungan yang selama ini menghadapi ketimpangan akses layanan publik dan ekonomi.
  • 4. MEMPERCEPAT TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
    Misi ini merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Substansi utama dari misi ini adalah mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Donggala menjadi lebih efisien, efektif, dan berintegritas.
  • 5. MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING
    Misi kelima ini merupakan pijakan utama dalam membangun masa depan Kabupaten Donggala yang lebih unggul, berkarakter, dan kompetitif. Substansi dari misi ini adalah menghadirkan pemerintah daerah secara nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, merata, dan berkualitas. Misi ini meletakkan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai kunci untuk mewujudkan Donggala Emas di masa depan.
  • Misi 1 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN
    • Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Lokal Yang Adaptif dan Sirkular
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Indeks Ekonomi Hijau (Indeks) 62.86 63.82 64.79 65.75 66.71 67.67
      2 Indeks Ekonomi Biru (Indeks) 42.76 43.94 45.11 46.29 47.46 48.63
      • Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN (%) 1.43 1.8 2.17 2.54 2.91 3.28
      • Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Perikanan
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 PERTUMBUHAN PDRB PERIKANAN (%) 5.94 6.01 6.08 6.36 6.48 6.5
    • Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan hidup berkelanjutan dan Ketangguhan terhadap Bencana
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 82.61 83.38 84.15 84.92 85.69 86
      2 Indeks Resiko Bencana (Indeks) 200.4 196.63 192.85 189.08 185.3 181.53
      • Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Penurunan Kumulatif Emisi GRK (Ton CO2eq) (TonCO2e) 505504.06 580941.73 656379.4 731817.07 807254.74 882692.41
      • Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragahan hayati
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks) 100 100 100 100 100 100
      • Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan sampah
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks) 15.6 15.61 15.62 15.64 15.66 15.68
      • Sasaran 4 : Meningkatkan mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Ketahanan Daerah (Indeks) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
  • Misi 2 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL
    • Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4 4.4 4.8 5.2 5.6 5.8
      • Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Nilai Investasi (Miliar Rupiah) (Milyar Rupiah) 960 970 980 990 100 110
      • Sasaran 2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (Rasio) 2.15 2.2 2.24 2.29 2.34 2.39
          2 PDRB Sektor Pertanian. Sektor Perikanan & Sektor Kehutanan (Miliar) (Milyar Rupiah) 6325.7 6691.29 7056.88 7422.47 7788.06 8153.65
          3 PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Miliar Rupiah) (Milyar Rupiah) 34.378 36.958 39.538 42.119 44.699 47.279
          4 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Sektor Pariwisata) (Rasio) 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64
      • Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Koperasi & UMKM
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Rasio) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
      • Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Daerah
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (Rasio) 8.9 10.4 11.3 12.3 13.3 14.9
    • Tujuan : Meningkatnya Kesejahteran masyarakat Donggala yang Berkeadilan
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Rasio Gini (Indeks) 0.23 0.226 0.221 0.217 0.213 0.209
      • Sasaran 1 : Meningkatnya Kelayakan Hidup Masyarakat Miskin
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Tingkat Kemiskinan (%) (%) 14.9 14.25 13.32 12.38 11.45 11
      • Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 2.4 2.56 2.46 2.35 2.25 2.15
      • Sasaran 3 : Meningkatnya Kemandirian Pangan
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) 76.1 76.9 77.7 78.5 79.3 80.1
  • Misi 3 : MEMPERKUAT KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR MAJU
    • Tujuan : Menciptakan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur yang Maju
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks) 42.22 43.51 46.69 50.22 53.09 55.36
      • Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Indeks) 40 58 68 70 71 72
          2 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan SDA (Indeks) 41 52 63 65 69 70
          3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (Indeks) 40 45 52 68 69 70
      • Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas simpul transportasi
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten (Rasio) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
  • Misi 4 : MEMPERCEPAT TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
    • Tujuan : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah. Inovatif dan Kolaboratif
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 70 70 70 80 80 80
      • Sasaran 1 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Pelayanan Publik (Indeks) 3.23 3.28 3.33 3.38 3.43 3.48
          2 Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 87.76 88.14 88.52 88.9 89.28 89.66
          3 Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks) -50 64.99 79.99 79.99 79.99 90.99
          4 Nilai SAKIP (Nilai) 60.23 62.86 65.49 68.12 70.75 73.38
          5 Indeks SPBE (Indeks) 2.64 2.73 2.86 2.92 3.11 3.3
          6 Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) 1.8 2.18 2.46 2.6 2.73 2.82
          7 Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks) 59.82 60.2 60.58 60.96 61.34 61.72
          8 Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas/SPI) (Indeks) 59.31 59.69 60.07 60.45 60.83 61.21
          9 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) 65 67.5 70 72.5 75 77.5
          10 Tingkat Digitalisasi Arsip (%) 19.63 23.23 26.83 30.43 34.03 37.63
          11 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3.02 3.08 3.2 3.3 3.4 3.5
          12 Indeks Inovasi Daerah (Indeks) 30 33.94 37.88 41.81 45.75 47.1
          13 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks) 61.43 63.71 64.29 65.03 66.12 67.53
  • Misi 5 : MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING
    • Tujuan : Mewujudkan Kualitas SDM Kabupaten Donggala Yang Berdaya Saing. Berkarakter dan Berbudaya
      No Indikator Target
      2025 2026 2027 2028 2029 2030
      1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks) 68 71.21 71.82 72.43 73.04 73.65
      • Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Pendidikan (Indeks) 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85
      • Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Umur Harapan Hidup (%) 70.97 71.21 71.44 71.68 71.91 72.14
      • Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Pembangunan Keluarga
        • No Indikator Target
          2025 2026 2027 2028 2029 2030
          1 Indeks Pembangunan Gender (Indeks) 89.83 90.15 90.48 90.8 91.13 91.45
          2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) (Angka) 59.16 60.32 61.48 62.64 63.8 64.1

RPJMD - Strategi

No. Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran Pokok Indikator Strategi
1. MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Lokal Yang Adaptif dan Sirkular Indeks Ekonomi Biru Meningkatkan indeks ekonomi biru melalui pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan, peningkatan hilirisasi dan nilai tambah produk perikanan kelautan, penguatan ekspor hasil kelautan, serta pengelolaan sumber daya laut berbasis konservasi dan keberlanjutan
2. Indeks Ekonomi Hijau Meningkatkan indeks ekonomi hijau daerah melalui penguatan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan yang ramah lingkungan, pengembangan energi EBT, serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pembangunan daerah Kabupaten Donggala
3. Meningkatnya Produktivitas Pertanian Pertumbuhan PDRB Pertanian Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, sarana, prasasrana pertanian, dan perbaikan, pemeliharaan infrastruktur irigasi, diversifikasi komoditas dengan mengembangkan tanaman bernilai ekonomi tinggi dan pertanian organik dapat meningkatkan nilai tambah. Penguatan rantai pasok melalui hilirisasi produk, pembangunan industri pengolahan, serta pengembangan logistik dan akses pasar , Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pertanian, dan e-commerce untuk mempercepat transformasi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani dan kebijakan daerah yang mendukung perlindungan lahan pertanian dan petani menjadi fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan sektor pertanian.
4. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Pertumbuhan PDRB Perikanan Penggunaan teknologi budidaya, benih dan pakan berkualitas, serta Pengembangan sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan kapal tangkap yang mendukung efisiensi produksi. Di sisi hilir, melalui hilirisasi pengolahan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Akses pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus nelayan dan pembudidaya ikan, serta perlindungan melalui asuransi perikanan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan usaha. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan perairan, pemasaran hasil tangkap, dan manajemen rantai pasok akan mempercepat transformasi sektor perikanan.
5. Mewujudkan pengelolaan Lingkungan hidup berkelanjutan dan Ketangguhan terhadap Bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau & ekonomi biru, rehabilitasi ekosistem, serta pemberdayaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan
6. Indeks Resiko Bencana (IRB) Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim
7. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Penurunan Kumulatif Emisi GRK (Ton CO2eq) Mengantisipasi perubahan iklim melalui penguatan program pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor utama, peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi baru terbarukan, serta penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kritis serta Kampanye kebersihan lingkungan wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan.
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragahamn hayati Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap perusakan habitat, perlindungan ekosistem penting seperti hutan, mangrove, terumbu karang, dan lahan basah diprioritaskan melalui restorasi dan zonasi kawasan konservasi. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan sektor. Pendidikan lingkungan dan kampanye publik untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai penting keanekaragaman hayati. pemanfaatan teknologi sistem informasi keanekaragaman hayati,
9. Meningkatnya Pengelolaan sampah Timbunan Sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (%) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah serta Penguatan Sarana dan Prasarana TPA dan Sistem Transportasi Sampah kabupaten
10. Meningkatkan mitigasi Bencana dan Adapatsi Perubahan Iklim Indeks Ketahanan Daerah Menurunkan dampak dan frekuensi kejadian banjir Kabupaten Donggala melalui peningkatan kapasitas mitigasi, infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat Donggala
11. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif melalui transformasi ekonomiberbasis sektor unggulan daerah dan Peningkatan Investasi serta Daya Saing Usaha UMKM
12. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah Nilai Investasi (Miliar Rupiah) Penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi layanan investasi, peningkatan kepastian hukum, serta kemudahan akses terhadap informasi peluang investasi. mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalan, energi, telekomunikasi, dan kawasan industri yang terintegrasi dengan pusat produksi dan pasar. penyusunan peta potensi investasi berbasis komoditas unggulan lokal. Pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal, untuk menarik investor. Kolaborasi dengan pelaku usaha, perbankan, dan lembaga penjamin investasi untuk memperkuat ekosistem investasi. peningkatan kualitas SDM lokal melalui pelatihan vokasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam rangka mendukung keberlanjutan investasi.
13. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Meningkatkan kontribusi Kabupaten Donggala terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah melalui penguatan sektor unggulan berbasis OVOP, pengembangan industri pengolahan, peningkatan daya saing produk pangan, dan optimalisasi investasi produktif pada sektor unggulan Donggala Pertanian, Perkebunan, Perikanan kelautan dan pariwisata Bahari serta ekonomi kreatif serta pembentukan pembentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai intrumen dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengelolan aset dan pelayanan publik. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Lokal Donggala melalui Pengembangan OVOP berbasis Perluasan produksi dan hilirisasi pertanian, kelautan, dan UMKM serta Digitalisasi ekonomi lokal dan dukungan ekosistem industri kreatif lokal Peningkatan nilai tambah, serta perbaikan tata kelola.. memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakus, menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan tambang, pelabuhan, dan fasilitas logistik, pemberian kepastian hukum dan perizinan yang transparan, pengembangan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan transfer teknologi, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
14. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah 2.PDRB Sektor Pertanian, Sektor Perikanan & Sektor Kehutanan (Miliar)
15. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Sektor Pariwisata)
16. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Miliar Rupiah)
17. Meningkatnya Peran Koperasi & UMKM Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial, dan keuangan, Digitalisasi koperasi melalui pelatihan e-commerce, penggunaan aplikasi keuangan, serta promosi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. mendorong koperasi yang profesional, transparan, dan berorientasi bisnis. Serta meningkatkan kemitraan.
18. Meningkatnya Pendapatan Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan akurasi data objek pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan untuk mempercepat pelayanan dan meminimalisasi kebocoran., pengelolaan aset daerah yang produktif, dapat menjadi sumber pendapatan baru. Mendorong investasi swasta, pengembangan sektor unggulan (seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif), memfasilitasi koperasi dan UMKM agar berkontribusi terhadap basis ekonomi daerah, peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan asli daerah.
