Roadmap SDM - Pilar Kesejahteraan

No. Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Outcome Output Indikator Baseline 2024 Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH Indeks Infrastruktur Daerah 40 42,22 43,51 46,69 50,22 53,09 55,36 DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 70 75 77 80 80 80 80 DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 70 75 77 80 80 80 80 DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Tingkat Kemantapan Jalan 33,25 (Angka) 47,12 (Angka) 47,12 (Angka) 51,22 (Angka) 55,32 (Angka) 59,42 (Angka) 63,53 (Angka) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 5 Km 11 Km 15 Km 18 Km 20 Km 23 Km 25 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Jembatan 5 Jembatan 6 Jembatan 7 Jembatan 8 Jembatan 9 Jembatan 10 Jembatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8. Panjang Jalan yang Dibangun 18 Km 19 Km 20 Km 21 Km 22 Km 23 Km 24 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9. Panjang Jalan yang Direkonstruksi 50 Km 51 Km 52 Km 53 Km 54 Km 55 Km 56 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 15 Km 16 Km 17 Km 18 Km 19 Km 20 Km 21 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Jembatan 11 Jembatan 12 Jembatan 13 Jembatan 14 Jembatan 15 Jembatan 16 Jembatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 2 Jembatan 3 Jembatan 4 Jembatan 5 Jembatan 6 Jembatan 7 Jembatan 8 Jembatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 10 Km 1035,56 Km 1035,56 Km 1035,56 Km 1035,56 Km 1035,56 Km 1035,56 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. Panjang Jalan yang Direhabilitasi 18 Km 19 Km 20 Km 21 Km 22 Km 23 Km 24 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Km 11 Km 12 Km 13 Km 14 Km 15 Km 16 Km Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 10% 10% 10% 13% 35% 35% PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan TenagaTerampil Konstruksi DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi Kabupaten Donggala Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan TenagaTerampil Konstruksi DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19. Terlatihnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan 1 Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Pelatihan TenagaTerampil Konstruksi DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir 20% 20% 30% 32% 35% 37% 40% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 3,2 Km 3,2 Km 3,2 Km 3,2 Km 3,2 Km 3,2 Km 3,2 Km Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22. Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan SDA Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24. Persentase Luas Layanan irigasi multikomoditas Persentase Luas Layanan irigasi multikomoditas 60% 60% 67% 70% 72% 75% 80% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km 8 Km Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km 8 Km Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 Bendung 2 Bendung 3 Bendung 4 Bendung 5 Bendung 6 Bendung 7 Bendung Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30. Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32. Persentase Air Minum Aman/Air Siap Minum 30,29% 32,33% 32,33% 35,86% 39,41% 44% 50% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 5 Liter/Detik 7 Liter/Detik 9 Liter/Detik 11 Liter/Detik 12 Liter/Detik 14 Liter/Detik 15 Liter/Detik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 Desa 10 Desa 15 Desa 20 Desa 23 Desa 24 Desa 25 Desa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 11 Liter/Detik 14 Liter/Detik 15 Liter/Detik 17 Liter/Detik 19 Liter/Detik 20 Liter/Detik 21 Liter/Detik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 61 SR 62 SR 65 SR 70 SR 85 SR 90 SR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman 7,16% 7,16% 8,23% 9,47% 10,89% 12,52% 14,40% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 10 M?/Hari 0 11 M?/Hari 0 12 M?/Hari 0 13 M?/Hari 0 14 M?/Hari 0 15 M?/Hari 0 16 M?/Hari 0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 12 M?/Hari 0 13 M?/Hari 0 14 M?/Hari 0 15 M?/Hari 0 16 M?/Hari 0 17 M?/Hari 0 18 M?/Hari 0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap pengelolaan air limbah Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 5 M³/Hari 6 M³/Hari 7 M³/Hari 8 M³/Hari 9 M³/Hari 10 M³/Hari 11 M³/Hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44. Tersedianya Pengelolaan Sistem Air Limbah yang layak dan aman Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 294 Rumah Tangga 304 Rumah Tangga 324 Rumah Tangga 344 Rumah Tangga 364 Rumah Tangga 384 Rumah Tangga 404 Rumah Tangga Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46. Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola TPA/TPST Regional 1% 2% 3% 6% 9% 11% 15% PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47. Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48. Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49. Meningkatnya layanan persampahan regional Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50. Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi baik 6,30% 8,20% 8,20% 14% 15,60% 18,30% 20% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52. Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 110 M 111 M 112 M 113 M 114 M 115 M 116 M Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53. Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca 1 Bangunan Gedung Ca Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten yang Disesuaikan 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59. Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60. Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61. Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 35% 40% 40% 45% 50% 55% 60% PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan?Lingkungan?di?Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64. Tersusunnya Dokumen Pengawasan, Rencana Teknis Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan?Lingkungan?di?Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65. Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan?Lingkungan?di?Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten 75% 75% 75% 80% 80% 85% 90% PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67. Tersusunnya Dokumen Administrasi RDTR Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68. dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
70. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Donggala Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 1 Publikasi 1 Publikasi 1 Publikasi 1 Publikasi 1 Publikasi 1 Publikasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
71. Terlaksananya Publikasi dan Sosialisai Kebijakan Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
72. Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73. Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74. Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75. Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
76. Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
77. Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78. Terfasilitasinya KKPR merumuskan layanan persetujuan Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79. Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80. Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kabupaten Donggala Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengawasan Penataan Ruang DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82. Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengawasan Penataan Ruang DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83. Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengawasan Penataan Ruang DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kabupaten Donggala Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pengawasan Penataan Ruang DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) 58 60,32 61,48 62,64 63,8 64,96 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
