Tematik - Kemiskinan

No. Strategi Kebijakan Program_Intervensi Indikator Target Program Nomenklatur Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
2. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
3. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil DINAS PERIKANAN
4. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha DINAS PERIKANAN
5. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Jamsostek Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 86.58 87.43 88.29 89.14 90 86.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Cakupan Kepesertaan JKN 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN
8. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Cakupan Kepesertaan JKN 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
9. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Cakupan Kepesertaan JKN 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
10. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Cakupan Kepesertaan JKN 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11. Penurunan Beban Pengeluaran Jaminan Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Cakupan Kepesertaan JKN 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12 Program Peningkatan Kerja Sama Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa
12. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti DINAS SOSIAL
13. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA DINAS KESEHATAN
16. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut DINAS KESEHATAN
17. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat DINAS KESEHATAN
18. Penurunan Beban Pengeluaran Rehabilitasi Sosial Pelayanan PMKS Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
20. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
25. Penurunan Beban Pengeluaran Bantuan Sosial/Subsidi Subsidi Biaya Pendidikan Anak Miskin Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan 45 48 50 55 60 65 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
26. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Beasiswa Pendidikan Persentase Peserta didik yang mendapatkan beasiswa 78 80 82 84 86 88 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Beasiswa Pendidikan Persentase Peserta didik yang mendapatkan beasiswa 78 80 82 84 86 88 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
30. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
31. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
32. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
33. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
34. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
35. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
36. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
37. Penurunan Beban Pengeluaran Akses Pelayanan Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah Persentase peserta didik miskin yang mendapatkan bantuan Peralatan Sekolah 75 77 79 81 83 8305 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi DINAS PERPUSTAKAAN
38. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Operasi Pasar Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan per tahun 2 2 2 2 2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Penataan. Pembinaan. dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pasar Murah Jumlah kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan dalam satu tahun 4 4 4 5 5 5 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan. Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
40. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Prevalensi Balita Gizi Kurang 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DINAS KESEHATAN
41. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase ibu hamil yang mendapat TTD sesuai standar 86.6 89.28 91.96 94.64 97.32 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
42. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 34 34 43 52 60 62 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Tingkat penurunan prevalensi stunting 26.6 24.33 21.7 19.06 16.43 13.8 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
44. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETHANAN PANGAN
45. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DINAS KESEHATAN
46. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah
47. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
48. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
49. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Perlindungan Perempuan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
51. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
53. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Perlindungan Perempuan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
54. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
55. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Pemenuhan Gizi Persentase Wasting 13 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6 Program Perlindungan Perempuan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
56. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) 38.293 38.609 38.672 39.216 39.512 39.8 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga DINAS KETAHANAN PANGAN
57. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Penyuluhan Pertanian Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
58. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
59. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Penataan Prasarana Pertanian Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
60. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
61. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
62. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
63. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
64. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
65. Penurunan Beban Pengeluaran Pengendalian Inflasi : Ketahanan Pangan Persentase desa dengan lumbung pangan aktif 42 48 54 60 66 72 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
66. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Infrastruktur Kesehatan Akses Layanan Infrastruktur Kesehatan Persentase desa/kelurahan miskin yang memiliki akses jalan dan jembatan yang dapat dilalui sepanjang tahun 73 75 77 79 81 83 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Dinas Kesehatan
67. Pengurangan Kantong Kemiskinan Konektivitas antar wilayah Konektivitas antar wilayah Persentase desa/kelurahan miskin yang memiliki akses jalan dan jembatan yang dapat dilalui sepanjang tahun 73 75 77 79 81 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan PUPR
68. Pengurangan Kantong Kemiskinan Konektivitas antar wilayah Konektivitas antar wilayah Persentase desa/kelurahan miskin yang memiliki akses jalan dan jembatan yang dapat dilalui sepanjang tahun 73 75 77 79 81 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan PUPR
69. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Infrastruktur Pendidikan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar (SD.SMP) persentase tersedianya layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah di wilayah miskin dan tertinggal 67 68 69 70 72 75 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru Dinas Pendidikan
70. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Infrastruktur Pendidikan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar (SD.SMP) persentase tersedianya layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah di wilayah miskin dan tertinggal 67 68 69 70 72 75 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Dinas Pendidikan
71. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Infrastruktur Pendidikan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar (SD.SMP) persentase tersedianya layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah di wilayah miskin dan tertinggal 67 68 69 70 72 75 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru Dinas Pendidikan
72. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Infrastruktur Pendidikan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar (SD.SMP) persentase tersedianya layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah di wilayah miskin dan tertinggal 67 68 69 70 72 75 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN
73. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Air Minum Persentase penduduk berakses air minum 39.22 43.75 47.94 51.24 53.03 57.26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota PUPR
74. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Air Minum Persentase penduduk berakses air minum 39.22 43.75 47.94 51.24 53.03 57.26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PUPR
75. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Air Minum Persentase penduduk berakses air minum 39.22 43.75 47.94 51.24 53.03 57.26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PUPR
76. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Sanitasi Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman 5.34 5.88 6.7 7.52 8.36 9.2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat PUPR
77. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Sanitasi Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman 5.34 5.88 6.7 7.52 8.36 9.2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) PUPR
78. Pengurangan Kantong Kemiskinan Akses Layanan Perumahan dan Pemukiman Listrik Cakupan Lingungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
79. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM SARANA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS TANAMAN PANGAN. HORTIKULTURA. DAN PERKEBUNAN
80. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN
81. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain DINAS PETERNAKAN Dan KESEHATAN HEWAN
82. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain DINAS PETERNAKAN Dan KESEHATAN HEWAN
83. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS TANAMAN PANGAN. HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
84. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan 28 29 30 31 32 33 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
85. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap PERIKANAN
86. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota PERIKANAN
87. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota PERIKANAN
88. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERIKANAN
89. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERIKANAN
90. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Penataan. Pembinaan. dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
91. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Penerima Bantuan 48 50 52 54 56 58 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
92. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan Persentase nelayan yang mendapatkan akses BBM bersubsidi 13 14 15 16 17 18 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil PERIKANAN
93. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan Persentase nelayan yang mendapatkan akses BBM bersubsidi 13 14 15 16 17 18 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil PERIKANAN
94. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan Persentase nelayan yang mendapatkan akses BBM bersubsidi 13 14 15 16 17 18 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha PERIKANAN
95. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
96. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja. Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi. dan Pengentasan Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
97. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
98. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
99. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. Sumber Daya Manusia. serta Desain dan Teknologi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
100. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
101. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Produktivitas Bantuan Peralatan berusaha Persentase penerima bantuan yang beralih dari pengangguran menjadi pelaku usaha 64 67 70 73 76 79 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
102. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi DINAS KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI
103. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi DINAS KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI
104. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DINAS KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI
105. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja. Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi. dan Pengentasan Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
106. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
107. Peningkatan Pendapatan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
108. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Persentase Penduduk miskin yang mendapat pekerjaan 45 47 49 51 53 55 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas ketenagakerjaan Transmigrasi
109. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Persentase Penduduk miskin yang mendapat pekerjaan 45 47 49 51 53 55 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Kesempatan Kerja Dinas ketenagakerjaan Transmigrasi
110. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Persentase Penduduk miskin yang mendapat pekerjaan 45 47 49 51 53 55 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Dinas ketenagakerjaan Transmigrasi
111. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Persentase Penduduk miskin yang mendapat pekerjaan 45 47 49 51 53 55 Program Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas ketenagakerjaan Transmigrasi
112. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Persentase Penduduk miskin yang mendapat pekerjaan 45 47 49 51 53 55 Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja. Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi. dan Pengentasan Kemiskinan Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
113. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Penyediaan Fasilitas Bantuan Permodalan Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan 700 700 700 700 700 700 Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
114. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Program Padat Karya Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Padat Karya 63 65 67 69 71 73 Program Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Kesempatan Kerja Dinas ketenagakerjaan Transmigrasi
115. Peningkatan Pendapatan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Program Padat Karya Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Padat Karya 63 65 67 69 71 73 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERIKANAN
116. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemutakhiran Data Persentase rumah tangga miskin yang datanya telah diperbarui dalam sistem data terpadu (DTKS. P3KE. atau sistem lokal). 70 73 75 77 79 81 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Faki Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial
117. Koordinasi Konvergensi Program Konvergensi Program Jumlah Laporan Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 1 1 1 1 1 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bappeda