19. Meningkatkan Kesejahteran masyarakat Donggala yang Berkeadilan Rasio Gini Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis agro-maritim, UMKM, dan ekonomi kreatif, redistribusi kesempatan melalui akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, air, listrik, dan internet yang merata antarkecamatan, proteksi sosial adaptif untuk kelompok miskin-rentan, termasuk jaring pengaman pasar kerja informal; serta reformasi fiskal daerah yang menajamkan alokasi belanja publik pro-kemiskinan, memperluas basis pajak progresif, dan menumbuhkan kemitraan investasi sosial swasta-komunitas
20. Meningkatnya Kelayakan Hidup Masyarakat Miskin Tingkat Kemiskinan (%) Menurunkan angka penduduk miskin melalui penguatan pemberdayaan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar, optimalisasi program perlindungan sosial, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan
21. Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja berbasis sektor unggulan daerah, penguatan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan sistem informasi pasar kerja
22. Meningkatnya Kemandirian Pangan Indeks Ketahanan Pangan Menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan melalui penguatan produksi dan distribusi pangan lokal, peningkatan akses pangan bergizi, penguatan cadangan pangan daerah, serta penguatan edukasi konsumsi pangan seimbang berbasis masyarakat
23. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR MAJU Menciptakan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur yang Maju Indeks Infrastruktur Daerah Peningkatan indeks infrastruktur Kabupaten Donggala difokuskan pada tiga pilar utama: pemerataan akses infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan sentra ekonomi. Pemerintah daerah akan memperluas pembangunan jalan produksi, akses ke kawasan terpencil, serta meningkatkan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan listrik desa
24. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Membangun jaringan irigasi sebagai sistem penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk mendukung optimalisasi produksi pertanian
25. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen dan peningkatan konsumsi listrik per kapita yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui pempercepatan dan perluasan jaringan PLN ke seluruh wilayah mendorong Investasi pembangkit energi terbarukan skala Kabupaten (PLTS terpusat, mikrohidro, dan biomassa), dan mendukung program provinsi Sulawesi tengah Berani Menyala untuk akses listrik masyarakat di Kabupaten Donggala
26. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembentukan landasan regulatif dan kelembagaan yang solid pembangunan perumahan jangka menengah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman layak serta standar teknis bangunan nasional, menyiapakan penataan kota donggala menuju Donggala haritagge serta menuntaskan pendataan spasial rumah tidak layak huni dan risiko kebencanaan agar setiap intervensi di tahun-tahun berikutnya berbasis bukti, inklusif, dan tahan bencana.
27. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Menigkatkan pemenuhan akses air minum layak dan aman bagi seluruh penduduk paling lambat akhir 2030, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6) dan Standar Pelayanan Minimal bidang air minum. melalui penguatan kelembagaan penyedia layanan, diversifikasi sumber air baku yang tahan iklim, penerapan tata kelola terpadu (integrated water resources management), pembiayaan campuran publik?swasta, serta inovasi teknologi distribusi dan pemantauan kualitas air agar kontinuitas, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai secara seimbang
28. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Memperkuat tata kelola satu?pintu sanitasi, mengarusutamakan pendekatan hulu?hilir yang mencakup perilaku, sarana, dan pengolahan limbah, membangun skema pembiayaan campuran publik?swasta?komunitas, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana
29. Meningkatnya kualitas simpul transportasi Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten Memperkuat infrastruktur transportasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui jaringan transportasi dan telekomunikasi
30. MEMPERCEPAT TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang amanah, Inovatif dan Kolaboratif Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan integritas aparatur, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kerja sama lintas sektor
31. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Pelayanan Publik Membangun ekosistem layanan yang inovatif, berorientasi pengguna, dan berbasis data melalui penerapan standar pelayanan minimal, digitalisasi terintegrasi, penguatan budaya service excellence, serta mekanisme akuntabilitas publik yang transparan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui Mewujudkan Good Governance dan Pemerataan Layanan melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan program Bupati dan OPD menyapa Desa.
32. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Hukum Meningkatkan kualitas regulasi, reformasi hukum, dan penguatan lembaga hukum daerah.
33. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Kualitas Kebijakan Memperkuat kapasitas aparatur dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik. mendorong penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pelibatan aktif pemangku kepentingan, seperti akademisi, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif. Transparansi dalam proses perumusan kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan publik.. Penguatan regulasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah..
34. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Nilai SAKIP Penguatan perencanaan kinerja, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan akuntabilitas aparatur
35. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks SPBE membangun arsitektur digital terintegrasi, tata kelola data yang andal, layanan publik serba-digital yang inklusif, serta budaya birokrasi adaptif berbasis inovasi dan keamanan siber yang kuat, sejalan dengan strategi Nasional pencapaian SPBE
36. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Pembangunan Statistik Peningkatan kompetensi SDM, penguatan literasi data, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
37. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan kapasitas SDM pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi. memperkuat sistem pengawasan dan audit secara berkala. penyusunan perencanaan pengadaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil .
38. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas/SPI) Meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi di seluruh instansi pemerintah daerah.
39. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Profesionalitas ASN Menegakkan sistem merit yang konsisten, membangun manajemen talenta berbasis data, serta mengintegrasikan transformasi digital sumber daya manusia dengan budaya kerja BerAKHLAK dan prinsip pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan akuntabel
40. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan budaya pengendalian yang kuat di seluruh perangkat daerah. peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi pengendalian intern. penguatan manajemen risiko, perencanaan yang berbasis risiko, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan diimplementasikan secara konsisten. pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan.
41. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Inovasi Daerah Membangun ekosistem riset-inovasi kolaboratif, mengarusutamakan budaya kerja kreatif di birokrasi, serta menyelaraskan pendorong regulatif, pendanaan, dan kemitraan publik-swasta-komunitas sehingga inovasi menjadi tulang punggung daya saing ekonomi dan kualitas layanan publik
42. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Penegakan disiplin performance?based budgeting, penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, digitalisasi siklus penganggaran?pelaksanaan?pelaporan, serta pemantapan transparansi dan partisipasi publik agar setiap rupiah APBD memberikan dampak pembangunan yang terukur dan dipercaya Masyarakat
43. MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA & SDM YANG BERDAYA SAING Mewujudkan Kualitas SDM Kabupaten Donggala Yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggerakkan upaya memperpanjang usia harapan hidup melalui layanan kesehatan primer kuat, eliminasi stunting, dan cakupan JKN 100 persen; meningkatkan mutu serta lama sekolah lewat pendidikan dasar?menengah yang adaptif, literasi digital, dan jalur vokasi yang selaras kebutuhan agro-maritim serta ekonomi kreatif; dan mengangkat daya beli riil per kapita lewat perluasan kesempatan kerja produktif, proteksi sosial adaptif, serta ekosistem UMKM berbasis inovasi.
44. Indeks Pembangunan Kebudayaan Sinkronisasi rencana induk pemajuan kebudayaan daerah Donggala dengan RPJMD Provinsi Sulawesi tengah dan RPJMN melalui penguatan tata kelola satu-pintu kebudayaan yang kolaboratif, pemanfaatan digitalisasi untuk dokumentasi dan distribusi konten budaya, serta integrasi ekonomi kreatif, pariwisata heritage, dan pendidikan karakter budaya demi menegakkan keberlanjutan sosial-ekonomi sekaligus ketahanan identitas masyarakat mendukung perwujudan Donggala Heritage
45. Terwujudnya pelestarian dan perlindungan Budaya masyarakat Donggala Indeks kerukunan Umat beragama (IKUB) Meningkatkan dialog lintas agama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pendidikan toleransi beragama, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmoni sosial.
46. Mewujudakan Kualitas SDM Kabupaten Donggala yang Berdaya Saing dan Berkarakter Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggerakkan upaya memperpanjang usia harapan hidup melalui layanan kesehatan primer kuat, eliminasi stunting, dan cakupan JKN 100 persen; meningkatkan mutu serta lama sekolah lewat pendidikan dasar? menengah yang adaptif, literasi digital, dan jalur vokasi yang selaras kebutuhan agro-maritim serta ekonomi kreatif; dan mengangkat daya beli riil per kapita lewat perluasan kesempatan kerja produktif, proteksi sosial adaptif, serta ekosistem UMKM berbasis inovasi.
47. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas Indeks Pendidikan Meningkatkan literasi membaca murid SD/sederajat, SMP/Sederajat melalui penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kapasitas guru, penyediaan bahan bacaan yang berkualitas, penguatan budaya baca di sekolah dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi capaian literasi secara berkelanjutan
48. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas Indeks Pendidikan Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, pencegahan putus sekolah, penguatan layanan pendidikan kesetaraan, serta pengembangan program dukungan sosial-ekonomi untuk mempertahankan anak tetap bersekolah
49. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas Indeks Pendidikan Meningkatkan harapan lama sekolah melalui penguatan akses pendidikan di semua jenjang, peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini hingga menengah atas, penguatan program afirmasi untuk kelompok rentan, serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan
50. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Meningkatkan usia harapan hidup melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi, penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat, dan pengembangan program promotif-preventif yang berkelanjutan serta sukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah
51. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Menurunkan prevalensi stunting melalui penguatan layanan kesehatan dan gizi ibu dan anak, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, pemberdayaan keluarga dalam pola asuh anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting
52. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu, optimalisasi sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri, serta penguatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kesehatan ibu di tingkat posyandu, puskesmas dan RSUD
53. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Memperkuat kesinambungan layanan kesehatan ibu-bayi-anak berbasis puskesmas, menjamin cakupan imunisasi dan gizi optimal, memperluas jaminan sosial kesehatan, serta memadukan intervensi air-sanitasi-higiene dan tanggap darurat bencana agar seluruh anak Donggala tumbuh selamat, sehat, dan produktif.
54. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender Meningkatkan pembangunan gender melalui penguatan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah.
55. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Meningkatkan/penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran serta keluarga dalam pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta optimalisasi layanan perlindungan keluarga rentan.
56. MISI 1 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN Tujuan 1 : Mewujudkan pengelolaan Lingkungan hidup berkelanjutan dan Ketangguhan terhadap Bencana Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim Meletakkan Pondasi mealui Konsolidasi kelembagaan, basis data risiko, dan perencanaan mitigasi bencana, serta respon cepat penanganan daerah wilayah bencana berupa penanggan Pra-Bencana, Saat Bencana dan pasca bencana Peningkatan kapasitas SDM, sistem peringatan dini, dan edukasi publik serta respon cepat penanganan daerah wilayah bencana berupa penanggan Pra-Bencana, Saat Bencana dan pasca bencana
57. Mengantisipasi perubahan iklim melalui penguatan program pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor utama, peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi baru terbarukan, serta penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kritis serta Kampanye kebersihan lingkungan wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan. Inventarisasi Program emisi gas rumah kaca daerah dan rencana aksi mitigasi berbasis sektor prioritas, seperti energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan industri kecil dan kampanye lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan. Peningkatan program efisiensi energi di sektor publik dan swasta, melalui kampanye hemat energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan audit energi di fasilitas pemerintah dan industri
58. Menurunkan dampak dan frekuensi kejadian banjir Kabupaten Donggala melalui peningkatan kapasitas mitigasi, infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat Donggala Meletakkan fondasi penguatan Infrastruktur Pengendali Banjir dan rehabilitasi ekosistem daerah penyangga Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir dan kesiapsiagaan masyarakat
59. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah serta Penguatan Sarana dan Prasarana TPA dan Sistem Transportasi Sampah kabupaten Meletakkan pondasi system persampahan melalui konsolidasi sistem data dan kelembagaan persampahan daerah dan penataan kebersihan Kota Donggala sebagai destinasi wisata Peningkatan infrastruktur dasar dan layanan pengangkutan sampah dan melanjutkan penataan kebersihan Kota Donggala sebagai destinasi wisata
60. MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif melalui transformasi ekonomiberbasis sektor unggulan daerah dan Peningkatan Investasi serta Daya Saing Usaha UMKM Pengembangan konektivitas ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha untuk mendukung ekonomi regional dan potensi kabupaten donggala sebagai pintu gerbang IKN Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem Usaha Desa berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru dan pengmebangan wadah Koperasi
61. Meningkatkan kontribusi Kabupaten Donggala terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah melalui penguatan sektor unggulan berbasis OVOP, pengembangan industri pengolahan, peningkatan daya saing produk pangan, dan optimalisasi investasi produktif Penguatan basis produksi sektor unggulan daerah melalui OVOP sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan Pariwisata Bahari serta Pertambangan dan galian mendukung IKN Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan, dengan membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan industri kecil-menengah
62. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Lokal Donggala melalui Pengembangan OVOP berbasis Perluasan produksi dan hilirisasi pertanian, kelautan, dan UMKM serta Digitalisasi ekonomi lokal dan dukungan ekosistem industri kreatif lokal Meletakkan Fondasi Akselerasi Inklusi Ekonomi Berbasis Wilayah dan Komunitas melalui pemberdayaan ekonomi desa produktif dan fasilitasi Pendirian koperasi Merah Putih modern serta Integrasi kawasan perdesaan dalam ekonomi Kecamatan dan Kabupaten Penguatan sektor-sektor penggerak ekonomi dan produktivitas tenaga kerja melalui Peningkatan produktivitas pertanian, nelayan, dan UMKM, diikuti Pelatihan vokasi dan inkubasi wirausaha produktif serta Penataan dan revitalisasi pasar lokal dan koperasi produktif mendukung kebijakan nasional.
63. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Lokal Donggala melalui Pengembangan OVOP berbasis Perluasan produksi dan hilirisasi pertanian, kelautan, dan UMKM serta Digitalisasi ekonomi lokal dan dukungan ekosistem industri kreatif lokal Meletakkan Fondasi Akselerasi Inklusi Ekonomi Berbasis Wilayah dan Komunitas melalui pemberdayaan ekonomi desa produktif dan fasilitasi Pendirian koperasi Merah Putih modern serta Integrasi kawasan perdesaan dalam ekonomi Kecamatan dan Kabupaten
64. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Lokal Donggala melalui Pengembangan OVOP berbasis Perluasan produksi dan hilirisasi pertanian, kelautan, dan UMKM serta Digitalisasi ekonomi lokal dan dukungan ekosistem industri kreatif lokal Meletakkan Fondasi Akselerasi Inklusi Ekonomi Berbasis Wilayah dan Komunitas melalui pemberdayaan ekonomi desa produktif dan fasilitasi Pendirian koperasi Merah Putih modern serta Integrasi kawasan perdesaan dalam ekonomi Kecamatan dan Kabupaten
65. Tujuan 3 : Meningkatnya Kesejahteran masyarakat Donggala yang Berkeadilan Menurunkan angka penduduk miskin melalui penguatan pemberdayaan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar, optimalisasi program perlindungan sosial, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan Penguatan basis data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi, melalui pemutakhiran data kemiskinan dan verifikasi faktual penduduk miskin daerah serta sinergisitas program penanggulangan kemiskinan Donggala, Provinsi Sulawesi tengah dan Pemerintah Pusat Sinergisitas program Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan, melalui pengembangan usaha mikro, bantuan modal usaha produktif, dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi tengah dan pemerintah pusat
66. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis agro-maritim, UMKM, dan ekonomi kreatif, redistribusi kesempatan melalui akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, air, listrik, dan internet yang merata antarkecamatan, proteksi sosial adaptif untuk kelompok miskin-rentan, termasuk jaring pengaman pasar kerja informal; serta reformasi fiskal daerah yang menajamkan alokasi belanja publik pro-kemiskinan, memperluas basis pajak progresif, dan menumbuhkan kemitraan investasi sosial swasta-komunitas Meletakkan fondasi pemutakhiran peta ketimpangan spasial hingga level desa, penyelarasan target rasio Gini Donggala, dan penegasan regulasi daerah tentang pro-poor budgeting agar setiap OPD memiliki sasaran pengurangan kesenjangan pendapatan yang terukur serta terkoneksi prioritas infrastruktur dasar dan pengembangan UMKM desa Penguatan kapasitas produksi dan pasar UMKM perempuan-pemuda melalui kredit berbunga ringan, inkubasi bisnis, perlindungan sosial berbasis data terpadu (DTKS lokal), dan subsidi terarah mengurangi beban pengeluaran kelompok terbawah, mendorong perbaikan cepat koefisien Gini
67. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja berbasis sektor unggulan daerah, penguatan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan sistem informasi pasar kerja Penguatan pelatihan berbasis kompetensi kerja, dengan penyelenggaraan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri lokal, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Pengembangan sektor-sektor padat karya, seperti pertanian, perikanan, industri rumah tangga, dan konstruksi, melalui program padat karya tunai dan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja
68. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Donggala melalui penguatan keterlibatan masyarakat, pemerataan akses ekonomi, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok Penguatan fondasi inklusi ekonomi melalui identifikasi kelompok masyarakat rentan, pemetaan akses dan kesenjangan wilayah, serta penguatan kelembagaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Intervensi diarahkan untuk memperkuat koperasi, UMKM, dan BUMDes sebagai simpul ekonomi desa, serta mendorong penyusunan regulasi dan kelembagaan inklusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi serta akses pada lembaga keuangan Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Mendorong pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, pengembangan usaha kecil di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan Perkebunan serta perluasan peran perempuan dan pemuda dalam kewirausahaan dikuti upaya memperluas infrastruktur layanan dasar pengembangan ekonomi desa
69. Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) melalui penguatan tata kelola, infrastruktur, SDM, inovasi, dan produktivitas sektor unggulan daerah Berbasis Program OVOP Memperkuat fondasi daya saing melalui pembenahan tata kelola, pemutakhiran data daya saing daerah, dan penguatan kapasitas birokrasi. Pemerintah daerah mengidentifikasi titik-titik lemah dalam indeks daya saing (misal: regulasi investasi, infrastruktur dasar, layanan publik), serta mulai menyusun peta jalan reformasi kelembagaan dan pengembangan infrastruktur strategis. Sistem pelayanan publik mulai diarahkan menuju digitalisasi dan efisiensi Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung produktivitas daerah serta layanan dasar. Intervensi mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan usaha tani, pelabuhan lokal, pasar desa, serta perluasan akses listrik dan air bersih. Di sisi lain, Pemda meningkatkan daya saing SDM melalui pelatihan vokasi, program magang industri, dan revitalisasi SMK berbasis potensi daerah. Perizinan usaha mulai ditata secara daring dan terintegrasi
70. Menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan melalui penguatan produksi dan distribusi pangan lokal, peningkatan akses pangan bergizi, penguatan cadangan pangan daerah, serta penguatan edukasi konsumsi pangan seimbang berbasis masyarakatpangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Peningkatan Produksi Pertanian yang berkelanjutan Pemetaan daerah rawan pangan dan penguatan basis data ketahanan pangan daerah, melalui pengembangan sistem informasi pangan dan gizi desa/kelurahanmemenuhi kebutuhan masyarakat dan Peningkatan Produksi Pertanian yang berkelanjutan Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis sumber daya daerah, melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan rakyatproduksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Peningkatan Produksi Pertanian yang berkelanjutan
71. Meningkatkan indeks ekonomi biru melalui pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan, peningkatan hilirisasi dan nilai tambah produk perikanan kelautan, penguatan ekspor hasil kelautan, serta pengelolaan sumber daya laut berbasis konservasi dan keberlanjutan Optimalisasi pemasaran potensi pariwisata bahari dan pengembangan kawasan wisata pesisir Donggala dan peningkatan nilai tambah produk perikanan kelautan mendukung ketahanan pangan Peningkatan nilai tambah produk perikanan kelautan daerah, melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengeringan, pengalengan, frozen seafood) dan fasilitasi sertifikasi mutu produk ekspor dan pariwisata bahari serta pengembangan festival seni dan budaya Donggala
72. Meningkatkan indeks ekonomi hijau daerah melalui penguatan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan yang ramah lingkungan, pengembangan energi EBT, serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pembangunan daerah Kabupaten Donggala Penguatan penerapan prinsip ekonomi hijau dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, melalui penyusunan regulasi teknis dan program konversi usaha tani menuju praktik ramah lingkungan Peningkatan hilirisasi produk pertanian dan perkebunan berbasis energi hijau, dengan fasilitasi teknologi pengolahan pasca panen rendah emisi dan promosi produk organik lokal
73. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Donggala melalui pengembangan industri lokal, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan rantai nilai Penguatan sektor industri pengolahan daerah. Pemerintah Kabupaten Donggala memetakan potensi komoditas unggulan untuk hilirisasi dan mengidentifikasi lokasi sentra produksi yang berpotensi menjadi kawasan industri kecil. Di sisi lain, regulasi pendukung seperti insentif industri lokal, pengaturan kawasan industri berbasis desa, dan rencana induk pengembangan industri mulai disusun untuk mendukung arah jangka menengah Fasilitasi pembangunan sentra IKM dan unit pengolahan sederhana di kawasan berbasis hasil bumi wilayah pesisir diikuti Pelatihan teknis pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk berbasis digital bagi pelaku UMKM
74. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Donggala melalui pengembangan destinasi, daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, dan promosi digital yang berkelanjutan. Meletakkan Fondasi Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata Berbasis Potensi Lokal melalui Penetapan Kota Donggala Heritage, Pengembangan wisata bahari, ekowisata, budaya, dan desa wisata. Diikutin Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata, Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Promosi Digital dan Event Unggulan Daerah serta Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan kualitas Destinasi dan Atraksi Wisata Berbasis Potensi Lokal melalui penatan Kota Donggala Heritage, Pengembangan wisata bahari di tiap kecamatan, ekowisata, atraksi dan penyelenggaran Festival budaya, dan Pengembangan desa wisata. Diikutin Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata, Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Promosi Digital dan Event Unggulan Daerah serta Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
75. MISI III : MEMPERKUAT KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR MAJU Tujuan 4 : Menciptakan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur yang Maju Peningkatan indeks infrastruktur Kabupaten Donggala difokuskan pada tiga pilar utama: pemerataan akses infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan sentra ekonomi. Pemerintah daerah akan memperluas pembangunan jalan produksi, akses ke kawasan terpencil, serta meningkatkan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan listrik desa Penguatan Pondasi perencanaan infrastruktur berbasis data spasial dan kebutuhan riil masyarakat Kecamatan dan Desa. audit dan pemetaan serta pembangunan infrastruktur dasar di seluruh desa dan kecamatan, termasuk kondisi jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan sanitasi Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas yang menunjang kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan produksi, jalan lingkungan, serta koneksi antar kecamatan dan desa menjadi prioritas pembangunan fisik
76. Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen dan peningkatan konsumsi listrik per kapita yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui pempercepatan dan perluasan jaringan PLN ke seluruh wilayah mendorong Investasi pembangkit energi terbarukan skala Kabupaten (PLTS terpusat, mikrohidro, dan biomassa), dan mendukung program provinsi Sulawesi tengah Berani Menyala untuk akses listrik masyarakat di Kabupaten Donggala Meletakkan fondasi pencapaian rasio elektrifikasi Kabupaten Donggala selaras dengan program Sulawesi Tengah Berani Menyala, menetapkan baseline rasio elektrifikasi & konsumsi listrik per kapita per kecamatan, menyiapkan paket regulasi dan skema pembiayaan campuran (APBD, Dana Desa, KPBU, CSR PLN/swasta), serta merancang peta prioritas perluasan jaringan PLN dan lokasi potensial PLTS terpusat, mikrohidro, dan biomassa tingkat kabupaten Mempercepat perluasan jaringan tegangan menengah & rendah ke desa tersisa, memulai investasi pembangkit terbarukan (PLTMH) di klaster wilayah pesisir Pantai Barat, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk last-mile electrification, serta menyalurkan Berani Menyala melalui subsidi sambungan listrik rumah tangga miskin & insentif tarif produktif bagi UMKM agar konsumsi naik terukur
77. Pembentukan landasan regulatif dan kelembagaan yang solid pembangunan perumahan jangka menengah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman layak serta standar teknis bangunan nasional, menyiapakan penataan kota donggala menuju Donggala haritagge serta menuntaskan pendataan spasial rumah tidak layak huni dan risiko kebencanaan agar setiap intervensi di tahun-tahun berikutnya berbasis bukti, inklusif, dan tahan bencana. Memperkuat konsolidasi pendanaan multilevel dengan memanfaatkan bauran pembiayaan publik?swasta, memperdalam koordinasi antar-perangkat daerah, dan memastikan setiap rancangan tata ruang, infrastruktur dasar, serta program sosial tersinergi guna mempercepat transformasi rumah tidak layak huni menjadi hunian layak yang sehat, aman, dan berkeadilan gender serta penataan Bangunan Kota Donggala mewujudkan Donggala haritage. Optimalisasi dengan menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dan tata kelola digital untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas intervensi, di samping mengarusutamakan prinsip hijau dan efisiensi energi dalam desain hunian layak serta penataan Bangunan Kota Donggala mewujudkan Donggala haritage.
78. Menigkatkan pemenuhan akses air minum layak dan aman bagi seluruh penduduk paling lambat akhir 2030, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6) dan Standar Pelayanan Minimal bidang air minum. melalui penguatan kelembagaan penyedia layanan, diversifikasi sumber air baku yang tahan iklim, penerapan tata kelola terpadu (integrated water resources management), pembiayaan campuran publik?swasta, serta inovasi teknologi distribusi dan pemantauan kualitas air agar kontinuitas, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai secara seimbang Meletakkan fondasi akses air minum bersih penduduk Kabupaten Donggala melalui rencana intervensi terukur, inklusif, dan selaras dengan daya dukung sumber daya air serta strategi penanggulangan bencana kekeringan daerah serta Percepatan pembangunan SPAM di wilayah Kabupaten Donggala Konsolidasi dan mendorong Inveastasi pendanaan dan kemitraan dengan pemerintah pusat, BUMN, serta sektor swasta guna mempercepat penyediaan PDAM di wilayah Pantai Parat, perluasan jaringan pipa utama dan optimalisasi unit komunal di wilayah perdesaan; Percepatan pembangunan SPAM di wilayah Kabupaten Donggala.
79. Memperkuat tata kelola satu?pintu sanitasi, mengarusutamakan pendekatan hulu?hilir yang mencakup perilaku, sarana, dan pengolahan limbah, membangun skema pembiayaan campuran publik?swasta?komunitas, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana Pemuktahiran peta kerentanan lingkungan terhadap pencemaran limbah domestik, dan pengesahan regulasi daerah tentang pengelolaan lumpur tinja terpadu agar seluruh intervensi selanjutnya berbasis bukti, menjamin inklusi kelompok rentan, dan konsisten dengan daya dukung ekosistem Mengonsolidasikan pendanaan lintas sumber, memperkuat kapasitas kelembagaan Unit Layanan Penyehatan Lingkungan, dan menyinergikan rencana tata ruang, pelayanan air minum, serta program STBM agar perbaikan sarana sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat berjalan serempak, efisien, dan berkeadilan gender
80. Memperkuat infrastruktur transportasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui jaringan transportasi dan telekomunikasi Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana transportasi dan telekomunikasi Peningkatan dan pemerataan infrastruktur transportasi serta jaringan telekomunikasi.
81. Memperkuat infrastruktur transportasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui jaringan transportasi dan telekomunikasi Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana transportasi dan telekomunikasi
82. Membangun jaringan irigasi sebagai sistem penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk mendukung optimalisasi produksi pertanian Peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi berbasis partisipasi masyarakat dan kelembagaan petani Penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi irigasi untuk efisiensi distribusi air
83. MISI IV : MEMPERCEPAT TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Tujuan 5 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang amanah, Inovatif dan Kolaboratif Penguatan integritas aparatur, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kerja sama lintas sektor Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung Pemberantasan Korupsi tentang SPI, penyusunan peta risiko korupsi terintegrasi hingga unit kerja, serta meperkuat pembentukan Komite Pengendalian Integritas lintas?organisasi agar standar pelayanan dan pengelolaan keuangan publik berbasis integritas, akuntabel dan sejalan dengan semangat anti korupsi menjadi fondasi seluruh program pembangunan kabupaten Meningkatkan konsolidasi sistem pengendalian intern pemerintah melalui penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), integrasi whistleblowing system dan kanal pengaduan publik serba digital, serta penumbuhan integrity champions di setiap OPD guna mempercepat perubahan perilaku, sekaligus memastikan keselarasan reformasi birokrasi dengan indikator SPI yang menitikberatkan pada transparansi, keadilan layanan, dan pengelolaan konflik kepentingan
84. Membangun ekosistem layanan yang inovatif, berorientasi pengguna, dan berbasis data melalui penerapan standar pelayanan minimal, digitalisasi terintegrasi, penguatan budaya service excellence, serta mekanisme akuntabilitas publik yang transparan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui mewujudkan Good Governance dan Pemerataan Layanan melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan program Bupati dan OPD menyapa Desa. Meletakkan Fondasi harmonisasi regulasi daerah dengan Peraturan Menteri PANRB tentang Indeks Pelayanan Publik, optimalisasi peran OPD layanan melalui pengembangan Digital Service Transformation 2026?2030, dan pemutakhiran pemetaan tingkat kepuasan masyarakat per sektor bertumpu pada evidensi, standar kualitas layanan yang optimal, serta kepastian layanan melalui program Bupati dan OPD menyapa Desa Memperkuat kapasitas aparatur melalui program sertifikasi layanan publik, memperdalam integrasi data antarsistem informasi perangkat daerah, dan menerapkan skema keterbukaan informasi proaktif guna mempercepat waktu penyelesaian layanan, meminimalkan kontak fisik yang berpotensi maladministrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi mutu pelayanan melalui program Bupati dan OPD menyapa Desa
85. Menegakkan sistem merit yang konsisten, membangun manajemen talenta berbasis data, serta mengintegrasikan transformasi digital sumber daya manusia dengan budaya kerja BerAKHLAK dan prinsip pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan akuntabel Meletakkan fondasi pemetaan menyeluruh kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai melalui pembaruan Human Capital Information System serta norma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; langkah ini disertai penetapan regulasi daerah tentang manajemen talenta dan kode etik terpadu agar setiap pengembangan karier ASN bertumpu pada bukti, transparansi, dan kebutuhan organisasi Memperkuat konsolidasi pengembangan kompetensi lintas?level melalui program sertifikasi fungsional, executive leadership course, dan penerapan kontrak kinerja individu berbasis Key Performance Indicators yang terhubung langsung dengan target RPJMD, sehingga budaya akuntabilitas dan orientasi hasil melekat pada seluruh aparatur hingga unit pelayanan terdepan
86. Penguatan perencanaan kinerja, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan akuntabilitas aparatur Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target kinerja dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Peningkatan Pelaporan Kinerja yang Transparan dan Akuntabel melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang valid, reliabel, dan tepat waktu
87. membangun arsitektur digital terintegrasi, tata kelola data yang andal, layanan publik serba-digital yang inklusif, serta budaya birokrasi adaptif berbasis inovasi dan keamanan siber yang kuat, sejalan dengan strategi Nasional pencapaian SPBE Meletakkan fondasi pencapaian Indesk SPBE melalui harmonisasi regulasi daerah dengan standar nasional dan peta jalan Transformasi Digital Donggala 2026-2030, penilaian baseline indeks kematangan di seluruh perangkat daerah, serta penguatan komite pengarah digital agar setiap rencana integrasi aplikasi, infrastruktur, dan data berlandaskan arsitektur enterpris terpadu dan prinsip keterbukaan informasi publik konsolidasi infrastruktur pusat data daerah, penerapan identitas digital tunggal dan single-sign-on lintas layanan, serta pembangunan katalog API terpadu supaya pertukaran data antarsistem menjadi mulus; pada saat yang sama, program literasi digital dan sertifikasi kompetensi ASN diperluas agar budaya kerja digital dan orientasi layanan pengguna mengakar di setiap unit kerja
88. Peningkatan kompetensi SDM, penguatan literasi data, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-perangkat daerah serta dengan BPS dalam penyelenggaraan statistik sektoral Pengembangan kualitas data melalui standar metodologi, metadata, dan interoperabilitas sistem informasi
89. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) hingga kategori ?tinggi? pada 2030 dengan memperluas Infrastruktur konektivitas berkecepatan tinggi, memastikan keterjangkauan layanan dan perangkat bagi seluruh lapisan masyarakat, membangun talenta digital yang adaptif, serta mendorong ekosistem inovasi yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan ekonomi lokal Percepatan penerapan Satu Data Donggala mendukung Transformasi Digital Provinsi dan Nasional, serta penataan regulasi lokal tentang penyediaan akses terbuka backbone serat optik dan spektrum nirkabel agar seluruh inisiatif pengembangan jaringan, keterampilan, dan layanan digital berlandaskan arsitektur kelembagaan yang jelas dan inklusif fasilitasi percepatan perluasan jaringan 4G-Plus dan backhaul fiber ke pusat kecamatan dan Desa, akses jaringan Internet diseluruh wilayah, penguatan literasi digital melalui kurikulum sekolah dan pelatihan komunitas, serta konsolidasi kolaborasi pemerintah-swasta-komunitas guna memacu penetrasi internet rumah tangga dan UMKM sehingga skor aksesibilitas dan penggunaan IP-TIK melonjak serentak
90. Membangun ekosistem riset-inovasi kolaboratif, mengarusutamakan budaya kerja kreatif di birokrasi, serta menyelaraskan pendorong regulatif, pendanaan, dan kemitraan publik-swasta-komunitas sehingga inovasi menjadi tulang punggung daya saing ekonomi dan kualitas layanan publik Penguatan kapasitas kelembagaan inovasi dengan menegakkan sistem merit bagi aparatur berprestasi, mendorong Inovasi masing-masing OPD, Menyususn peta jalan IPTEKS dan Inovasi, memantapkan kolaborasi pemerintah?perguruan tinggi?dunia usaha, dan menyinkronkan alokasi sumber daya fiskal agar penciptaan, diseminasi, serta pemanfaatan pengetahuan lokal kian terstruktur dan terukur bagi pencapaian iklim Inovasi daerah Memperluas jejaring pengetahuan, dan memastikan inovasi terintegrasi ke dalam siklus perencanaan-penganggaran; pada tahap ini prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan adaptasi perubahan iklim mulai melekat sebagai standar bagi seluruh proses inovatif
91. Meningkatkan kualitas regulasi, reformasi hukum, dan penguatan lembaga hukum daerah. Penguatan fondasi meningkatkan kualitas regulasi, reformasi hukum, dan penguatan lembaga hukum daerah. dalam pencapaian target indikator. Optimalisasi implementasi meningkatkan kualitas regulasi, reformasi hukum, dan penguatan lembaga hukum daerah. berdasarkan evaluasi capaian indikator.
92. Meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi di seluruh instansi pemerintah daerah. Penguatan fondasi meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi di seluruh instansi pemerintah daerah. dalam pencapaian target indikator. Optimalisasi implementasi meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi di seluruh instansi pemerintah daerah. berdasarkan evaluasi capaian indikator.
93. Penguatan tata kelola pengawasan berbasis risiko, penetapan standar kompetensi dan integritas SDM, digitalisasi proses audit dengan analitika data, serta konsolidasi sinergi pengawasan antara APIP?BPKP?Inspektorat Jenderal K/L agar fungsi assurance dan consulting sepenuhnya menjadi katalis pencapaian target pembangunan daerah Implementasi independensi Inspektorat Daerah dalam dokumen perencanaan strategis, pengintegrasian peta risiko organisasi ke dalam sistem pengendalian intern pemerintah, serta penetapan kerangka pengawasan tahunan dan lima-tahunan seluruh perangkat daerah menuju level kapabilitas lebih tinggi Meningkatkan kompetensi auditor melalui sertifikasi berbasis kerangka SPKN dan Government Internal Auditor Competency Framework, memperkuat budaya manajemen risiko di setiap OPD melalui kemitraan pembinaan dengan BPKP, serta menyelaraskan perencanaan kinerja individu APIP dengan indikator RPJMD agar pengawasan beradaptasi terhadap prioritas layanan publik dan pembangunan ekonomi lokal
94. Meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penguatan basis data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi, serta edukasi dan pembinaan wajib pajak Penguatan basis data dan validasi wajib pajak daerah, melalui pemutakhiran data potensi pajak, integrasi data antar instansi, dan penyusunan peta potensi pajak berbasis wilayah Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dengan memperluas cakupan objek pajak, optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta penguatan pengawasan dan penertiban wajib pajak.
95. Penegakan disiplin performance?based budgeting, penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, digitalisasi siklus penganggaran?pelaksanaan?pelaporan, serta pemantapan transparansi dan partisipasi publik agar setiap rupiah APBD memberikan dampak pembangunan yang terukur dan dipercaya Masyarakat Meletakkan fondasi melalui perumusan peta jalan reformasi keuangan daerah yang menyelaraskan regulasi, penetapan kebijakan satu data keuangan berbasis enterprise resource planning, dan integrasi peta risiko fiskal ke dalam RKPD, penetapan kerangka akuntabilitas OPD untuk mendorong kenaikan indikator quality of planning dan budget credibility IPKD. Peningkatan kompetensi SDM aparat keuangan OPD melalui sertifikasi bendahara dan pejabat perbendaharaan, memperkuat cash management terpusat guna menekan biaya dana menganggur, menjalankan SBU dan ASB serta menegakkan mekanisme early warning system pada belanja prioritas agar dimensi efficiency of budget execution dan fiscal balance
96. MISI V : MEMPERKUAT IDENTITAS BUDAYA & SDM YANG BERDAYA SAING Tujuan 6 : Mewujudkan Peran Kebudayaan sebagai landasan Spritual masyarakat Donggala Sinkronisasi rencana induk pemajuan kebudayaan daerah Donggala dengan RPJMD Provinsi Sulawesi tengah dan RPJMN melalui penguatan tata kelola satu-pintu kebudayaan yang kolaboratif, pemanfaatan digitalisasi untuk dokumentasi dan distribusi konten budaya, serta integrasi ekonomi kreatif, pariwisata heritage, dan pendidikan karakter budaya demi menegakkan keberlanjutan sosial-ekonomi sekaligus ketahanan identitas masyarakat mendukung perwujudan Donggala Heritage Penataan kawasan bersejarah, peta jalan pelestarian aset budaya benda-takbenda, serta mekanisme insentif fiskal bagi aktor budaya; langkah ini disertai pembentukan Dewan Kebudayaan Donggala agar koordinasi lintas-OPD, komunitas, dan pelaku usaha bertumpu pada visi kolektif peningkatan IPK Konsolidasi basis data kebudayaan melalui sistem inventaris digital satu-pintu, pengarusutamaan pendidikan budaya lokal di kurikulum sekolah dan sanggar komunitas, serta peneguhan branding Donggala Heritage dalam strategi pariwisata sehingga dimensi literasi dan ekspresi budaya IPK melonjak serempak dengan kesadaran publik akan nilai sejarah daerah
97. Meningkatkan dialog lintas agama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pendidikan toleransi beragama, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmoni sosial. Penguatan peran FKUB dalam fasilitasi dialog antarumat beragama, melalui penyelenggaraan forum rutin kerukunan, deklarasi damai lintas agama, dan pelatihan mediator sosial berbasis komunitas Peningkatan literasi moderasi beragama di lembaga pendidikan dan komunitas, melalui program pendidikan karakter berbasis toleransi di sekolah dan pelibatan pemuda lintas agama dalam program persaudaraan sosial
98. Tujuan 7 : Mewujudakan Kualitas SDM Kabupaten Donggala yang Berdaya Saing dan Berkarakter Menggerakkan upaya memperpanjang usia harapan hidup melalui layanan kesehatan primer kuat, eliminasi stunting, dan cakupan JKN 100 persen; meningkatkan mutu serta lama sekolah lewat pendidikan dasar?menengah yang adaptif, literasi digital, dan jalur vokasi yang selaras kebutuhan agro-maritim serta ekonomi kreatif; dan mengangkat daya beli riil per kapita lewat perluasan kesempatan kerja produktif, proteksi sosial adaptif, serta ekosistem UMKM berbasis inovasi. Meletakkan fondasi dengan digerakkan oleh tata kelola kolaboratif lintas-sektor, pemanfaatan teknologi, dan performance-based budgeting agar investasi pada manusia menjadi mesin pertumbuhan inklusif Percepatan cakupan imunisasi lengkap, penurunan stunting, peningkatan akses kesehatan perempuan dan anakserta perluasan program Merdeka Belajar yang menekankan literasi, numerasi, dan karakter di SD-SMP. Secara paralel, kerjasama provinsi sulawesi tengah dibidang pendidikan melalui jalur vokasi SMA/SMK diselaraskan dengan potensi perikanan, pariwisata pesisir, dan kerajinan untuk menaikkan kompetensi kerja remaja, sementara kredit mikro bergulir dan e-procurement pro-UMKM mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga.
99. Meningkatkan literasi membaca murid SD/sederajat, SMP/Sederajat melalui penguatan pembelajaran berbasis literasi, peningkatan kapasitas guru, penyediaan bahan bacaan yang berkualitas, penguatan budaya baca di sekolah dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi capaian literasi secara berkelanjutan Penguatan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis literasi di tingkat SD, SMP/Sederajat melalui integrasi pendekatan membaca menyenangkan, penyediaan perangkat ajar berbasis literasi, dan pelatihan guru literasi dasar Peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu di satuan pendidikan, melalui pengembangan pojok baca sekolah, program gerakan literasi sekolah, dan pengadaan buku bacaan non-teks pelajaran
100. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, pencegahan putus sekolah, penguatan layanan pendidikan kesetaraan, serta pengembangan program dukungan sosial-ekonomi untuk mempertahankan anak tetap bersekolah Perluasan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun, melalui pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi fasilitas pendidikan, dan program afirmasi untuk daerah terpencil dan kelompok rentan Pencegahan dan penanganan kasus putus sekolah di semua jenjang, melalui program deteksi dini anak berisiko putus sekolah, penguatan program beasiswa daerah, dan intervensi sosial berbasis komunitas
101. Meningkatkan harapan lama sekolah melalui penguatan akses pendidikan di semua jenjang, peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini hingga menengah atas, penguatan program afirmasi untuk kelompok rentan, serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas, dengan penguatan PAUD holistik integratif dan partisipasi kasar SD, SMP dan SMA/SMK, peningkatan jumlah lembaga PAUD, dan fasilitasi akreditasi lembaga PAUD di seluruh kecamatan Peningkatan angka partisipasi murni dan kasar di SD, SMP, dan SMA/SMK, melalui penyediaan insentif pendidikan, program subsidi biaya pendidikan, dan perluasan layanan pendidikan berbasis inklusif
102. Meningkatkan usia harapan hidup melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi, penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat, dan pengembangan program promotif-preventif yang berkelanjutan serta sukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), edukasi pola hidup sehat, dan intervensi gizi di masyarakat rentan Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), edukasi pola hidup sehat, dan intervensi gizi di masyarakat rentan
103. Menurunkan prevalensi stunting melalui penguatan layanan kesehatan dan gizi ibu dan anak, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, pemberdayaan keluarga dalam pola asuh anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting Penguatan layanan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan balita, melalui peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen gizi, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Perbaikan sanitasi lingkungan dan akses air bersih di wilayah rentan stunting, melalui pembangunan jamban sehat, penyediaan sarana air bersih, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
104. Menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan layanan kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu, optimalisasi sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri, serta penguatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kesehatan ibu di tingkat posyandu, puskesmas dan RSUD Penguatan layanan antenatal care (ANC) dan postnatal care (PNC) berkualitas, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, standar pelayanan ibu hamil, serta penyediaan alat medis esensial di puskesmas dan RSUD Kabelota serta RSUD Pratama Pendau Tambu Peningkatan cakupan dan mutu persalinan di fasilitas kesehatan, dengan strategi 100% persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, pengembangan klinik ibu anak, dan penyediaan bidan desa berbasis wilayah Kecamatan dan Desa
105. Memperkuat kesinambungan layanan kesehatan ibu-bayi-anak berbasis puskesmas, menjamin cakupan imunisasi dan gizi optimal, memperluas jaminan sosial kesehatan, serta memadukan intervensi air-sanitasi-higiene dan tanggap darurat bencana agar seluruh anak Donggala tumbuh selamat, sehat, dan produktif. Penurunan mortalitas hingga tingkat desa melalui survei terintegrasi kesehatan dan risiko kematian anak, pembaruan standar layanan neonatal dalam Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu Anak, dan penguatan regulasi rujukan gawat-darurat satu pintu supaya setiap intervensi berikutnya berbasis bukti, inklusif, dan responsif terhadap karakteristik geografis pesisir-Pegunungan di wilayah Kecamatan dan Desa Konsolidasi paket layanan esensial?persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi lengkap, suplementasi gizi, dan pemantauan tumbuh kembang serta memperdalam kemitraan puskesmas, kader posyandu, dan bidan desa melalui insentif berbasis kinerja, sehingga akses intervensi penyelamat nyawa meningkat pesat di seluruh kecamatan
106. Mengurangi ketimpangan gender melalui penguatan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, kewirausahaan, dan pengambilan keputusan, melalui program beasiswa perempuan, pelatihan keterampilan, dan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam lembaga daerah Penguatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, kewirausahaan, dan pengambilan keputusan, melalui program beasiswa perempuan, pelatihan keterampilan, dan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam lembaga daerah
107. Meningkatkan/penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran serta keluarga dalam pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta optimalisasi layanan perlindungan keluarga rentan. Penguatan program Bina Keluarga (BKR, BKB, BKL, UPPKA), melalui fasilitasi kelompok keluarga berbasis komunitas dan penguatan kapasitas penyuluh keluarga Peningkatan literasi keluarga terkait pola pengasuhan, kesehatan, gizi, dan pendidikan anak, melalui penyelenggaraan kelas keluarga, media edukasi keluarga, dan program parenting skill berbasis komunitas
108. Strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas dan keterampilan perempuan melalui jalur vokasi serta literasi digital, penciptaan ekosistem pasar kerja yang ramah gender dan berkeadilan upah, serta perbaikan tata kelola perlindungan sosial?termasuk layanan penitipan anak, kesehatan reproduksi, dan jaminan ketenagakerjaan informal?agar perempuan Donggala dapat berpartisipasi penuh, produktif, dan aman di seluruh sektor ekonomi Meletakkan fondasi melalui pemutakhiran basis data ketenagakerjaan terpilah gender sampai tingkat kecamatan, harmonisasi target TPAK?P dalam Donggala Human Capital Blueprint dengan RPJMD, serta penegasan regulasi daerah tentang kesetaraan kesempatan kerja dan anti-diskriminasi sebagai dasar penyusunan rencana aksi lima-tahunan lintas OPD, dunia usaha, dan komunitas. Peningkatan konsolidasi kapasitas SDM perempuan melalui perluasan jalur pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penyelarasan kurikulum keterampilan digital dengan program skill-matching kabupaten; simultan dengan itu, mekanisme insentif fiskal bagi perusahaan yang mempekerjakan dan mempromosikan pekerja perempuan dikukuhkan untuk memacu permintaan tenaga kerja
Perangkat Daerah

RPJMD - Program

No. Perangkat Daerah Program Outcome Program Indikator Baseline 2024 Capaian 2025 Target & Pagu
2026 2027 2028 2029 2030
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 60 65 70 320329161641.00 72 321086931466.00 75 321548291798.00 80 322181301254.00 85 322739266440.00
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan jenjang SD Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun (%) 94.18 94.46 95.86 2703342381.00 96.42 3164012734.00 97.54 4122522689.00 98.67 4850034050.00 99.51 6067055277.00
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang Aman dan Produktif jenjang SD Iklim Inklusivitas Jenjang SD (Nilai) 58.9 61.4 63.9 313431001.00 66.4 349936892.00 68.9 426467864.00 71.4 480995112.00 73.9 573265066.00
4. Iklim Keamanan Jenjang SD (Nilai) 74.92 75.82 76.22 0.00 77.62 0.00 78.52 0.00 79.42 0.00 80.32 0.00
5. Iklim Kebhinekaan Jenjang SD (Nilai) 71.55 72.55 73.55 0.00 74.55 0.00 75.55 0.00 76.55 0.00 77.55 0.00
6. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SD berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD (Nilai) 60.05 62.55 65.05 1632453129.00 67.55 1676780942.00 70.05 1776949435.00 72.55 1803731672.00 75.05 1863111463.00
7. Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD (Nilai) 53.38 56.28 59.18 0.00 62.08 0.00 64.98 0.00 67.88 0.00 70.78 0.00
8. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B (%) 57.7 58.54 61.34 1880586004.00 62.75 2099621353.00 64.43 2558807187.00 65.83 2885970675.00 67.23 3439590393.00
9. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan jenjang SMP Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun (%) 33.91 35.72 37.42 1622005429.00 39.04 1883997963.00 40.58 2475346807.00 42.04 2892469806.00 43.43 3671209792.00
10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang aman dan produktif jenjang SMP Iklim Inklusivitas Jenjang SMP (Nilai) 57.26 59.66 62.06 195894375.00 64.46 219580182.00 66.86 268475792.00 69.26 303193900.00 71.66 362052248.00
11. Iklim Keamanan Jenjang SMP (Nilai) 69.7 71.2 72.7 0.00 74.2 0.00 75.7 0.00 77.2 0.00 78.7 0.00
12. Iklim Kebhinekaan Jenjang SMP (Nilai) 70.31 71.31 72.31 0.00 73.31 0.00 74.31 0.00 75.31 0.00 76.31 0.00
13. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP (Nilai) 68.93 70.03 71.13 999061315.00 72.23 1053984874.00 73.33 1116859297.00 74.43 1164264576.00 75.53 1173049283.00
14. Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP (Nilai) 61.63 63.13 64.63 0.00 66.13 0.00 67.63 0.00 69.13 0.00 70.63 0.00
15. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B (%) 54.64 61.86 69.07 1100926390.00 76.29 1234040624.00 83.51 1508833954.00 90.72 1703949718.00 97.74 2034733632.00
16. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Satuan PAUD Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun (%) 51.8 54.19 80.3 1077419065.00 82.69 1206169159.00 85.29 1642316075.00 87.9 1906412020.00 89.97 2402710372.00
17. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B (%) 35.28 36.81 63.19 881524690.00 73.93 909917085.00 74.85 923802792.00 75.15 982091041.00 76.07 1029733016.00
18. Proporsi Guru PAUD yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 (%) 4.74 4.84 29.59 0.00 33.52 0.00 37.39 0.00 40.82 0.00 44.15 0.00
19. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%) 4.74 4.84 29.59 652981252.00 33.52 695699587.00 37.39 755774735.00 40.82 811154969.00 44.15 893375676.00
20. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Persentase SD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 42.02 200917308.00 67.23 202238252.00 84.03 204373914.00 100 206086120.00 100 208667629.00
21. Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase SMP yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 30.61 120550385.00 51.02 121342951.00 76.53 122624349.00 100 123651672.00 100 125200577.00
22. Meningkatnya kualitas kurikulum PAUD Persentase PAUD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 1.53 80366923.00 6.13 80895301.00 12.27 81749566.00 18.4 82434448.00 30.67 83467052.00
23. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya Pemerataan Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks) 0.32 0.32 0.39 669724361.00 0.44 674127507.00 0.52 681246381.00 0.62 686953734.00 0.76 695558764.00
24. Indeks Distribusi Guru Pendididikan Nonformal/Kesetaraan (Indeks) 0.21 0.21 0.27 0.00 0.31 0.00 0.36 0.00 0.44 0.00 0.57 0.00
25. Indeks Distribusi Guru SD (Indeks) 0.25 0.25 0.3 0.00 0.33 0.00 0.38 0.00 0.43 0.00 0.5 0.00
26. Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks) 0.31 0.31 0.37 0.00 0.43 0.00 0.51 0.00 0.62 0.00 0.8 0.00
27. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan SD diterbitkan/ diperbarui (%) 0 0 0 50229327.00 0 50559563.00 0 51093479.00 0 51521530.00 0 52166907.00
28. Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi PAUD dan Nonformal Persentase Rekomendasi Satuan PAUD diterbitkan/ diperbarui (%) 100 100 100 20091731.00 100 20223825.00 100 20437391.00 100 20608612.00 100 20866763.00
29. Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diterbitkan/ diperbarui (%) 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
30. Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan SMP diterbitkan/ diperbarui (%) 0 0 0 30137596.00 0 30335738.00 0 30656087.00 0 30912918.00 0 31300144.00
31. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Lembaga Adat Lokal Persentase Lembaga Adat yang dibina (%) 18.18% 18.18% 36.36% 117201763.00 45 117972314.00 64 119218117.00 73 120216903.00 81.82 121722784.00
32. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%) 0 0 33.33 50229327.00 44.4 50559563.00 55.57 51093479.00 66.67 51521530.00 77.78 52166907.00
33. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal Persentase Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan (%) 0 0 18.75 33486218.00 37.50% 33706375.00 56.25% 34062319.00 75 34347687.00 87.50% 34777938.00
34. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 8.00% 8.00% 20.00% 100458653.00 28.00% 101119126.00 36.00% 102186957.00 44.00% 103043062.00 52.00% 104333817.00
35. Dinas Kesehatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka) 35.35 60 65 48117221144.00 70 48720564771.00 75 49338973270.00 80 49973199891.00 85 50619035533.00
36. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Menurunnya Kematian Ibu Persentase Ibu Hamil Dengan Resiko Tinggi (%) 24.9 24 23 850000000.00 22 880000000.00 21 900000000.00 21 975000000.00 20 1200000000.00
37. 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Menurunnya Kematian Balita Persentase Bayi dengan BBLR (%) 8.3 8.5 8 750000000.00 7.5 780000000.00 7 780000000.00 6.5 825000000.00 6 1050000000.00
38. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Desa yang Mencapai ODF (%) 52.66 54 55 1200000000.00 58 1260000000.00 61 1260000000.00 64 1300000000.00 67 1450000000.00
39. Persentase Ibu Hamil Anemia (%) 13.31 11 10 0.00 9 0.00 7 0.00 5 0.00 2 0.00
40. Persentase Ibu Hamil KEK (%) 16.3 15.3 14 0.00 13 0.00 12 0.00 11 0.00 10 0.00
41. Persentase Remaja Puteri Anemia (%) 32.9 31 30 0.00 29 0.00 28 0.00 27 0.00 26 0.00
42. Persentase Wasting (%) 13.6 13 12.6 0.00 12.1 0.00 11.6 0.00 11.1 0.00 10.6 0.00
43. Prevalensi gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk (%) 75.73 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
44. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) (Persentase) 70.54 72.37 74.19 2828990858.00 77.84 3060000000.00 81.49 3060000000.00 85.14 3250000000.00 88.79 3950000000.00
45. Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Persentase) 57.47 59.3 61.12 0.00 64.77 0.00 68.42 0.00 72.07 0.00 75.72 0.00
46. Persentase deteksi dini dan respon penyakit Potensial KLB / Wabah (%) 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
47. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (%) 16.3 25 34 0.00 43 0.00 52 0.00 60 0.00 62 0.00
48. Persentase Jemaah Haji yang Memenuhi Kriteria Istithaah Kesehatan (%) 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
49. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) 77.27 79.1 80.92 0.00 84.97 0.00 88.22 0.00 91.87 0.00 95.52 0.00
50. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (%) 73.4 75.27 77.05 0.00 80.7 0.00 84.35 0.00 88 0.00 91.65 0.00
51. Persentase pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis (%) 73.07 74.9 76.72 0.00 80.37 0.00 84.02 0.00 87.67 0.00 91.32 0.00
52. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (%) 76.3 83.5 88.5 31217203995.00 90.2 32694477104.00 92.75 33383730211.00 94.3 37521306231.00 96.12 39973284582.00
53. Persentase Fasilitas Kesehatan Beroperasional Sesusai Standar (%) 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
54. Persentase RSUD dan Puskesmas yang Menerapkan Aplikasi Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Elektronik Terintegrasi (%) 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
55. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna (%) 30 30 30 0.00 30 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00
56. Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar (%) 47.8 52.22 56.67 0.00 65.56 0.00 74.44 0.00 84.44 0.00 95.56 0.00
57. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Sertifikat (%) 55.92 60 65 2090000000.00 70 2140000000.00 75 2190000000.00 80 2240000000.00 85 2290000000.00
58. Rasio Tenaga Kesehatan (Angka) 469:100000 472:100000 508:100000 0.00 543:100000 0.00 579:100000 0.00 614:100000 0.00 619:100000 0.00
59. Rasio Tenaga Medis (Angka) 28:100000 31:100000 34:100000 0.00 37:100000 0.00 40:100000 0.00 43:100000 0.00 46:100000 0.00
60. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Makanan dan Minuman yang Memiliki Perizinan (%) 100 100 100 300000000.00 100 400000000.00 100 500000000.00 100 600000000.00 100 700000000.00
61. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat Persentase Penduduk yang Menerapkan PHBS (%) 15 15 19 500000000.00 21 550000000.00 23 600000000.00 25 650000000.00 28 700000000.00
62. Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%) 78 80 83 0.00 85 0.00 88 0.00 90 0.00 93 0.00
63. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 60 65 70 9555276424.00 73 9910695710.00 75 9453000576.00 80 9792196786.00 85 9928037322.00
64. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Luas Layanan irigasi multikomoditas (%) 60 65 67 1900000000.00 70 2090000000.00 72 2218000000.00 75 2439800000.00 80 2616780000.00
65. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%) 20 25 30 0.00 32 0.00 35 0.00 37 0.00 40 0.00
66. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Air Minum Aman/Air Siap Minum (%) 51.91 52.91 53.91 2327008497.00 55.41 2111347568.00 57.41 2182982325.00 60 2221280557.00 60 2403458613.00
67. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola TPA/TPST Regional (%) 0 0 10 400000000.00 20 440000000.00 40 484000000.00 60 532400000.00 60 585640000.00
68. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (%) 45.09 45.5 47.5 800000000.00 50.5 880000000.00 60 884000000.00 75 972400000.00 75 1035640000.00
69. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya kualitas sistem Drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi baik (%) 6.3 7.6 8.2 200000000.00 14 220000000.00 15.6 242000000.00 18.3 266200000.00 20 292820000.00
70. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 1 1 1 700000000.00 1 770000000.00 1 847000000.00 1 931700000.00 1 1024870000.00
71. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%) 35 35 40 500000000.00 45 470000000.00 50 517000000.00 55 566700000.00 60 612820000.00
72. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 33.25 43.01 47.12 7365276424.00 51.22 7601695710.00 55.32 7782614993.00 59.42 7134484281.00 63.53 7153823565.00
73. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi Kabupaten Donggala Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 0 2 10 300000000.00 10 330000000.00 13 363000000.00 35 399300000.00 35 439230000.00
74. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Donggala Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten (%) 75 75 75 490000000.00 80 539000000.00 80 592900000.00 85 652190000.00 90 678726297.00
75. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Angka) 0 0 60 2538012578.00 60 2586026935.00 65 3062253613.00 70 2911025645.00 70 2949040000.00
76. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 0 0 60 1560000000.00 65 1189000000.00 70 1385000000.00 75 1585000000.00 80 1565000000.00
77. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) 0 0 75 0.00 80 0.00 85 0.00 90 0.00 95 0.00
78. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (%) 74.07% 7.10% 74.20% 1590000000.00 74.33% 1390000000.00 74.46% 1465000000.00 75.59% 1445000000.00 74.72% 1445000000.00
79. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten (%) 0 0 35 820000000.00 40 1410000000.00 45 1620000000.00 50 1360000000.00 55 1360000000.00
80. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%) 0 0 10 910000000.00 15 880000000.00 15 950000000.00 20 1200000000.00 25 1200000000.00
81. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi (%) 0 62 65 9000000.00 70 10000000.00 75 10000000.00 80 10000000.00 85 10000000.00
82. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%) 0 61 65 25000000.00 70 20000000.00 75 15000000.00 80 15000000.00 85 15000000.00
83. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente (%) 0 62 65 20000000.00 70 20000000.00 75 20000000.00 80 20000000.00 85 20000000.00
84. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%) 0 63 65 25000000.00 70 15000000.00 75 15000000.00 80 15000000.00 85 15000000.00
85. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan membuka tanah Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan dari total permohonan (%) 0 62 65 5000000.00 70 5000000.00 75 5767675.00 80 5000000.00 85 5000000.00
86. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%) 0 60 65 20000000.00 70 15000000.00 75 10000000.00 80 10000000.00 85 10000000.00
87. Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) CC B B 3161913501.00 B 3322919804.00 BB 3333932109.00 BB 3244950415.00 BB 3358874717.00
88. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana (%) 100 0 75 1307680000.00 81.25 747000000.00 87.5 745000000.00 93.75 1310680000.00 100 749020000.00
89. Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) 100 75 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00
90. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) 100 75 75 1339325123.00 75 1758667442.00 75 1769323764.00 75 1312284082.00 75 1779678404.00
91. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya layanan Pencegahan Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%) 100 90 62.5 680000000.00 75 680000000.00 81.25 680000000.00 93.75 680000000.00 100 680000000.00
92. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) 100 90 62.5 150000000.00 75 150000000.00 81.25 150000000.00 93.75 150000000.00 100 150000000.00
93. Dinas Sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 50 60 62 3479197267.00 65 3481550721.00 71 3485472797.00 75 3765542520.00 81 3780167860.00
94. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase SDM Kesehjateraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) 100 100 100 596572926.00 100 603764451.00 100 614565161.00 100 806331459.00 100 814456354.00
95. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase Kelompok Rentan yang direhabilitasi (%) 100 100 100 779651398.00 100 782651398.00 100 791952108.00 100 985188406.00 100 989409619.00
96. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%) 0 0 0 1050467820.00 0 1053467819.00 0 1065768530.00 0 1256064828.00 0 1268093405.00
97. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%) 0 0 0 719880782.00 0 722880782.00 0 733681493.00 0 925447792.00 0 933572685.00
98. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 60 61 2881472911.00 65 2896756829.00 69 2907040746.00 74 2917324666.00 79 2927608582.00
99. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Meningkatnya pengelolaan Informasi Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang Memberikan Data Pendukung Dokumen RTK (%) 0 0 16.39 100000000.00 32.79 35000000.00 49.18 35000000.00 65.57 35000000.00 81.97 35000000.00
100. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan (%) 55.21 65 60.42 1500000000.00 72.92 1500000000.00 83.33 1500000000.00 93.75 1500000000.00 100 1500000000.00
101. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%) 4.6 6.07 8.67 955420000.00 13.01 943712105.00 17.35 956161833.00 21.68 968601555.00 26.02 981051281.00
102. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak bagi tenaga kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (%) 7.38 9.84 16.39 425000000.00 32.79 430000000.00 49.18 430000000.00 65.57 430000000.00 81.97 430000000.00
103. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%) 0 0 100 648342381.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
104. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang terpenuhi fasilitas sesuai standar minimum (%) 0 0 0 0.00 74.81 727500000.00 83.21 727500000.00 91.6 727500000.00 100 727500000.00
105. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%) 0 90 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00
106. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 60 65 70 2358852085.00 72 2368965444.00 75 2379080474.00 80 2389194655.00 85 2399308825.00
107. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 0 25 35 686463117.00 45 694556313.00 55 702654016.00 65 710743413.00 75 718844877.00
108. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 50.77 50.97 51.17 0.00 51.37 0.00 51.57 0.00 51.77 0.00 51.97 0.00
109. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan (%) 100 100 100 233994384.00 100 236753108.00 100 239513369.00 100 242270798.00 100 245032341.00
110. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase layanan PUSPAGA sesuai standar (%) 0 0 25 141274221.00 25 142943472.00 50 144610781.00 75 146277863.00 100 147947462.00
111. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya Pengelolaan Data Gender dan Anak Persentase ketersediaan Data Gender dan Anak (%) 0 20 30 51164953.00 40 51768172.00 50 52371728.00 60 52974665.00 70 53578501.00
112. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Persentase Capaian Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak (%) 41.67 45.83 50 200396065.00 54.17 202758675.00 58.33 205122601.00 62.5 207484102.00 66.67 209849126.00
113. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya Pencegahan dan Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani (%) 100 100 100 392264639.00 100 396889322.00 100 401516581.00 100 406139093.00 100 410768501.00
114. Dinas Ketahanan Pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 39.75 60 60 4366330674.00 60 4370771187.00 60 4375771187.00 65 4375771187.00 65 4375771187.00
115. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Persentase cadangan pangan masyarakat (%) 0 0 10 600000000.00 15 610000000.00 20 620000000.00 25 630000000.00 30 635000000.00
116. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang sesuai kebutuhan Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan (%) 12 12 13 115000000.00 14 116000000.00 15 117000000.00 16 118000000.00 17 119000000.00
117. Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan dan Harga Pangan Variasi harga antar wilayah 9 bahan pangan pokok (%) 0 0 9.5 400000000.00 9.5 400000000.00 9 403000000.00 9 405000000.00 8.5 410000000.00
118. Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga Berbasi Sumber Daya Lokal Persentase keluarga yang melaksanakan kebun B2SA (%) 30 50 55 1640000000.00 65 1643593341.00 70 1643637201.00 75 1648684913.00 85 1655694913.00
119. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya Jumlah Desa Tahan Pangan Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan (%) 8.82 8.82 11.8 1100000000.00 14.7 1100000000.00 17.6 1100000000.00 20.6 1100000000.00 23.5 1100000000.00
120. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) 0 80 80 330000000.00 82 330000000.00 84 330000000.00 86 330976144.00 88 332000000.00
121. Dinas Lingkungan Hidup Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) B B B 5234677593.00 B 5258893152.00 B 5274968714.00 BB 5291190949.00 BB 5307176832.00
122. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Efektivitas Kajian Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%) 100 100 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00
123. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 0 0 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00
124. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase RTH (%) 100 100 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00
125. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang terkelola (%) 100 100 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00
126. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH (%) 0 60 50 80000000.00 55 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00
127. Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH (%) 0 50 55 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00 60 0.00
128. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) 0 100 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00
129. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) 0 100 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00
130. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 0 100 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00
131. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya penyelesaian Sengketa/Kasus tindak pidana lingkungan hidup Persentase Sengketa/Kasus Tidak Pidana Lingkungan Hidup (%) 0 100 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00
132. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah (%) 0 25 30 1245000000.00 35 1236900000.00 40 1236930000.00 45 1236900000.00 50 1236730000.00
133. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 60 60.2 4706217762.00 68 4707020090.00 72 4697831101.00 76 4659779761.00 79 4656274032.00
134. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan IKD (%) 0 0 18 883866174.00 18.15 904051090.00 18.3 954238690.00 18.45 1000417720.00 18.6 1050953663.00
135. Persentase Kepemilikan KIA (%) 28.61 28.61 55 0.00 56.5 0.00 58 0.00 59.5 0.00 61 0.00
136. Persentase Kepemilikan KK (%) 98.27 98.27 97.41 0.00 96.57 0.00 96.85 0.00 94.91 0.00 94.09 0.00
137. Persentase Kepemilikan KTP (%) 99.41% 99.41% 99.43% 0.00 99.45% 0.00 99.47% 0.00 99.51% 0.00 99.53% 0.00
138. PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Cerai (%) 62 62 63 3553358150.00 64.2 3579632943.00 65.4 3595941158.00 66.6 3612121150.00 67.8 3622286772.00
139. Persentase Akta Kematian (%) 62 62 65.5 0.00 66.6 0.00 67.7 0.00 68.8 0.00 69.9 0.00
140. Persentase Akta Perkawinan (%) 62 62 63 0.00 64.11 0.00 65.22 0.00 66.33 0.00 67.44 0.00
141. Persentase Kepemilikan Akta Lahir (%) 88.24 88.24 90.66 0.00 92.85 0.00 92.08 0.00 91.53 0.00 90.91 0.00
142. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan (%) 35 35 36.5 446467820.00 38 454488116.00 39.5 462496620.00 41 470510293.00 42.5 482196923.00
143. Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) 100 100 100 615880782.00 100 634592302.00 100 643290824.00 100 684983322.00 100 690094705.00
144. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 50 60 65 2297246045.00 68 2303790498.00 71 2310332780.00 75 2316887848.00 81 2323443624.00
145. PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%) 0.00% 2.53% 2.53% 334822272.00 3.80% 334463764.00 3.16% 334107853.00 3.16% 333755413.00 3.16% 333405948.00
146. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Meningkatnya Efektivitas kerja sama desa Persentase Fasilisilitasi Kerja Sama Desa (%) 20.25% 20.25% 22.15% 155669219.00 24.68% 155222038.00 27.85% 154780281.00 31.01% 154344125.00 34.18% 153913329.00
147. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 100.00% 100.00% 100.00% 430000000.00 100.00% 434359235.00 100.00% 440000000.00 100.00% 439000000.00 100.00% 443000000.00
148. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa (%) 100.00% 100.00% 100.00% 103681675.00 100.00% 103000000.00 100.00% 101029383.00 100.00% 105685300.00 100.00% 105336147.00
149. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Pemberdayaan Ekonomi Desa (%) 100.00% 100.00% 100.00% 50000000.00 100.00% 50000000.00 100.00% 50000000.00 100.00% 50000000.00 100.00% 50000000.00
150. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa, dan Masyarakat Hukum Adat (%) 2.53% 2.53% 2.53% 568148753.00 2.53% 568000000.00 2.53% 572000000.00 2.53% 575000000.00 2.53% 579000000.00
151. Meningkatnya Kapasitas Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Persentase Fasilitasi Kapasitas Usaha Ekonomi Desa (%) 2.53 2.53 2.53 113629751.00 2.53 117409900.00 2.53 117032853.00 2.53 117658184.00 2.53 117280537.00
152. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 39.15 50 3969726922.00 55 4173889717.00 65 4377900791.00 75 4581920663.00 80 4786083459.00
153. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya Wawasan Kependudukan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks) 55.4 57.2 59 721768531.00 59.8 758889039.00 60.7 795981962.00 61.6 833076484.00 62.5 870196992.00
154. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) (Angka) 65.6 65.6 68.29 2526189859.00 70.97 2656111638.00 73.69 2785936867.00 76.65 2915767695.00 79.28 3045689474.00
155. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera Angka Kelahiran Remaja Usia 15 - 19 Tahun (ASFR) (Angka) 34.5 33.3 32 1804421328.00 30.75 1897222599.00 29.5 1989954905.00 28.75 2082691210.00 2.25 2175492481.00
156. Dinas Perhubungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) B A A 4058750905.00 A 4084261595.00 A 4109773783.00 A 4135284473.00 A 4160795161.00
157. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalu Lintas V/C Rasio (Angka) 0.31 0.31 0.31 8408702455.00 0.31 8440427645.00 0.31 8472161335.00 0.31 8503886525.00 0.31 8535611715.00
158. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut 0 0 0 100000000.00 0 100000000.00 0 100000000.00 0 100000000.00 0 100000000.00
159. Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) B B B 2084321506.00 B 2159429093.00 B 2260303216.00 B 2355067040.00 BB 2594103548.00
160. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Persentase Penyebaran Informasi Melalui Saluran Media (%) 100 100 100 372325047.00 100 492702861.00 100 551081271.00 100 635532442.00 100 642296141.00
161. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Berbasis Informatika Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Aplikasi Berbasis Informatika Melalui SPBE (%) 100 100 100 1152248041.00 100 1161189241.00 100 1826490997.00 100 1834601227.00 100 2015860113.00
162. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah (%) 100 100 100 62707376.00 100 75042842.00 100 77559586.00 100 77903977.00 100 78733075.00
163. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi (%) 100 100 100 43111321.00 100 55294726.00 100 57149169.00 100 98405023.00 24 99452306.00
164. Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 64 66 2203277065.00 68 2238723255.00 70 2165737018.00 75 2183876865.00 80 2190589449.00
165. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang terbit (%) 100 100 100 150000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
166. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%) 53.62 73 80 300000000.00 80 300000000.00 82 310765287.00 85 300000000.00 85 300000000.00
167. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase koperasi aktif (%) 25 35.5 37.5 120000000.00 50 90000000.00 62.5 90000000.00 75 44317833.00 100 55425000.00
168. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya SDM pengurus/pengawas tentang perkoperasian Persentase jumlah koperasi yang diberikan pelatihan (%) 12 12 12 455374170.00 12 530675345.00 12 350000000.00 12 350000000.00 12 496034287.00
169. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan yang di rencanakan (%) 7 7 7 375000000.00 7 330000000.00 7 390000000.00 7 289246000.00 7 289306000.00
170. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri Persentase usaha kecil yang bertansformasi dari informal ke formal (%) - 1 1 771499985.00 1.2 793499985.00 1.5 931843734.00 1.7 1027276357.00 2 926403546.00
171. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas Persentase usaha mikro yang layak naik kelas (%) 0.1 0.1 0.19 255374996.00 0.21 260063848.00 0.23 317032611.00 0.25 373097813.00 0.26 322472799.00
172. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) - 60 65 3081099587.00 67 3104117573.00 70 3100155562.00 72 3112173546.00 75 3108191531.00
173. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi (%) 30 0 50 510000000.00 70 569000000.00 75 655000000.00 75 650000000.00 100 690000000.00
174. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi Persentase Peningkatan Investor PMDN/PMA (%) 20 0 20 175000000.00 20 225000000.00 20 275000000.00 20 275000000.00 25 325000000.00
175. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Berbasis Resiko (%) 78 0 80 300000000.00 80 450000000.00 80 575000000.00 80 600000000.00 80 626000000.00
176. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal Persentase Capaian ralisasi Investasi (%) 100 0 100 250000000.00 100 350000000.00 100 475000000.00 100 475000000.00 100 475000000.00
177. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%) 100 0 100 100000000.00 100 150000000.00 100 200000000.00 100 200000000.00 100 220000000.00
178. Dinas Pemuda dan Olahraga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 60 61 1949103542.00 65 1956718698.00 68 1964339022.00 71 1971954219.00 75 1979564227.00
179. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio) 4.67 0 4.77 201762671.00 4.86 201762821.00 4.95 95171464.00 5.04 201763655.00 5.12 201763277.00
180. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%) 0 0 31.71 1555095307.00 58.33 1547482782.00 40 1682631488.00 64.29 1530358294.00 29.89 1522741713.00
181. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatkan Kualitas Kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan (%) 1.17 0 1.56 100881336.00 1.95 100881411.00 2.34 64716596.00 2.73 102785259.00 3.13 102785066.00
182. Dinas Perpustakaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 51.57 51.7 61 1665212963.00 61.5 1681260442.00 70 1701807919.00 71.5 1720355398.00 72 1739892876.00
183. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%) 67.69 68 68.5 354000000.00 69 366000000.00 69.5 374000000.00 70 387000000.00 70.5 395000000.00
184. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Meningkatnya Kunjungan Pemustaka Ke Perpustakaan (%) 4.68 5 6 85000000.00 7 87000000.00 8 89000000.00 9 91000000.00 10 93000000.00
185. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Meningkatnya Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%) 25 37.5 50 82500000.00 62.5 86000000.00 75 89000000.00 87.5 89000000.00 100 93000000.00
186. Dinas Kearsipan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 20.4 29.5 45.55 1600785024.00 50 1720329804.00 60 1749864585.00 65 1879409366.00 70 1998944146.00
187. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip yang sesuai standar (%) 0 0 21.88 450000000.00 43.75 530000000.00 65.63 530000000.00 87.5 530000000.00 100 610000000.00
188. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Optimalnya Penyelamatan dan perlindungan arsip perangkat daerah Persentase Perlindungan dan Penyelematan Arsip (%) 0 0 20 60000000.00 20 90000000.00 20 90000000.00 20 90000000.00 20 120000000.00
189. Dinas Perikanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 68 69 9857687101.00 70 10017787666.00 71 10229569560.00 72 10532831460.00 73 10742952020.00
190. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan Tangkap (Ton) (Ton) 43.96 0 44.49 800000000.00 45.02 900000000.00 45.56 1000000000.00 46.11 1070500000.00 46.66 1170500000.00
191. Meningkatnya Pelayanan Tempat Pendaratan Ikan Persentase TPI yang beroperasi sesuai standar (%) 0 0 3 200000000.00 5 200000000.00 7 200000000.00 9 200000000.00 11 200000000.00
192. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (Ton) 22.09 22.1 22.25 728600000.00 22.71 778600000.00 23.03 826600000.00 23.35 876600000.00 23.68 926600000.00
193. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) 0 0 75 200000000.00 80 250000000.00 85 300000000.00 90 325500000.00 95 375500000.00
194. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya Produksi Perikanan Olahan dan konsumsi Ikan Konsumsi ikan (Kg/Perkapita/Tahun) (Kg/KAP/TH) 60.53 52.22 61.62 600000000.00 62.79 700000000.00 63.98 750000000.00 65.2 760500000.00 66.44 810500000.00
195. Produksi Perikanan Olahan (Ton) (Ton) 8.24 8.3 8.34 600000000.00 8.57 600000000.00 8.74 600000000.00 8.92 600000000.00 9.09 600000000.00
196. Dinas Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 60 65 3912085860.00 70 4133044314.00 75 4354002770.00 80 4729961227.00 85 5045919682.00
197. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%) 52.28 50.4 52.52 2846184411.00 52.64 3392036224.00 52.76 3690768042.00 52.88 4009319856.00 53 4540381670.00
198. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%) 68 70 75 1600000000.00 80 1690200000.00 85 1715000000.00 87 1755000000.00 90 1855000000.00
199. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) 0 0 35 475000000.00 40 615000000.00 45 620000000.00 48 640000000.00 50 660000000.00
200. 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi (%) 50 65 70 2055000000.00 74 2075000000.00 78 2542430000.00 80 2805000000.00 85 2855000000.00
201. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 51.55 67 70 15707581212.00 73 16363859681.00 76 17052931751.00 80 16981993823.00 85 17296453589.00
202. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 70 70 5898828805.00 70 5923073186.00 80 5947317571.00 80 5955561955.00 90 5992154780.00
203. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Tanaman (Ton) 71.849 90.131 93.329 341365000.00 95.605 358433250.00 97.98 419260550.00 100.462 430087850.00 103.157 490915150.00
204. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Ternak Persentase Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak (%) 99.82 100 42 1106562526.00 59 1111562526.00 75 1116562526.00 91 1121562526.00 107 1126562526.00
205. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Meningkatkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Hortikultura Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton) 60.784 37.98 38.447 341365000.00 38.923 358433250.00 39.407 419260550.00 39.897 430087850.00 40.393 490915150.00
206. Meningkatkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Perkebunan Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) 177.911 172.913 177.121 341365000.00 180.423 358433250.00 183.842 419260550.00 187.386 430087850.00 191.06 490915150.00
207. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan menjadi LP2B (%) 80 80 80 3245000000.00 80 4320000000.00 80 4770000000.00 80 7445000000.00 80 8245000000.00
208. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana peternakan Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik dan fungsional (%) 97.85 65 18.75 400000000.00 37.5 420000000.00 56.25 420000000.00 75 425000000.00 100 450000000.00
209. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%) 70.35 90 20 450000000.00 18 455000000.00 14 480000000.00 10 485000000.00 6 490000000.00
210. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya pengendalian dan penanggulan bencana pertanian Persentase Penanganan bencana Pertanian (%) 0 0 80 200000000.00 80 500000000.00 80 600000000.00 80 800000000.00 80 1100000000.00
211. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana PHMS Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) 0 0 93.75 36500000.00 93.75 38500000.00 93.75 43500000.00 93.75 45500000.00 93.75 48000000.00
212. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Meningkatnya kemudahan perizinan usaha peternakan Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan izin usahanya (%) (%) 0 25 10.64 40000000.00 12.77 41000000.00 14.89 42000000.00 17.02 43000000.00 19.15 65000000.00
213. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Bidang Tanaman Pangan Persentase Izin Usaha Pertanian Bidang Tanaman Pangan yang diterbitkan (%) 80 80 80 35000000.00 80 45000000.00 80 60000000.00 80 75000000.00 80 85000000.00
214. Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Bidang Hortikultura Persentase Izin Usaha Pertanian Bidang Hortikultura yang diterbitkan (%) 80 80 80 30000000.00 80 45000000.00 80 60000000.00 80 70000000.00 80 85000000.00
215. Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Perkebunan Persentase Izin Usaha Pertanian Bidang Perkebunan yang diterbitkan (%) 80 80 80 35000000.00 80 45000000.00 80 60000000.00 80 75000000.00 80 85000000.00
216. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kapasitas peternak Persentase Peternak yang meningkat kapasitasnya (%) 99.99 20 20 160000000.00 40 171974611.00 60 180929222.00 80 187893832.00 100 197000000.00
217. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia bidang penyuluh pertanian Persentase SDM penyuluh pertanian yang di tingkatkan. (%) 21 21 21 1030000000.00 21 1030000000.00 21 1115000000.00 21 1135000000.00 21 1220000000.00
218. Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 64 68 3193727072.00 72 3366581923.00 76 2953426775.00 80 3147321630.00 84 3265166480.00
219. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya Pelaku Usaha Aktif Persentase Pelaku Usaha Aktif (%) 11.06 25.06 39.06 65000000.00 53.06 75000000.00 67.06 75000000.00 81.06 75000000.00 95.06 75000000.00
220. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal Persentase Pasar yang aktif dan layak operasional (%) 44.23 55.77 61.54 1500000000.00 76.93 1100000000.00 84.61 1500000000.00 96.15 1600000000.00 100 1600000000.00
221. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Stabilnya harga kebutuhan pokok (≥ 80) Indeks dari variasi harga 10 komoditas utama (Indeks) 22 18 16 630000000.00 15 630000000.00 14 650000000.00 13 750000000.00 12 950000000.00
222. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya Produk UKM yang siap ekspor Persentase Produk UKM yang siap ekspor (%) 0 0 16.66 210000000.00 33.33 210000000.00 16.66 210000000.00 50 210000000.00 66.66 250000000.00
223. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen Persentase pelaku usaha patuh terhadap SNI, metrologi dan klausula baku (%) 29.55 34 50 300000000.00 65 300000000.00 70 300000000.00 75 300000000.00 80 300000000.00
224. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya Akses Pasar Produk OVOP Donggala Persentase produk OVOP yang bersertifikat standar (%) 0 4.16 16.66 125000000.00 33.33 125000000.00 50 125000000.00 79.16 125000000.00 100 150000000.00
225. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Industri kecil dan menengah di Kabupaten Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten (%) 2 2.8 3.7 750000000.00 4.5 1000000000.00 5.3 1000000000.00 6.1 1125000000.00 6.9 1275000000.00
226. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya Pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan Industri Kecil dan menengah Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) 1.83 2.93 27.6 100000000.00 41.4 100000000.00 61.8 120000000.00 82 120000000.00 100 120000000.00
227. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya Layanan Informasi Industri Secara Lengkap dan terkini Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%) 2.73 9.09 25.45 100000000.00 41.82 100000000.00 58.18 106000000.00 74.44 120000000.00 100 120000000.00

RPJMD - IKU

No. Indikator Satuan Target
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. PDRB Per Kapita RpJuta 54.3 56.22 58.14 60.06 61.98 63.89
2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Angka 42.76 43.94 45.11 46.28 47.46 48.63
3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Persen 4.33 5.46 6.59 7.72 8.85 9.98
4. Tingkat Kemiskinan Persen 14.9 14.25 13.32 12.38 11.45 11
5. Rasio Gini Angka 0.23 0.226 0.221 0.217 0.213 0.209
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 2.4 2.56 2.46 2.35 2.25 2.15
7. Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi Persen 4.38 4.73 5.08 5.43 5.79 6.14
8. Pertumbuhan Ekonomi Persen 3.8 4 4.4 4.8 5.2 5.6
9. Indeks Inovasi Daerah Angka 30 33.94 37.88 41.81 45.75 47.1
10. Indeks Daya Saing Daerah Angka 3.5 3.59 3.69 3.78 3.88 3.97
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 68 71.21 71.82 72.43 73.04 73.65
12. Penurunan Kumulatif Emisi GRK (Ton CO2eq) Ton CO2eq 505504 580942 656379 731817 807255 882692
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 82.61 83.38 84.15 84.92 85.69 86
14. Indeks Resiko Bencana (IRB) Angka 200.4 196.63 192.85 189.08 185.3 181.53
15. Indeks Infrastruktur Daerah Angka 42.22 43.51 46.69 50.22 53.09 55.36
16. Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70 70 70 80 80 80
Aspek

RPJMD - IKD

No. Aspek Uraian Satuan Target
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 10.36 9.86 9.36 8.86 8.36 7.86
2. Konsumsi Listrik Per Kapita Kwh//Kapita 408.5 411.38 414.25 417.13 420 423
3. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum % 29.28 32.55 37.04 39.09 42.03 47.36
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 82.61 83.38 84.15 84.92 85.69 86
5. Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman % 7.5 9.13 10.75 12.38 15 17.34
6. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Kg/Orang 10 12.5 15 17.5 20 11
7. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indeks 15.6 15.61 15.62 15.64 15.66 15.68
8. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 14.54 16.54 18.54 20.54 22.54 24.54
9. Penurunan Intensitas Emisi GRK 505 580 656 731 807 882
10. Indeks Risiko Bencana Angka 200.4 196.63 192.85 189.08 185.3 185.3
11. Indeks Ketahanan Daerah Angka 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
12. Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0.79 0.83 0.79 0.77 0.75 1.04
13. Kepadatan Penduduk Orang/Km2 59.45 59.94 60.41 60.88 61.34 61.96
14. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4 4.4 4.8 5.2 5.6 5.8
15. PDRB Per Kapita Rp Juta 54.3 56.22 58.14 60.06 61.98 63.89
16. Tingkat Kemiskinan % 15.18 14.25 13.32 12.38 11.45 11
17. Tingkat Pengangguran Terbuka % 2.66 2.56 2.46 2.35 2.25 2.15
18. Indeks Pembangunan Manusia () Angka 70.5 71.21 71.82 72.43 73.04 73.65
19. Indeks Gini Angka 0.23 0.226 0.221 0.217 0.213 0.209
20. Umur Harapan Hidup Tahun 70.97 71.21 71.44 71.68 71.91 72.14
21. Angka Kematian Ibu Angka 153.4 146.3 139.2 132.1 125 117.9
22. Prevalensi Stunting % 26.6 24.33 21.7 19.06 16.43 13.8
23. Persentase Wasting pada Balita % 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
24. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8.12 8.34 8.69 9.05 9.4 9.76
25. Harapan Lama Sekolah Tahun 12.88 13.14 13.39 13.65 13.91 14.17
26. APK PAUD Angka 94.44 92.11 93.2 94.17 95.22 96.32
27. APK SD/Sederajat Angka 101.92 102.02 102.12 102.22 102.32 102.42
28. APM SD/Sederajat Angka 95.21 95.5 95.8 96.1 96.4 96.7
29. APK SMP/ sederajat Angka 101.99 102.08 102.18 102.28 102.38 102.48
30. APM SMP/ sederajat Angka 81.48 82.48 83.48 84.48 85.48 86.48
31. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 55.83 58.3 60.77 63.25 65.72 68.19
32. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72
33. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka 59.16 60.32 61.48 62.64 63.8 64.1
34. Indeks Pembangunan Gender Angka 89.83 90.15 90.48 90.8 91.13 91.45
35. Indeks Ketimpangan Gender Angka 0.592 0.571 0.482 0.462 0.443 0.438
36. ASPEK DAYA SAING DAERAH Angka Ketergantungan % 45.69 44.08 42.48 40.87 39.26 37.65
37. Rasio PDRB Industri Pengolahan % 2.15 2.2 2.24 2.29 2.34 2.39
38. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64
39. Rasio Kewirausahaan % 2.82 2.99 3.16 3.33 3.49 3.66
40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69.32 70.22 71.12 72.02 72.92 73.82
41. Indeks Inovasi Daerah Angka 30 33.94 37.88 41.81 45.75 47.1
42. Indeks Ekonomi Hijau Angka 62.86 63.82 64.79 65.75 66.71 67.67
43. Indeks Ekonomi Biru Angka 42.76 43.94 45.11 46.29 47.46 48.63
44. Pembentukan Modal Tetap Bruto % 34.92 35.42 35.92 36.42 36.92 37.42
45. Rumah tangga dengan akses hunian layak % 60.06 61.59 63.12 64.65 66.18 67.69
46. Persentase Desa Mandiri % 30.38 41.14 55.7 77.22 98.1 100
47. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB % 0.6 0.69 0.78 0.86 0.95 1.04
48. Laju Inflasi % 3.16 3.12 3.08 3.04 3 4.2
49. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) Orang 200 600 700 800 900 1000
50. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif % 4.82 4.9 4.97 5.05 5.12 5.2
51. ASPEK PELAYANAN UMUM Indeks Reformasi Hukum Angka 87.76 88.14 88.52 88.9 89.28 89.66
52. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik Angka 2.64 2.73 2.86 2.92 3.11 3.3
53. Indeks Pelayanan Publik Angka 3.23 3.28 3.33 3.38 3.43 3.48
54. Indeks Integritas Nasional % 59.31 59.69 60.07 60.45 60.83 61.21
55. Persentase Penegakan Perda % 80 80 85 87 90 93
56. Indeks Daya Saing Daerah Angka 3.5 3.59 3.69 3.78 3.88 3.97