86. Angka Kelahiran Total (TFR) (Jiwa) 2,23 2,23 2,2 2,17 2,14 2,11 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
87. Nilai Dimensi Ketentraman (Nilai) 0 45 59 59,8 60,7 61,6 62,5 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88. Nilai Dimensi Kebahagiaan (Nilai) 0 45 59 59,8 60,7 61,6 62,5 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89. Nilai Dimensi Kemandirian (Nilai) 0 45 59 59,8 60,7 61,6 62,5 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
90. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Pembangunan Keluarga Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 55,4 57,2 59 59,8 60,7 61,6 62,5 PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
91. Meningkatnya Ketentraman, Kebahagiaan, dan Kemandirian Keluarga Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
92. Meningkatnya Ketentraman, Kebahagiaan, dan Kemandirian Keluarga Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
93. Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 2 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
94. Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 0 4 4 4 4 4 4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
95. Meningkatnya Wawasan Kependudukan Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 0 4 4 4 4 4 4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96. Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97. Tersedianya dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB. Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
98. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR 65,6 65,6 68,29 70,97 73,69 76,65 79,28 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99. Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
100. Terselenggaranya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 380 Orang 862 Orang 862 Orang 862 Orang 862 Orang 862 Orang 862 Orang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
101. Terselenggaranya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 32 Organisasi 32 Organisasi 32 Organisasi 32 Organisasi 32 Organisasi 32 Organisasi 32 Organisasi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
102. Tersedianya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
103. Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
104. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 450 Orang 500 Orang 550 Orang 560 Orang 600 Orang 650 Orang 700 Orang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
105. Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
106. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
107. Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 3264 Orang 3289 Orang 3289 Orang 3314 Orang 3339 Orang 3364 Orang 3389 Orang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
108. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 1 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
109. Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
110. Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 250 Orang 0 Orang 1800 Orang 1880 Orang 1960 Orang 2040 Orang 2120 Orang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
111. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 18 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
112. Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 3644 (Orang) (Orang) 3649 (Orang) 3654 (Orang) 3659 (Orang) 3664 (Orang) 3669 (Orang) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
113. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) 18 (Kegiatan) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
114. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
115. Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 38 (Kampung) 167 (Kampung) 167 (Kampung) 167 (Kampung) 167 (Kampung) 167 (Kampung) 167 (Kampung) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
116. Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
117. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 - 19 Tahun (ASFR) (Angka) Angka Kelahiran Remaja Usia 15 - 19 Tahun (ASFR) (Angka) 34,5 33,3 32 30,75 29,5 28,75 2,25 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
118. Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 32 (Unit) 22 (Unit) 22 (Unit) 22 (Unit) 22 (Unit) 22 (Unit) 22 (Unit) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
119. Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 693 (Orang) 693 (Orang) 693 (Orang) 693 (Orang) 693 (Orang) 693 (Orang) 693 (Orang) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
120. Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 390 (Orang) 395 (Orang) 400 (Orang) 405 (Orang) 410 (Orang) 415 (Orang) 415 (Orang) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
121. Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 6 (Orang) 33 (Orang) 33 (Orang) 33 (Orang) 33 (Orang) 33 (Orang) 33 (Orang) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
122. Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
123. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) 16 (laporan) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
124. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) 89,5 89,83 90,15 90,48 90,80 91,13 91,45 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125. Nilai Kabupaten Layak Anak (Nilai) Nilai Kabupaten Layak Anak (Nilai) 360 501 601 610 650 701 720 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Nilai PPE (Nilai) 200 250 300 350 400 450 500 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
128. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 0 25% 35% 45% 55% 65% 75% PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
129. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 50,77% 50,97% 51,17% 51,37% 51,57% 51,77% 51,97% PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
130. jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 0 (Orang) 0(Orang) 50 (Orang) 25 (Orang) 25 (Orang) 25 (Orang) 25 (Orang) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
131. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Pembangunan Keluarga Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 0 (Laporan) 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
132. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 3 (Lembaga) 5 (Lembaga) 7 (Lembaga) 10 (Lembaga) 15 (Lembaga) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
133. jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan 0 (Orang) 0 (Orang) 150 (Orang) 180 (Orang) 180 (Orang) 180 (Orang) 180 (Orang) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
134. Meningkatnya Kesetaraan Gender jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 0 (orang) 0 (orang) 280 (orang) 320 (orang) 320 (orang) 320 (orang) 320 (orang) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
135. jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 0 (laporan) 0 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
136. Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
137. jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 0 (laporan) 0 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
138. Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 5 (Lembaga) 6 (Lembaga) 7 (Lembaga) 7 (Lembaga) 8 (Lembaga) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
139. Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
140. Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi #NAME? 1 (Kebijakan) 1 (Kebijakan) 1 (Kebijakan) 1 (Kebijakan) 1 (Kebijakan) 1 (Kebijakan) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
141. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 50 (orang) 50 (orang) 50 (orang) 60 (orang) 60 (orang) 60 (orang) 60 (orang) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
142. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 9 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
143. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 9 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) 5 (orang) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
144. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2 1 1 1 1 1 1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
145. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 5 5 5 5 5 5 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
146. jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 50 (orang) 50 (orang) 50 (orang) 60 (orang) 60 (orang) 60 (orang) 60 (orang) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
147. Meningkatnya Perlindungan Perempuan jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan 34 (orang) 34 (orang) 34 (orang) 40 (orang) 40 (orang) 40 (orang) 40 (orang) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
148. Persentase layanan PUSPAGA sesuai standar Persentase layanan PUSPAGA sesuai standar 0 (%) 0 (%) 25 (%) 25 (%) 50 (%) 75 (%) 100 (%) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
149. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) 5 (Lembaga) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150. Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
151. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota 0 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
152. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota 0 (Orang) 15 (Orang) 15 (Orang) 15 (Orang) 15 (Orang) 15 (Orang) 15 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
153. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota 0 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
154. Persentase ketersediaan Data Gender dan Anak Persentase ketersediaan Data Gender dan Anak 0 (%) 20 (%) 30 (%) 40 50 60 70 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
155. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
156. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Persentase Capaian Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak 41,67 (%) 45,8 (%)3 50 (%) 54,17 (%) 58,33 (%) 62,5 (%) 66,67 (%) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
157. Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Laporan) 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
158. jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
159. Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 13 (Lembaga) 14 (Lembaga) 14 (Lembaga) 14 (Lembaga) 14 (Lembaga) 14 (Lembaga) 14 (Lembaga) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
160. jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Orang) 0 (Orang) 40 (Orang) 80 (Orang) 120 (Orang) 160 (Orang) 200 (Orang) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
161. jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 0 (Orang) 0 (Orang) 50 (Orang) 100 (Orang) 150 (Orang) 200 (Orang) 250 (Orang) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
162. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
163. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 (Lembaga) 0 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
164. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 (Dokumen) 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
165. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
166. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
167. Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota 0 (Orang) 0 (Orang) 60 (Orang) 65 (Orang) 70 (Orang) 75 (Orang) 80 (Orang) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
168. jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
169. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota 1 (Kebijakan) 2 (Kebijakan) 3 (Kebijakan) 4 (Kebijakan) 4 (Kebijakan) 4 (Kebijakan) 4 (Kebijakan) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
170. Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 105 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) 300 (Kegiatan) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
171. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 31 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
172. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
173. Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
174. Meningkatnya Pencegahan dan Perlindungan Khusus Anak Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
175. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) 35 (Orang) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
176. jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 42 (Orang) 42 (Orang) 42 (Orang) 50 (Orang) 50 (Orang) 50 (Orang) 50 (Orang) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
177. Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
178. jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
179. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
180. Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 6 (Dokumen) 8 (Dokumen) 8 (Dokumen) 8 (Dokumen) 8 (Dokumen) 8 (Dokumen) 8 (Dokumen) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
181. Tingkat Kemiskinan (%) 15,3 14,9 14,25 13,32 12,38? 11,45 11 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
182. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri 5,07 5,8 6,5 7,25 8 9 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
183. Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) 38,46 42 46,5 51 55 60 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
184. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
185. Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang) - 50 50 55 60 65 70 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
186. Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) - 15 15 20 25 30 35 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
187. Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100 100 150 155 160 165 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
188. Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 150 150 155 160 165 170 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
189. Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 700 200 200 210 212 250 252 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
190. Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 165.007 9.593 9.593 12.870 11.519 12.870 16.024 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
191. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL
192. Meningkatkan Kesejahteran PPKS Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 60 60 60 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
193. Meningkatkan Kesejahteran PPKS Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
194. Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 100 100 100 150 150 150 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
195. terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 250 250 250 400 400 400 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
196. Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 150 150 150 150 150 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
197. Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
198. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
199. Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang) 0 10 10 10 10 10 10 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
200. Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) 0 1 1 1 1 1 1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
201. Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang) 0 60 60 60 60 120 120 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
202. Persentase Kelompok Rentan yang direhabilitasi Persentase Kelompok Rentan yang direhabilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
203. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 15 15 15 15 15 15 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
204. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
205. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 100 100 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
206. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 25 25 25 25 25 25 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
207. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
208. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 10 10 10 10 10 10 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
209. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 10 10 10 10 10 10 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
210. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 15 15 15 15 15 15 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
211. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
212. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 150 150 155 160 200 220 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
213. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
214. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 75 75 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
215. Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
216. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 30 30 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
217. Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 30 30 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
218. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 30 30 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
219. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 10 10 10 10 10 10 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
220. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
221. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 100 100 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
222. Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 30 30 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
223. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 20 20 20 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
224. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 20 20 20 25 35 35 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
225. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
226. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 15 15 15 15 15 15 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
227. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
228. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 15 15 15 15 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
229. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 10 10 10 10 10 10 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
230. Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 50 50 50 50 50 50 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
231. Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) 0 40 40 40 40 40 40 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
232. Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 30 30 30 30 30 30 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
233. Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 100 100 100 100 150 150 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL
234. Persentase SDM Kesehjateraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
235. Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 0 0 120 120 120 120 120 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
236. Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) 0 0 5 5 5 5 5 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
237. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang) 0 0 8 8 8 8 8 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
238. Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) 0 0 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
239. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 3 4 5 6 7 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
240. Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 120 120 120 120 120 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
241. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0 1 1 1 1 1 1 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL
242. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 0 0 55 60 65 70 75 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) DINAS SOSIAL
243. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan 0 0 2 2 2 2 2 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) DINAS SOSIAL
244. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT 0 0 55 60 65 70 75 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) DINAS SOSIAL
245. PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 5.960,11 Milyar Rupi 6.325,70 Milyar Rupi 6.691,29 Milyar Rupi 7.056,88 Milyar Rupi 7.422,47 Milyar Rupi 7.788,06 Milyar Rupi 8.153,65 Milyar Rupi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
246. Tingkat Kemiskinan 15,3 (%) 15,18 (%) 14,25 (%) 13,32 (%) 12,38 (%) 11,45 (%) 11 (%) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
247. Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (Harga Berlaku) 283,00% 2,84 (%) 2,86 (%) 2,87 (%) 2,88 (%) 2,89 (%) 2,9 (%) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
248. Peningkatan Pertumbuhan populasi ternak unggulan (%) 315,87% 12,24% 12,24% 13,73% 14,55% 14,55% 15,49% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
249. Peningkatan produksi ternak 287,83 (%) 10,5 (%) 10,54 (%) 15,5 (%) 17 (%) 17 (%) 20 (%) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
250. Persentase Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak (%) 99,82 42 42 59 75 91 107 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
251. Tertangulanginya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
252. Tertangulanginya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
253. Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 0 (Wilayah) 10 (Wilayah) 10 (Wilayah) 10 (Wilayah) 10 (Wilayah) 10 (Wilayah) 10 (Wilayah) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
254. Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 0 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) 3 (laporan) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
255. Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 0 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
256. #NAME? Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi sektor peternakan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 70,35 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
257. Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 0 (Laporan) 7 (Laporan) 7 (Laporan) 7 (Laporan) 7 (Laporan) 7 (Laporan) 7 (Laporan) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
258. Meningkatnya Populasi dan produksi ternak Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 0 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
259. Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 0 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) 1 (Unit Usaha) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
260. Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi 0 (Orang) 240 (Orang) 240 (Orang) 240 (Orang) 240 (Orang) 240 (Orang) 240 (Orang) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
261. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Ternak Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
262. Terawasinya persayaratan tehnis Kesehataan Masyarakat Veteriner Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
263. Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 0 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
264. Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) 1 (laporan) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
265. Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan izin usahanya Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan izin usahanya (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
266. Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
267. Tersedianya rekomendasi izin usaha pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 0 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
268. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
269. Terawasinya izin usaha produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
270. Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
271. Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
272. Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
273. Meningkatnya kemudahan perizinan usaha peternakan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
274. Persentase Peternak yang meningkat kapasitasnya Persentase Peternak yang meningkat kapasitasnya (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
275. Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 0 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
276. Meningkatnya Kapasitas peternak Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
277. Tersedianya SDM Peternak yang sudah mendapat penyuluhan peternakan Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 0 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
278. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
279. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 99,99 48 (Unit) 48 (Unit) 48 (Unit) 48 (Unit) 48 (Unit) 48 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
280. Tersedianya SDM Peternak yang sudah mendapat penyuluhan peternakan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
281. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 0 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
282. PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN 1,06 (%) 1,43 (%) 1,8 (%) 2,17 (%) 2,54 (%) 2,91 (%) 3,28 (%) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
283. PDRB Sektor Pertanian, Sektor Perikanan & Sektor Kehutanan PDRB Sektor Pertanian, Sektor Perikanan & Sektor Kehutanan 5960,11 (Miliar) (Mi 6325,7 (Miliar) (Mil 6691,29 (Miliar) (Mi 7056,88 (Miliar) (Mi 7422,47 (Miliar) (Mi 7788,06 (Miliar) (Mi 8153,65 (Miliar) (Mi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
284. Tingkat Kemiskinan 15,3 (%) 15,18 (%) 14,25 (%) 13,32 (%) 12,38 (%) 11,45 (%) 11 (%) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
285. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Nilai Tukar Petani 118,37 119,62 120,87 122,12 123,37 124,62 125,87 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
286. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ton) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
287. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
288. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
289. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
290. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 0 (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) 0 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
291. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) 4 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
292. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
293. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 0 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
294. #NAME? Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah untuk Meningkatkan kesejahteraan petani Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) 1 (Laporan) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
295. Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan menjadi LP2B (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
296. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
297. Meningkatnya produktivitas pertanian berbasis Komoditas unggulan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
298. Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 15 (Laporan) 15 (Laporan) 15 (Laporan) 15 (Laporan) 15 (Laporan) 15 (Laporan) 15 (Laporan) Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
299. terlaksananya koordinasi Prasarana Pertanian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
300. Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 9 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
301. Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 (Unit) 10 (Unit) 10 (Unit) 10 (Unit) 10 (Unit) 10 (Unit) 10 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
302. Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) 2 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
303. Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 (Unit) 5 (Unit) 5 (Unit) 5 (Unit) 5 (Unit) 5 (Unit) 5 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
304. Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
305. Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 30 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 16 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) 12 (Unit) Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
306. Persentase Penanganan bencana Pertanian (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
307. meningkatnya pengendalian dan penanggulan bencana pertanian Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
308. terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Ha) Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 0 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) 5 (Ha) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
309. Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
310. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 0 (Laporan) 0 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
311. Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 0 (Dokumen) 0 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) 2 (Dokumen) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
312. Persentase SDM penyuluh pertanian yang di tingkatkan. Persentase SDM penyuluh pertanian yang di tingkatkan. (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
313. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
314. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
315. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) 15 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
316. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 (Unit) 4 (Unit) 4 (Unit) 4 (Unit) 4 (Unit) 4 (Unit) 4 (Unit) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
317. Indeks Ketahanan Pangan 73,96 75,3 76,1 76,9 77,7 78,5 79,3 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
318. Ketersediaan energi Kkal/kapita/tahun Ketersediaan energi Kkal/kapita/tahun 3794 Kkal/Kapita/Har 2200 Kkal/Kapita/Har 2250 Kkal/Kapita/Har 2300 Kkal/Kapita/Har 2350 Kkal/Kapita/Har 2400 Kkal/Kapita/Har 2400 Kkal/Kapita/Har Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
319. Ketersediaan Protein Gram/Kapita Ketersediaan Protein Gram/Kapita 279,65 Kkal/Kapita/H 51 Kkal/Kapita/Hari 54 Kkal/Kapita/Hari 57 Kkal/Kapita/Hari 60 Kkal/Kapita/Hari 63 Kkal/Kapita/Hari 63 Kkal/Kapita/Hari Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
320. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 86,5 Skor 87 Skor 88 Skor 89 Skor 90 Skor 91 Skor 91 Skor Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
321. Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Persentase cadangan pangan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
322. Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 0 (unit) 0 (unit) 3 (unit) 3 (unit) 3 (unit) 3 (unit) 3 (unit) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
323. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 0 (Laporan) 0 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) 3 (Laporan) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
324. Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 (unit) 0 (unit) 2 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) 1 (Unit) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
325. Persentase keluarga yang melaksanakan kebun B2SA (%) Persentase keluarga yang melaksanakan kebun B2SA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan
326. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3 (Keluarga) 160 (Keluarga) 160 (Keluarga) 160 (Keluarga) 160 (Keluarga) 160 (Keluarga) 160 (Keluarga) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
327. Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) 2 (Laporan) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
328. Variasi harga antar wilayah 9 bahan pangan pokok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan
329. Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 10 12 10 12 12 14 14 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
330. Mewujudkan kemandirian pangan lokal dan energi serta protein bagi penduduk Jumlah Koordinasi, SinkronisasidanPelaksanaan Distribusi PanganPokokdan Pangan Lainnya 3 3 3 3 3 3 3 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
331. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 160 160 160 160 160 180 160 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
332. Meningkatnya komsumsi pangan yang berkualitas Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 16 16 16 16 16 16 16 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
333. Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 2 2 2 2 2 2 2 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
334. Meningkatnya komsumsi pangan yang berkualitas Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 7 7 7 7 7 7 7 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
335. Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan dan Harga Pangan Informasi Stok Pangan 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
336. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 16 16 16 16 16 16 16 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
337. Jumlah koordinasi dan sinkronisasipemantauanstok pangan,pasokanpangandan harga pangan Pokok Strategis 3 3 3 3 3 3 3 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
338. Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan
339. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang sesuai kebutuhan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
340. Terkendalinya Ketersediaan Bahan Pangan Utama Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
341. Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 1 1 1 1 1 1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
342. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 12 10 10 12 10 10 10 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
343. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang sesuai kebutuhan Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 10 10 10 10 10 10 10 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
344. Terpenuhinya Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 10 10 10 10 10 10 10 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
345. Jumlah LPM yang terfasilitasi 7 7 7 7 7 7 7 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
346. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1 1 1 1 1 1 1 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Dinas Ketahanan Pangan
347. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
348. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) - 1 1 1 1 1 1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
349. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) - 3 3 3 3 3 3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
350. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) - 1 1 1 1 1 1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
351. Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
352. Petadan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan
353. Meningkatnya Jumlah Desa Tahan Pangan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
354. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
355. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 0 (Laporan) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
356. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
357. Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
358. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
359. Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
360. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
361. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
362. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
363. Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan
364. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB 45,07 46,67 47,92 49,37 50,82 52,27 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
365. pertumbuhan usaha mikro baru (%) 0 2 2,5 3 2,5 2,5 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
366. Persentase Koperasi Aktif (%) Persentase Koperasi Aktif (%) 55 58 61 64 67 70 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
367. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (%) Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (%) 0.047 0.066 0.094 0.132 0.189 0.246 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
368. Nilai SAKIP Nilai SAKIP 64 66 68 70 75 80 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
369. Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang terbit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
370. Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 15 Unit Usaha 15 Unit Usaha 15Unit Usaha 10 Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
371. Jumlah Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
372. Persentase Koperasi yang akuntabel 53,62 (%) N A 80 (%) 80 (%) 82 (%) 85 (%) 85 (%) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
373. Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 60 Kop 60 Kop 60 Kop 70 Kop 80 Kop 90 Kop 100 kop Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
374. Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 60 Kop 60 Kop 60 Kop 70 Kop 80 Kop 90 Kop 100 kop Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
375. Meningkatnya Nilai Kesehatan KSP / USP Usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab./kota PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 25 (%) N A 37,5 (%) 50 (%) 62,5 (%) 75 (%) 100 (%) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
376. Bertambahnya penilaian kesehatan KSP/USP (Laporan) Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Kop 20 35 Kop 20 Kop 20 10 10 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
377. Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 20 Kop 20 35 Kop 20 Kop 20 10 10 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
378. Persentase jumlah koperasi yang diberikan pelatihan 12 (%) 12 (%) 12 (%) 12 (%) 12 (%) 12 (%) 12 (%) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
379. Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian N A 130 (Orang) 135 (Orang) 125 (Orang) 125 (Orang) 130 (Orang) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
380. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan yang di rencanakan (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
381. Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 10 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 15 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 5 (Unit Usaha) 5 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
382. Misi II, Sasaran 1 Mewujudkan perekonomian yang maju berbasis Komoditas unggulan daerah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
383. Mewujudkan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
384. Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 20 (Unit Usaha) 25 (Unit Usaha) 25 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 25 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
385. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) 10 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
386. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 12 (Unit Usaha) 9 (Unit Usaha) 12 (Unit Usaha) 9 (Unit Usaha) 12 (Unit Usaha) 9 (Unit Usaha) 9 (Unit Usaha) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
387. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil Pertumbuhan Usaha Mikro Baru Mikro Kecil dan Menengah (Angka) 2 2 2 2,5 3 2,5 2,5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
388. Meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri Persentase usaha kecil yang bertansformasi dari informal ke formal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
389. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 5 (Orang) 7 (Orang) 5 (Orang) 5 (Orang) 7 (Orang) 7 (Orang) 7 (Orang) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
390. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
391. Meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 100 100 100 (Unit Usaha) 100 100 100 100 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
392. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
393. Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
394. Meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
395. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi ( Unit Usaha) Unit Usaha) Unit Usaha) Unit Usaha) Unit Usaha) 20 Unit Usaha) 20 Unit Usaha) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
396. Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) 50 Unit Usaha) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
397. Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas Persentase usaha mikro yang layak naik kelas 0,1 (%) 0,15 (%) 0,19 (%) 0,21 (%) 0,23 (%) 0,25 (%) 0,26 (%) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
398. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 50 (Unit Usaha) 50 (Unit Usaha) 50 (Unit Usaha) 50 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 50 (Unit Usaha) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
399. Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) (Unit Usaha) (Unit Usaha) (Unit Usaha) (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) 20 (Unit Usaha) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
400. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah yang Difasilitasi 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) 100 (Orang) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
401. Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) 100 (Unit Usaha) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
402. Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) (Lembaga) (Lembaga) (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) 1 (Lembaga) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
403. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,79 3,37 3,24 3,1 2,97 2,84 2,71 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
404. Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi 30,38 36,67 43,33 50 56,67 63,33 70 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
405. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68,42 69,32 70,22 71,12 72,02 72,92 73,82 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
406. Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi 50,34 51,56 52,78 54,01 55,23 56,45 57,67 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
407. Persentase Perusahaan yang Memberikan Data Pendukung Dokumen RTK (%) 16,39 (%) 32,79 (%) 49,18 (%) 65,57 (%) 81,97 (%) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
408. Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 10 (Orang) 10 (Orang) 10 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) 20 (Orang) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
409. Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) 1 (Dokumen) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
410. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan (%) 52,08% (%) 60,42 (%) 72,92 (%) 83,33 (%) 93,75 (%) 100 (%) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
411. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 64 Orang 64 Orang 64 Orang 64 Orang 64 Orang Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
412. Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
413. Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
414. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 32 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
415. Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
416. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
417. Terkelolanya Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
418. Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 2 Perizinan 2 Perizinan 2 Perizinan 2 Perizinan 2 Perizinan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
419. Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 4 Perusahaan 4 Perusahaan 4 Perusahaan 4 Perusahaan 4 Perusahaan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
420. Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
421. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%) (%) (%) 8,67 13,01 17,35 21,68 26,02 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
422. Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
423. Meningkatnya Kesempatan Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
424. Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
425. Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 15 Orang 20 Orang 25 Orang 30 Orang 35 Orang Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
426. Meningkatnya Infrastruktur dan Kualitas SDM di Wilayah Transmigrasi Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 30 Orang 35 Orang 40 Orang 40 Orang 50 Orang Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
427. Meningkatnya Infrastruktur dan Kualitas SDM di Wilayah Transmigrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
428. Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 1 Lembaga 2 Lembaga 3 Lembaga 4 Lembaga 5 Lembaga Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
429. Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
430. Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 1500 Orang 1600 Orang 1700 Orang 1800 Orang 1800 Orang Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
431. Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja 300 Orang 350 Orang 350 Orang 450 Orang 500 Orang Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
432. Tersedianya Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
433. Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
434. Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 30 Orang 30 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
435. Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%) 11,3 22,6 33,9 45,2 56,5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
436. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 30 Perusahaan 40 Perusahaan 50 Perusahaan 60 Perusahaan 70 Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
437. Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
438. Tersedianya data Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek sertaPengupahan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
439. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 15 Perkara 20 Perkara 25 Perkara 30 Perkara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
440. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perkara Perselisihan yang Perkara Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
441. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 5 Asosiasi dan Serik 5 Asosiasi dan Serik 5 Asosiasi dan Serik 5 Asosiasi dan Serik 5 Asosiasi dan Serik Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
442. Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak bagi tenaga kerja Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
443. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 3000 Orang 3000 Orang 3000 Orang 3000 Orang 3000 Orang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
444. Indeks pembangunan kawasan transmigrasi 50,34 51,56 52,78 54,01 55,23 56,45 57,67 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
445. Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%) 100% PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
446. Jumlah Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan 1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
447. Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 2 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
448. Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
449. Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2300.84 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
450. Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 2 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
451. Persentase kawasan transmigrasi yang terpenuhi fasilitas sesuai standar minimum (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
452. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
453. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
454. Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
455. Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
456. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
457. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 120 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
458. Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
459. Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
460. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
461. Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 120 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
462. Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
463. Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
464. Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
465. Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
466. Sasaran : 2 Meningkatnya Infrastruktur dan Kualitas SDM di Wilayah Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
467. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
468. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) 120 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
469. Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
470. Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran 50 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
471. Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 1 1 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
472. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
473. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 50 50 50 50 50 50 50 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
474. Terkelolanya Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Permukiman Transmigrasi Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 1 1 1 2 2 2 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
475. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2,1 2,15 2,2 2,24 2,29 2,26 2,31 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
476. Laju pertumbuhan Sektor Industri (PDRB ADHK) (%) 2,94 3 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
477. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK) (%) 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
478. Persentase peningkatan jumlah IKM yang beroperasi dan berdaya saing (%) 0.92% 1.25% 1.5% 1.75% 2.00% 2.50% 2.70% DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
479. Persentase Pelaku Usaha Aktif (%) 11,06 25,06 39,06 53,06 67,06 81,06 95,06 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
480. Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan) 0,00% 0,00% 5 10 15 20 25 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
481. Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) 0 0 6 9 12 15 20 Penerbitan Tanda Daftar Gudang DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
482. Persentase Pasar yang aktif dan layak operasional (%) 44,23 55,77 61,54 76,93 84,61 96,15 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
483. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 4 10 3 3 3 3 3 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
484. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 52 52 52 52 52 52 52 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
485. Indeks dari variasi harga 10 komoditas utama (Indeks) 22 18 16 15 14 13 12 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
486. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 0 0 4 4 4 4 4 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kotaa DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
487. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
488. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2 0 3 3 4 4 4 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
489. Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) 1 4 4 4 4 4 4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN